Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   Berikutnya   Halaman Akhir 
HUKUM WARIS : Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut “Burgerlijk Wetboek” Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

HUKUM WARIS : Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut “Burgerlijk Wetboek” Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBENTUKAN ANGKATAN BERSENJATA LUAR ANGKASA (SPACE FORCE) REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DAN RUSIA BERDASARKAN HUKUM RUANG ANGKASA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENGATURAN TERKAIT MITIGASI PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI KOMITMEN NASIONAL INDONESIA DALAM KERANGKA UPAYA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN MAHAR OLEH BAZIS KEPADA SETIAP PASANGAN DALAM PERKAWINAN MASSAL DI DKI JAKARTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA AKUN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM ATAS FOTO PRIBADI YANG DIUNGGAH KEMBALI OLEH PIHAK KETIGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Jo. KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN WARALABA ANTARA PEMBERI WARALABA ASING DENGAN PENERIMA WARALABA INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK PRIVASI ATAS PROSES PEROLEHAN DATA DARI PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK BERBASIS ANALITIK DATA UNTUK STRATEGI PEMASARAN BERDASARKAN HUKUM TENTANG DATA PRIVASI DAN RAHASIA DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA SEBAGAI SUMBER HUKUM MATERIIL DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG KEAGAMAAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM BANDING TERHADAP PUTUSAN VERSTEK YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK TERGUGAT DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM TINJAUAN HIR / RBG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KEBIJAKAN WAJIB FULL STACK DALAM JASA BONGKAR MUAT PETI KEMAS DI PELABUHAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS PENGATURAN DALAM PENGGUNAAN KNALPOT NON STANDAR DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1438K/PDT.SUSPHI/2017 MENGENAI PENGGUNAAN TENAGA ALIH DAYA (OUTSOURCING) PT. GARUDA INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK PENDERITA GANGGUAN JIWA YANG DISERAHKAN KEPADA LEMBAGA REHABILITASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB KOREA UTARA ATAS PENGEMBANGAN SENJATA NUKLIR BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPANJANGAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA HOTEL DALAM KEGIATAN USAHA HOTEL DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENETAPAN SITA EKSEKUSI OLEH PENGADILAN TANPA DIDASARI DIKTUM PUTUSAN AKHIR YANG MENGABULKAN SITA JAMINAN DALAM PERKARA NOMOR 332/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL DITINJAU DARI HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (HIR)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN KNALPOT MODIFIKASI PADA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI JALAN RAYA DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

URGENSI PENGATURAN APLIKASI VIRTUAL PRIVATE NETWORK SEBAGAI SARANA MEMBUKA PEMBLOKIRAN SITUS YANG MEMUAT UNSUR PORNOGRAFI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS MENARA PANDANG YANG DIBANGUN PADA WILAYAH KONSERVASI HUTAN LINDUNG TAMAN NASIONAL GUNUNG PAPANDAYAN KAB. GARUT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS PENGUASAAN TANAH DI KAWASAN PANTAI DAN PESISIR YANG DIJADIKAN KAWASAN PERMUKIMAN RUMAH PELANTAR DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYEDERHANAAN ISO 9000 MELALUI PENERAPAN NON-KONTRAKTUAL PADA UMKM PEMBENIHAN IKAN DI KABUPATEN BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN ONLINE RETAIL MELALUI PLATFORM MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONSTRUKSI PSEUDO JUDICIAL REVIEW DAN PERKEMBANGANNYA DALAM SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
PEMIKIRAN HUKUM, POLITIK, DAN EKONOMI INTERNASIONAL

PEMIKIRAN HUKUM, POLITIK, DAN EKONOMI INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KLAIM ASURANSI BAGI PENUMPANG TIDAK TERDAFTAR DALAM MANIFES PESAWAT LION AIR JT-610 PK-LQP DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 33 TAHUN 1964 TENTANG DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Perubahan Perjanjian Secara Sepihak oleh Pelaku Usaha Penyedia Jasa Angkutan Udara Dikaitkan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Praktik Perjanjian Saham Pinjam Nama (Nominee Arrangement) dalam Penanaman Modal di Indonbesia Ditinjau dari Hukum Perjanjian dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN E-MONEY OVO BERBASIS APLIKASI SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DIGITAL DI PARKIS MALL DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Dirugikan Akibat Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Apartemen oleh Pemerintah Kota Bandung Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindu

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT REKAYASA DISPENSING PUMP YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA SPBU TERHADAP KONSUMEN DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PEMILIK TANAH YANG MENGHALANGI AKSES JALAN UNTUK JALAN UMUM DI KOTA BANDUNG BERKAITAN DENGAN ASAS FUNGSI SOSIAL DALAM UU NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Ananlis terhadap Gender sebagai Kelompok yang Dilindungi dalam Kejahatan Genosida berdasarkan Hukum Nasional dan Hukum Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KREDITOR YANG MENOLAK UNTUK MELAKSANAKAN PUTUSAN ATAS PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG TELAH DIHOMOLOGASI DALAM PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) OLEH DEBITOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PELAPORAN BALIK YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA KEPADA KONSUMEN ATAS DASAR PENCEMARAN NAMA BAIK DUNIA MAYA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANGUNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) SYARIAH PADA INDUSTRI KEUANGAN BANK SYARIAH (IKBS) DI KAITKAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DARI PIHAK PEMBERI PINJAMAN (KREDITUR)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP NILAI PEMBUKTIAN SEBUAH PUTUSAN YANG DIJADIKAN SEBAGAI NOVUM DALAM UPAYA HUKUM LUAR BIASA (PENINJAUAN KEMBALI) DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 286 K/PDT.SUS-PHI/2013 MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK TERHADAP TENAGA KERJA ASING DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN

PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU DAN PEMEGANG HAK TERKAIT MELALUI FUNGSI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF TERHADAP PENGUMUMAN KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU TANPA IZIN OLEH KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT MIGAS HULU JABAR ONWJ SEBAGAI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI MELALUI KEPEMILIKAN PARTICIPATING INTEREST

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Legal Memorandum Tentang Kedudukan Leni Tresnawati dan Ahli Waris Lainnya Terhadap Pemberi Pinjaman Uang dalam Sengketa Hutang Piutang Dikaitkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan HIR/RBG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS (ACCOUNTABILITY) DAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN (RESPONSIBILITY) GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERKAIT PERJANJIAN SRIWIJAYA AIR TRAVEL PASS (SJTP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELANGGARAN PENGELOLAAN HUTAN OLEH PT KODECO TIMBER DIKAITKAN DENGAN KEBERADAAN HUTAN ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK MERATUS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI ASAS STRICT LIABILITY PADA PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI JAMBI DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN STATUS HUKUM DAN AKTIVITAS WAHANA TANPA AWAK BAWAH AIR (AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLE) BERDASARKAN REZIM RISET ILMIAH KELAUTAN DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK RUMAH YANG AKSES JALANNYA TERHALANG OLEH TANAH DAN RUMAH MILIK ORANG LAIN DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NO 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK- POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PT.BANK NEGARA INDONESIA,TBK TERKAIT DENGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DENGAN POLA LINKAGE PROGRAM KEPADA PERUSAHAAN KELOMPOK PETERNAK SAPI DITINJAU DARI PERATURAN TENTANG PERBANKAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDAULATAN ISRAEL DAN PALESTINA DALAM HAL PENETAPAN IBU KOTA ISRAEL DI YERUSALEM OLEH AMERIKA SERIKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KENDALA-KENDALA PERBANKAN DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS KOPERASI MENGHADAPI ERA GLOBALISASI MELALUI LINKAGE PROGRAM POLA JOINT FINANCING

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog