Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KESELAMATAN PASIEN TERKAIT PELAYANAN RUMAH SAKIT DALAM KEADAAN DARURAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT ADANYA PEMBUATAN FILM FI RUMAH SAKIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB RUSIA SEBAGAI LAUNCHING STATE TERHADAP KEGAGALAN ORBIT SATELIT TELKOM-3 MILIK PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK. BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB SINGAPORE AIRLINES TERHADAP KECELAKAAN PESAWAT SINGAPORE AIRLINES FLIGHT SQ 006 DI CHIANG KAI SHEK, TAIWAN 30 OKTOBER 2000 BERDASARKAN BEBERAPA KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUTAN UDARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB SINGAPORE AIRLINES TERHADAP RUSAKNYA BAGASI MILIK AM KARENA KELALAIAN MASKAPAI PENERBANGAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB SINGAPURA ATAS SLUDGE OIL KAPAL YANG MENCEMARI PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan atas Kerusakan Lingkungan dan Cagar Budaya Akibat Pertambangan Kapur di Kawasan Karst Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada Perusahaan Sumber Daya Alam Bidang Pertambangan Mineral Dihubungkan Dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Dalam Sektor Peleburan Aluminium Dikawasan Industri Dihubungkan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB SUAMI ATAU ISTRI TERKAIT ADANYA KEPAILITAN TERHADAP PERJANJIAN UTANG PIUTANG MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB TENAGA MEDIS ATAS MALPRAKTIK MEDIS YANG DISEBABKAN KARENA WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB TOKO BUKU TERHADAP KERUSAKAN DAN BERKURANGNYA NILAI MANFAAT SUATU BARANG KONSINYASI DALAM PERJANJIAN KONSINYASI DITINJAU DARI BUKU III KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB UNTUK MEMBAYAR GANTI RUGI (DAMAGES) DIKARENAKAN OLEH UNSUR HARDSHIP DITINJAU DARI UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG) 1980 DAN PRAKTIKNYA MENURUT HUKUM DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB YANG TIMBUL ANTARA PARA PIHAK YANG MELAKUKAN PERJANJIAN LISAN DITINJAU DARI BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG PERIKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB YAYASAN SEBAGAI ORANG TUA WALI TERHADAP PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ANAK SEBAGAI POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA PADA PANTI ASUHAN SYUBHANUL WATHON KOTA TASIKMALAYA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAN PENYELENGGARA JASA BULLETIN BOARD SYSTEM ATAS KEGIATAN PENGGUGAHAN PROGRAM KOMPUTER BERPEMILIK KEDALAM BULLETIN BOARD SYSTEM YANG DILAKUKAN OLEH OPERATOR BULETIN BOARD SYSTEM DAN PENGGUNA JASA LAYANANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggungjawab apoteker pengelola apotik dalam pelayanan resep dan peracikan obat di apotek dihubungkan dengan Undang Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggungjawab Bank Atas Kerugian Nasabah Sebagai Akibat Kelalaian Melaporkan Pelunasan Kredit Kepada Bank Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggungjawab Direksi Berkebangsaan Asing Atas Kepailitan Suatu Perusahaan Penanaman Modal Asing Dalam Kaitannya Dengan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNGJAWAB DIREKTUR KEPATUHAN PADA BANK BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS TERBUKA DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DUHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggungjawab Hukum Dokter Atas Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggungjawab Hukum Komite Medik Rumah Sakit Terhadap Mutu Pelayanan medis dan Keselamatan Pasien Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 755/MENKES/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit Jo Unda

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggungjawab hukum konsultan pasar modal terhadap perusahaan go public berdasarkan kode etik profesi dihubungkan dengan Undang Undang No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggungjawab Hukum Perusahaan Farmasi Dalam Pengiklanan Obat Bebas Dan Obat Tradisional Yang Menyesatkan Konsumen Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Jo UIndang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perl

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggungjawab Manajer Investasi Terhadap Kerugian Investor Akibat Perbuatan Melawan Hukum Di Pasar Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNGJAWAB NEGARA SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PERSERO YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN PUBLIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggungjawab pelaku usaha atas kegagalan bangunan dalam perjanjian jual beli rumah dihubungkan dengan UU No.4 Th 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggungjawab Pemegang Saham Pengendali Terhadap Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Yang Melakukan Privatisasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggungjawab pengembangan terhadap kerugian konsumen perumahan dihubungkan dengan Undang Undang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggungjawab pengusaha hutan pemegang HPH dalam pelestarian hutan akibat praktek ilegal logging dihubungkan dengan UU N0.41 Th 1999 tentang Kehutanan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN TERHADAP PEKERJA ANAK YANG MENINGGAL DUNIA AKUBAT KECELAKAAN KERJA DITINJAU DARI UU NO 13 THN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggungjawab Pidana Pengusaha Angkutan Umum Pada Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan Oleh Ketidak Laikan Jalan Kendaraan Bermotor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNGJAWAB SUAMI TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI GANGGUAN KESEHATAN DIDASARKAN SISTEM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DAN UNDANG - UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNGJAWAB YURIDIS KEBIJAKAN KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN (KSSK) TERKAIT BAILOUT TERHADAP BANK CENTURY DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 J.O UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggungjawan perusahaan pengiriman barang terhadap kerugian-kerugian atas kehilangan /kerusakan obyek pengiriman dihubungkan dengan U U perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tangung jawab produsen BUMN persero dalam jual beli pupuk urea bersubsidi yang disalurkan distributor dikaitkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 03/M-Dag/per/2/2006 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk urea bersubsidi untuk sektor perta

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TARGETED KILLING DIHUBUNGKAN DENGAN HAK UNTUK HIDUP BERDASARKAN HUKUM HAM DAN HUKUM HUMANITER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TARMAC DELAY DIKAJI BERDASARKAN HKM NASIONAL INDONESIA TERHADAP KASUS LION AIR TUJUAN MANADO JAKARTA DGN NO PENERBANGAN JT755

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tata Hubungan Antara Badan Pemeriksa Keuangan Dan Dewan Perwakilan Rakyat Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tata Kelola Global Dibidang Transfer Dana Elektronik Dalam Rangka Memperkuat Sistem Hukum Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TATACARA PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH ORANG TUA ANGKAT YANG MERUPAKAN PASANGAN SUAMI ISTRI BERBEDA KEWARGANEGARAAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TECHNICAL ASSISTANCE CONTRACT (TAC) SEBAGAI SALAH SATU BENTUK KERJASAMA MIGAS ANTARA PT. PERTAMINA DENGAN PT. RADIANT ENERGI SUKATANI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS DAN HUKUM PERJANJIAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TELAAH HUKUM ASURANSI DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP ASURANSI KESEHATAN BAGI KELUARGA MISKIN (ASKESKIN) DALAM HAL TERJADINYA TUNGGAKAN KLAIM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Telaah hukum asusransi terhadap syarat penyerahan hak milik kebendaan tertanggung kepada penanggung dalam klaim asuransi kendaraan bermotor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TELAAH HUKUM KEBERADAAN TENAGA KERJA ASING (TKA) YANG MELANGGAR IZIN KERJA DAN JABATAN BAGI TKA DALAM PERUSAHAAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TELAAH TENTANG KONSEKUENSI YURIDIS DARI DIIZINKANNYA OPERASI PEMBIAYAAN PERBANKAN DENGAN SISTEM PEMBAGIAN HASIL BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH ISLAM, TERHADAP EKSISTENSI SISTEM HUKUM EKONOMI EKONOMI ISLAM DALAM TATA HUKUM INDONESIA SEBAGAI SEBUAH SISTEM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TES HYMEN PRA PERKAWINAN BAGI CALON ISTERI ANGGOTA TNI DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

The General Offering Privat Obligation For Suport The Vertcal Merger ProcessFrame Work Of Tranformation Business Telecomunication Company penawaran umum obligasi privat guna mendukung proses merger vertical dalam rangka tranformasi bisnis perusahaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

The settlement of border disputes between thailand and cambodia based on international law and its implication for asean

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog