Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Implikasi Pemilihan Gubernur Secara langsung oleh Rakyat Terhadap Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Pemilihan Gubernur Yang Demokrasi Terhadap Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung Terhadap Pertumbuhan Demokrasi dan Jalannya Pemerintahan Di Daerah.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PENETAPAN KAWASAN BANDUNG UTARA (KBU) SEBAGAI KAWASAN LINDUNG TERHADAP PERENCANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANDUNG BARAT (KBB)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Penetapan Sanksi Pidana Minimum Umum Dan Maksimim Khusus Terhadap Tujuan Pemidanaan Berdasrkan RUU KUHP 1999/2000

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PENETAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM UMUM DAN MAKSIMUM KHUSUS TERHADAP TUJUAN PEMIDANAAN BERDASARKAN RUU KUHP 1999/2000

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Pengaturan Tindak Pidana Siber Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dihubungkan Dengan Konsep Yurisdiksi Berdasarkan Konvensi Dewan Eropa 2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Pengawasan Kepabeanan Terhadap Perizinan Impor sebagai Upaya Penyelesaian Dwelling Time

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Pengkungkapan Rahasia Dagang pada Persidangan Terbuka di Pengadilan Dikaitkan Dengan Peran dan Fungsi Hakim Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PERATURAN MENTERI BUMN PER-09/MBU/2013 TENTANG KEBIJAKAN UMUM TRANSAKSI LINDUNG NILAI BADAN UASAHA MILIK NEGARA UNTUK MENCAPAI MAKSUD DAN TUJUAN DIDIRIKANNYA BUMN BERDASARKAN UU NO 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NO. 33/M-IND/PER/7/2013 TENTANG PENGEMBANGAN PRODUKSI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT YANG HEMAT ENERGI DAN HAGA TERJANGKAU TERHADAP RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Peraturan Pemerintah No. 24 Th 2012 tentang Melaksanakan Divestasi Saham Terhadap Penanaman Modal Asing dan Pengembangan Ekonomi Nasional Ditinjau Dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2012 tentang melaksanakan divestasi saham terhadap penanaman modal asing dan pengembangan ekonomi nasional ditinjau dari pasal 33 undang-undang dasar 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP KEWAJIBAN DIVESTASI SAHAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL D

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Perjanjian Asean China Free Trade Area Terhadap Kedaulatan Ekonomi Negara Melindungi Sektor Usaha Mikro Kecil Menegah Dan Koperasi Dalam Leberalisasi Perdagangan Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi perubahan anggaran dasar Yayasan berdasarkan UU no. 28 tahun 2004 ttg perubahan atas UU no. 16 tahun 2001 ttg yayasan terhadap harta kekayaan yayasan berupa tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PERUBAHAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA TERDAHAP KONTRAK KARYA MENURUT INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW (UNIDROIT) 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Putusan Hakim Bagi Terpidana Deviasi Karakter Dikaitkan Dengan Pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 049/PID-VIII/2010 TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG JAKSA AGUNG RI DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA PERKARA KORUPSI SISMINBAKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 05/PUU-IV/2006 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL TERHADAP WEWENANG KOMISI YUDISIAL DALAM RANGKA MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT SERTA PERILAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22-24/PUU-VI/2008 TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 40/PUU-IX/2011 TENTANG PEMBATALAN KATA PENYELIDIKAN DI PASAL 16 AYAT 1 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN TERHADAP PROSES PENANGANAN KASUS KORUPSI OLEH KPK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/PUU-V/2007 TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PUTUSAN PERMANENT COURT OF ARBITRATION TERHADAP KLAIM HISTORIS REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DI LAUT CINA SELATAN DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Sistem Kepartaian Terhadap Stabilitas Pemerintahan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI TIDAK DILAKUKANNYA PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR YAYASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN TERHADAP KEGIATAN YAYASAN jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM PEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN TERHADAP ASET YAYASAN LEMBAGA KEAGAMAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI UPACARA GUSANA TERHADAP HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DI KAMPUNG CIKANDANG KABUPATEN BANDUNG JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT,HUKUM ISLAM, DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI YURIDIS DARI PERJANJIAN INVESTASI TERHADAP PERALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (TPI) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI YURIDIS DITERBITKANNYA PBI NOMOR 16/8/PBI/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PBI NOMOR 11/12/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK TERHADAP KERJASAMA PENERBIT UANG ELEKTRONIK DENGAN PIHAK LAIN DALAM BIDANG PENYEDIAAN LAYANAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI YURIDIS EKSISTENSI OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN BANK DIKAITKAN DENGAN FUNGSI PENGAWASAN BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI YURIDIS PEMBERLAKUAN PROSES ASSESMENT DALAM SISTEM REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOBA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI BIDANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Yuridis Penegakan Hukum Credit Card Fraud Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia Dikaitkan dengan Asas Legalitas dan ajaran Concursus

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI YURIDIS PERATURAN NOMOR 5/21/PBI/2003 TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH TERHADAP PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA APLIKASI PEMBUKAAN REKENING NASABAH BANK ICB BUMIPUTERA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMUNITAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGANISASI INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN PELANGGARAN HUKUM INTERNASIONAL ( INTERNATINALLY WRONGFUL ACT)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMUNITAS TAKHTA SUCI TERHADAP FORUM PENGADILAN ASING DIHUBUNGKAN DENGAN DOKTRIN IMUNITAS KEDAULATAN NEGARA DAN UNITED NATIONS CONVENTION ON JURIDICTIONAL IMMUNITIES OF STATES AND THEIR PROPERTY OF 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INBRENG TANAH BERSTATUS HAK MILIK PADA PERSEROAN TERBATAS DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOKPOKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Independensi dan Akuntabilitas Pengadilan Tipikor Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Independensi Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Kepailitan Debitur

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INDEPENDENSI MEDIASI PERBANKAN BERDASARKAN PBI NO. 8/5/PBI/2006 TENTANG MEDIASI PERBANKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH PBI No. 10/1/PBI/2008 DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN ANTARA BANK DENGAN NASABAHNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INDONESIANISASI TENAGA KERJA DI PERUSAHAAN ASING DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM KERANGKA GATS/WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Informasi elektronik hak cipta lagu atau musik dihubungkan dengan perlindungan hak moral pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Informasi elektronik Hak Cipta Lagu atau Musik Dihubungkan dengan Perlindungan Hak Moral Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Lagu atau Musik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INGKAR JANJI KAWIN DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DIHUBUNGKAN DENGAN PEMBERLAKUAN E-KTP SEBAGAI IDENTITAS TUNGGAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Insentif Pajak Penghasilan untuk Pengembangan Penanaman Modal Asing Berdasarkan Prinsip Non diskriminasi Dikaitkan dengan UU Penanaman Modal dan UU Pajak Penghasilan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Insentif pajak sebagai upaya memperlancar konsolidasi perbankan dalam sudut pandang hukum pajak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Integralitas Kebijakan Kriminal Melalui Sarana Penal Dan Non Penal Dalam Rangka Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INTEGRASI VERTIKAL SEBAGAI SUATU PERJANJIAN YANG DILARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT SERTA KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Intensifikasi pengenaan pajak atas kendaraan bermotor guna menunjang pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 32 th 2004

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog