Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat penggunaan mengkonsumsi daging sapi impor yang tidak memenuhi standarisasi mutu didasarkan UU no. 8 thn 1999 ttg perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Karena Informasi Yang menyesatkan Dalam Perdagangan Secara Elektronik (Electronic Commerce) Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Th 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 11 Tahun 20

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen karena informasi yang menyesatkan dalam perdangangan secara elektronik (electronic commerce) berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan undang-undang nomor 11

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN ATAS LAYANAN PURNA JUAL MOBIL FORD DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap pemasang iklan dan pemberian informasi yang menyesatkan kepada peserta program pelangsingan tubuh ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan yang relevan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PEMBERI WARALABA ATAS PEMENUHAN GANTI KERUGIAN AKIBAT PEMUTUSAN PERJANJIAN WARALABA DIDASARKAN PERMENDAG No.31/M-DAG/PER/8/2008 TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Pemegang Saham Pengendali Bank Dalam Akuisisi Oleh Kelompok Perusahaan Sebagai Upaya Penyehatan Perbankan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERHADAP PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) YANG MELAKUKAN PRIVATISASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG DALAM MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI KEBIJAKAN PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK BERDASARKAN PERDA K3 KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Gangguan Jiwa Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tenta

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab pemerintahan daerah kota Bandung dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kebijakan penetapan kawasan tanpa rokok berdasarkan perda K3 Kota Bandung

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PEMILIK WEBSITE TERHADAP PENGUMUMAN DAN PERBANYAKAN LAGU ATAU MUSIK YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK LAIN MELALUI MEDIA INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMO 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENCARTER KAPAL TERHADAP PENAHAN KAPAL BERDASARKAN VOYAGE CHAPTERPARTY CONVENTION ON ARREST OF SHIPS DAN KUHD DAN UU NO 17 THN 2008 TENTANG PELAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENELITIAN MEDIS DI NEGARA BERKEMBANG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN INTERNASIONAL TENTANG KODE ETIK PENELITIAN MEDIS DAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR) : studi kasus Trovan Abdulahi v Pfizer di Kano, Nigeria

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ATAS KESELAMATAN BARANG YANG DIKIRIM MELALUI PERAIRAN PEDALAMAN DALAM HAL PENGANGKUT WAN PRESTASI DIDALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG KUHD (KAJIAN WANPRESTASI PENGIRIMAN BARANG YANG DILAKUKAN OLEH KAPAL-KAPAL YANG BEROPER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG ATAS TINDAKAN PENGIRIMAN BARANG KEPADA PIHAK PENERIMA YANG TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN KONOSEMEN DI PELABUHAN TUJUAN DIKAITKAN DENGAN HAGUE-VISBY RULES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM HAL TERJADINYA KECELAKAAN PENGANGKUTAN LAUT YANG DISEBABKAN OLEH ADANYA BARANG MUATAN BERBAHAYA DIHUBUNGKAN DENGAN KUHD DAN HAGUE VISBY RULES 1968

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM HAL TERJADINYA KERUSAKAN SUATU BARANG YANG DISEBABKAN OLEH KETIDAKLAIKAN SUATU KARGO BERDASARKAN PERJANJIAN CAPTER WAKTU DITINJAUAN DARI KUHD DAN HAGUE-VISBY RULES 1968

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM HAL TERJADINYA TUBUTKAN KAPAL YANG BERISI MUATAN MINYAK BUMI DIHUBUNBGKAN DENGAN KUHD DAN ROTTERDAM RULES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM KONTRAK JUAL BELI YANG MENGGUNAKAN SYARAT-SYARAT PERDAGANGAN INCOTERMS 2000 DIHUBUNGKAN DENGAN HAGUE-VISBY RULES 1968

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KORBAN KECELAKAAN PESAWAT TERBANG YANG DIAKIBATKAN OLEH PENGGUNAAN PERALATAN ELEKTRONIK DALAM PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT YANG SECARA TIDAK LANGSUNG MEMPUNYAI SIFAT BERBAHAYA TANPA SEPENGETAHUAN PENGANGKUT DIKAITKAN DENGAN ROTTERDAM RULES DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG DALAM PERISTIWA PENGUASAAN PESAWAT UDARA SECARA MELAWAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP PENUMPANG YANG MENJADI KORBAN PEMBUNUHAN DIKAITKAN DENGAN KASUS MUNIR BERDASARKAN HUKUM PENGANGKUTAN UDARA INTERNASIONAL DAN NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA ATAS PENDERITAAN MENTAL YANG DIALAMI OLEH PENUMPANG MENURUT HUKUM PENGANGKUTAN UDARA INTERNASIONAL DAN NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG PENUMPANG YANG DITITPKAN DALAM BAGASI PESAWAT UDARA DITINJAU DARI UU NO. 15 TH 1992 TTG PENERBANGAN DAN KONVENSI WARSAWA 1929

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP TINDAKAN PENOLAKAN PENUMPANG PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UURI NO. 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUTAN DALAM KETERLAMBATAN AKIBAT SALVAGE (PENYELAMATAN0 KAPAL LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN HAGUE VISBY RULES DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA BANDAR UDARA TERKAIT RUNWAY END SAFETY AREA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN DAN KONVENSI CHICAGO 1944 TENTANG PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA GEDUNG PUSAT PERBELANJAAN ATAS FASILITAS GEDUNG YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA PENGUNJUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA JASA PARKIR TERHADAP RISIKO PENITIPAN KENDARAAN BERMOTOR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA RUMAH SAKIT PRIVAT DALAM KAITAN DENGAN TINDAKAN MALPRAKTIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG PERUMAHAN KEPADA KONSUMEN PERUMAHAN TERHADAP KENAIKAN HARGA RUMAH YANG DISEBABKAN PERJANJIAN ANTARA PENGEMBANG PERUMAHAN DENGAN PIHAK KETIGA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG PERUMAHAN TERHADAP AKSES JALAN WARGA SEKITAR PERUMAHAN YANG DITUTUP BERDASARKAN BUKU II KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGEMUDI DAN PEMILIK KENDARAAN TRAVEL ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DIKAITKAN DENGAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN JALAN RAYA SERTA KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGURUS DANA PENSIUN TELKOM ATAS KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN PENGURUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI ATAS PENGALIHAN BENDA JAMINAN MILIK ANGGOTA UNTUK JAMINAN HUTANG PIHAK KETIGA DI KOPERASI SERBA USAHA DUA TIGA DESA NGAGEL, KECAMATAN PATI, KABUPATEN PATI, JAWA TENGAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGURUS PASCA BERAKHIRNYA PKPU DAN SANKSI HUKUM TERHADAP PENGURUS YANG LALAI DALAM HAL MEMBERIKAN PENGUMUMAN DI MEDIA MASSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU DAN KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Pengurus Yayasan pada Suatu Rumah Sakit Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dalam Analisis Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Juncto Undang-Undang No. 28 Th 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Th 2

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENILAI PUBLIK YANG MELAKUKAN KESALAHAN PENILAIAN ASET DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 125/PMK.01/2008 TENTANG JASA PENILAI PUBLIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA ANGKUTAN PULANG PERGI BANDUNG-BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA PENUMPANG AKIBAT TERLAMBATNYA ANGKUTAN TIBA DI BANDARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLIMD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DALAM KEGAGALAN BANGUNAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA KONSTRUKSI PEMENANG TENDER PERBAIKAN JALAN YANG DIADAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA BANDUNG TERHADAP WANPRESTASI YANG DILAKUKAN SEHINGGA DAPAT MENYEBABKAN TERJADINYA KEGAGALAN BANGUNAN DALAM PROYEK PENINGKATAN JALAN BANDA, BAHU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab penyedia jasa konstruksi terhadap pelaksanaan pekerjaan akibat terjadinya keadaan memaksa dihubungkan dengan UU No. 18 th 1999 ttg Jasa Konstruksi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA ACARA (EVENT ORGANIZER) ATAS PENGGUNAAN KOMERSIL LAGU DAN MUSIK OLEH PENGISI ACARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERDATA APOTEKER TERHADAP PASIEN SELAKU KONSUMEN AKIBAT KESALAHAN PEMBERIAN OBAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERDATA DALAM HAL GANTI KERUGIAN AKIBAT PERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI ASAS TANGGUNG JAWAB BERDASARKAN KESALAHAN (LIABILITY BASED ON FAULT)DAN ASAS TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERDATA PERSEROAN TERBATAS TERHADAP HUKUMAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERSEROAN DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog