Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Dikaitkan Dengan Kesetaraan Kedudukan Suami dan Isteri Dalam Hukum Perkawinan Sebagai Upaya Bagi Pengembangan Hukum Benda Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harta bersama sebagai obyek jaminan hak tanggungan dihubungkan dengan Undang-Undang No.1 Th 1974 tentang perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARTA BERSAMA YANG TERMASUK DALAM BOEDEL PAILIT TERKAIT DENGAN DIPAILITKANNYA SUAMI ATAU ISTRI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARTA PUSAKA RENDAH YANG DIANGGAP HARTA PUSAKA TINGGI DAN DIKUASAI SECARA PERORANGAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HASIL ANALISIS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKKSI KEUANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN KEWENANGAN POLRI SEBAGAI PENYIDIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dihubungkan Dengan Kewenangan POLRI Sebagai Penyidik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hasil Rekaman/Penyadap Dari KPK Dalam Sidang Di Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Dan Sistem Peradilan Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hasil Tes Urine Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Perkara Penyalahguna Narkoba Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HIBAH HARTA PENINGGALAN ISTRI PERTAMA OLEH SUAMI KEPADA ISTRI KEDUA DIHUBUNGKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hibridasi Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Dalam Rangka Mencapai Kepastian Hukum.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUBUNGAN ANTARA DOKTER DENGAN PEUSAHAAN FARMASI DALAM PELAYANAN MEDIS TERHADAP PASIEN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUBUNGAN ANTARA MATERI MUATAN PENJELASAN DENGAN MATERI MUATAN BATANG TUBUH UUD 1945 (STUDI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hubungan Antara Presiden Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Uud 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAAK DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN DI LAUT SERTA TANGGUNG JAWAB AWAK KAPAL TERHADAP KESELAMATAN BARANG BERDASARKAN BAREBOAT CHARTER DIKAITKAN DENGAN HAGUE VISBY RULES TAHUN 1968 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUBUNGAN KERJA ANTARA PEKERJA YANG PEKERJA PADA MALAM HARI DENGAN PENGUSAHA PERUSAHAAN CIRCLE K BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUBUNGAN KERJA ANTARA PRESIDEN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hubungan Lembaga Kepresidenan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Dan Anggaran Sebelum Dan Sesudah Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perspektif Sistem Checks And Balances

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUBUNGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 003/PUU-IV/2006 ATAS EKSISTENSI SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM PIDANA ADAT SKRIPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hubungan Wakil Presiden Dengan Presiden Dalam Peyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan di Indonesia Dari Tahun 1945 Sampai Dengan Tahun 2004.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum DIbidang Penanaman Modal Sebagai Upaya Pencapaian Tujuan Negara Kesejahteraan Melalui Kegiatan Penanaman Modal Langsung di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUKUM HAK CIPTA DAN MEREK SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB INTERNET SERVICE PROVIDER (ISP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Kepariwisataan Nasional Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional Menuju Negara Kesejahteraan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUMAN SHIELD DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL : TINDAKAN TENTARA ISRAEL DALAM OPERATION DEFENSIVE SHIELD DAN OPERATION DETERMINED PATH DI WILAYAH PENDUDUKAN PALESTINA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IJIN PRESIDEN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DAERAH YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Impilikasi Pencabutan Keppres Nomor 42/1996 Dengan Keppres Nomor 20/1998 Terhadap Gugatan Jepang Atas Indonesia Melalui World Trade Organization

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Acara Pemeriksaan Singkat Dan Acara Pemeriksaan Cepat Dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasrkan Asas Peradilan Cepat ,Sederhana Dan Biaya Ringan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI AGREEMENT ESTABLISHING THE SLMAIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR DARI ORGANISASI ISLAMIC DEVELOPMENT BANK DLAAM SISTEM PERBANKAN ISLAM DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Ajaran Kausalitas (Hubungan Sebab Akibat) Dalam Konteks Pengakanan Hukum Yang Berkeadilan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Putusan Konstitusi RI.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI ASAS FAIR AND EQUITABLE TREATMENT DALAM PENERAPAN TOBACCO PLAIN PACKAGING ACT 2011 SEBAGAI TINDAKAN EKSPROPRIASI TIDAK LANGSUNG BERDASARKAN ASEAN AUSTRALIA NEW ZEALAND FREE TRADE AGREEMENT SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi salah satu sya

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI ASAS KERASIAAN DLM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE TERKAIT PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASEDIHUBUNGKAN DGN UU NO 30 THN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI ASAS SUBSIDIARITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI ASAS-ASAS LELANG DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 93.PMK.06/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG DILIHAT DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI BI RATE PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK JABAR BANTEN SYARIAH CABANG KOTA TASIKMALAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI BRANCHLESS BANKING DALAM PERBANKAN DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI CEDAW (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN) PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN SISTEM KEKERABATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI CONVENTATION ON THE INTERNASIONAL TRADE LAW ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES) 1973 DLM MENGENDALIKAN PERDAGANGAN IKLAN NAPOLEON WRASSE SEBAGAI SPECIES YG TERNCAM PUNAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI DAN KEDUDUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI DIVESTASI SAHAM PERUSAHAAN PENANAM MODAL ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BERDSARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM KAITANNYA TERHADAP KEPENTINGAN NEGARA INDONESIA (STUDI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI EKOLABEL DALAM PENATAAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI EKSEKUSI HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA MENURUT KETENTUAN PASAL 27 AYAT (1) HURUF b UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1991 DALAM WILAYAH PENGADILAN NEGERI TANGGERANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN INTERNET BANKING SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEHATAN BANK DIHUBUNGKAN DENGAN PBI NO. 8/4/PBI/2006 TENTANG PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI HAK MASYARAKAT UNTUK BERPERAN SERTA DALAM PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI CITARUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Hukum Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual Pasca Ratifikasi Protokol Opsional Tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak Dan Pornografi Anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM PADA MASYARAKAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Instrumen-Instrumen Hukum Internasional Yang Berkaitan Dengan Perlindungan Kaum Wanita, Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MORATORIUM IZIN BARU TENTANG PEMAMFAATAN HUTAN SERTA PENYEMPURNAAN TATA KELOLA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT DLM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM REDD DI INDONESIA UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI KESETARAAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA MENURUT KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi ketentuan ketentuan Konvensi New York 1958 tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam Undang Undang No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog