Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

HAK PEMAKAIAN TEMPAT USAHA DI BANGUNAN PASAR SEBAGAI JAMINAN KREDIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PEMBERI GADAI SEBAGAI KONSUMEN ATAS SELISIH JUMLAH HUTANG DENGAN NILAI LELANG BARANG JAMINAN YANG DIEKSEKUSI OLEH PERUM PEGADAIAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 103 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PEMERINTAH DAERAH ACEH DALAM MELAKUKAN HUBUNGAN LUAR NEGERI PASCA MOU RI-GAM DIKAITKAN DENGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Penanam Modal Sebagai Pemegang Hak Atas Tanah di Atas Hak Pengelolaan (sebuah Perbandingan di Kawasan Ancol dan Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI BAGI TERPIDANA MATI TIBO DKK DALAM HAL DITEMUKANNYA NOVUM DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PENGASUHAN ANAK AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PENGASUHAN ANAK TERHADAP ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN PENETAPAN PN. CIBINONG NO. 03/Pdt.P/2006/PN.Cbn DIKAITKAN DENGAN KEBERADAAN AKTA DI BAWAH TANGAN MENGENAI PENGAKUAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PENGASUHAN ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ ATAS IBU YANG TELAH MURTAD PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 382K/AG/2012

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PENGASUHAN DAN PEMELIHARAAN AAK DI BAWAH UMURV (HADHANAH) YANG DISERAHKAN KEPADA BAPAKNYA YANG DIKAITKAN DENGAN UU NO 1 THN 1974 TENTANG PERAWINAN DAN KOMPLISASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PENGELOAAN DARATAN PERAIRAN PEDALAMAN SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN UU PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (THE RIGHT OF SELF DETERMINATION) DALAM HUBUNGANNYA DENGAN GERAKA-GERAKAN PEMBEBASAN DI DUNIA (Studi Kasus Gerakan Pembebasan di Kosovo)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Wajib Pajak Mengajukan Keberatan Melalui Peradilan Pajak Dikaitkan Dengan Keadilan Dalam Upaya Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARGA DALAM HAL ADANYA KEGIATAN USAHA YANG MENGGANGGU DAN MEMBAHAYAKAN FUNGSI HUNIAN DI LINGKUNGAN PERMUKIMAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARGA NEGARA UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK ANGKAT ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK LGBT (LESBI, GAY, BISEKSUAL, TRANSEKSUAL) TANPA PENETAPAN PENGADILAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK ANGKAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT, DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK BAWAAN ISTRI YANG AKTA KELAHIRANNYA DILEGALISASI OLEH SUAMI BARU IBUNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK DALAM NIKAH WISATA ORANG TUANYA MENURUT HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN KONTRAK MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK DENGAN KEWARGANEGARAAN GANDA TERHADAP PENGURUSAN WARISAN BERUPA HAK MILIK ATAS TANAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN ANTAR SESAMA WARGANEGARA INDONESIA (WNI) YANG BERBEDA AGAMA DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK KANDUNG TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA KANDUNG YANG DIKUASAI OLEH IBU TIRI DITINJAU DARI YURISPRUDENSI DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN YANG DIBERI MARGA OLEH KERABAT IBUNYA DITINJAU DARI HUKUM ADAT BATAK MANDAILING DAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN INPRES NO.1TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS BAGI PELAKU DAN ANAK-ANAK DARI PERKAWINAN GELAHANG BARENG/NEGEN PADA MASYARAKAT BALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS DARI WANITA YANG KAWIN HAMIL ATAS HARTA PRIA YANG MENGAWINI WANITA TERSEBUT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak waris istri dan anak dalam perkawinan poligami yang dilakukan dibawah tangan dihubungkan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ISTRI KEDUA YANG MELAKUKAN PERKAWINAN TANPA IZIN ISTRI PERTAMA BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS JANDA DI KAMPUNG NAGA (GARUT) DALAM KERANGKA HUKUM WARIS DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN YURISPRUDENSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS SEORANG SUAMI YANG DUBERI MARGA TERHADAP HARTA WARISAN SI PEMBERI MARGA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK-HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA PEREMPUAN DALAM HAL MEMPEROLEH KESEMPATAN KERJA DAN PEKERJAAN DIKAITKAN DENGAN KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMNASI TERHADAP PEREMPUAN (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hakikat Dan Fungsional Pidana Denda Dalam Penanggulangan Kejahatan Non Konvensional Relevansinya Dengan Keuangan Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAMBATAN WARALABA LOKAL DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN SK MENPERINDAG NO 259/MPP/KEP/7/1997 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN USAHA WARALABA ( SUATU TINJAUAN TERHADAP KANTOR POS WARALABA PT POS INDONESIA )

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAMBATAN-HAMBATAN HAK MEMAJUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DI BAWAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARMONISASI DAN KESERAGAMAN SISTEM PROSEDUR KEPABEAN BAGI NEGARA-NEGARA ANGGOTA WTO DIKAITKAN DENGAN THE WORLD'S CUSTOMS ORGANIZZATIONS HARMONIZED COMMODITY DESCRIPTION AND CODING SYSTEM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Hukum Administrasi dan Hukum Pidana Dalam Upaya Mencegah Kriminalisasi Kebijakan Negara Yang Dilaksanakan Oleh Administraso Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Hukum Dalam Proses Pembentukkan Undang-Undang Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Hukum Dibidang Investasi Melalui ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) Tahun 2009 Dalam Rangka Menuju Komunitas Ekonomi ASEAN Dan Implikasinya Terhadap Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Hukum Kontrak ASEAN Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015 dan Implikasinya Terhadap Pembaharuan Hukum Kontrak Internasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Hukum Perusahaan di Asean Untuk Memfasilitasi Penggabungan, Peleburan, Akuisisi, dan Aliansi Strategis sebagai Model Pertumbuhan Non-Organik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Hukum Perusahaan Di Kawasan Asean Dalam Rangka Implementasi Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan Perseroan Sebagai Model Pertumbuhan Non-Organik.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARMONISASI INSTRUMEN HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL DALAM LINGKUP ASEAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Ketentuan Asal Barang Indonesia Dengan Rules Of Origin For The Agreement On The Common Effective Preferential Tariff Scheme For The ASEAN Economic Free Trade Area Dalam Rangka Menciptakan Perdagangan Yang Transparan Menuju Masyarakat Ekon

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Ketentuan Rules of Origin Indonesia Dengan Ketentuan Rules of Origin Asean Dalam Rangka Mewujudkan Asean Economic Community

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARMONISASI KEWENANGAN DI BIDANG PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN DALAM UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA DAN UNDANGUNDANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan DI Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Pemeritanh Daerah.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Sistem Hukum Dibidang Perpajakan Dalam Rangka Mendorong Terciptanya Tertib Hukum Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARMONISASI UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH UNTUK MEMPEROLEH KEMUDAHAN MODAL USAHA BAGI PELAKU USAHA MIKRO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonsasi Hukum Telekomunikasi dan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik ( Ite ) Serta Inplementasinya Dalam Transaksi Elektronik ( E-Commerce Dan E-Business) di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog