Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM KONTRAKTOR ATAS PEMENUHAN GANTI KERUGIAN OLEH PERUSAHAAN ASURANSI SEBAGAI PEMBERI SERUTY BOND DALAM JASA KONSTRUKSI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 18 TH 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI DAN HUKUM JAMINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM KURATOR YANG MERUGIKAN HARTA PAILIT TERHADAP KREDITOR DALAM KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (UU KPPU) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM OPERATOR SELULER TERHADAP IKLAN PERANG TARIF YANG MENYESATKAN KONSUMEN MELALUI MEDIA TELEVISI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMBERI ANTIBIOTIKA SECARA BERLEBIHAN TERHADAP AYAM BROILER DIHUBUNGKAN DENGAN HAK KONSUMEN ATAS KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG K

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMILIK BARU BANGUNAN ATAU PERSIL ATASPELANGGARAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK YANG DILAKUKAN OLEH PEMILIK LAMA BANGUNAN ATAU PERSIL BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK DALAM PRAKTIK JUAL BELI PRODUK PORNOGRAFI BERBENTUK SINEMATOGRAFI PADA SITUS DAN FORUM JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK DALAM PRAKTIK PEMINDAHAN DOKUMEN ELEKTRONIK BERBENTUK SINEMATOGRAFI TANPA IZIN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Hukum Perawat Profesional Atas Insiden Keselamatan Pasien Bedah Dalam Penentuan Letak Stoma Abdomen di Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Joncto Undang-Undang No. 36 Tahuin 2009 Tentang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab hukum rumah sakit pemerintah dalam penanganan pasien penyakit menular dihubungkan dengan UU no. 39 tahun 1999 ttg Hak asasi manusia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT SWASTA ATAS KELALAIAN TINDAKAN MEDIK DOKTER TAMU DALAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab hukum rumah sakit swasta yang dikekola yayasan terhadap kerugian pasien akibat kelalaian dalam pelayanan medis dihubungkan dengan UU no. 16 tahun 2001 tentang yayasan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Keselamatan Pasien Syok Anafilaktik Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Keselamatan Pasien Syok Anafilaktik dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pasien yang di rugikan dalam pemberian transfusi darah dihubungkan dengan Undang- Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.Jo. Undang- Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang rumah sakit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB INDONESIA ATAS KASUS PERLANGGARAN HAM TORTURE PUNCAK JAYA OLEH APARAT MILITER TERHADAP MASYARAKAT SIPIL DI PAPUA TERDUGA SEBAGAI ANGGOTA OPERASI PAPUA MERDEKA (OPM) BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM HAM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN (HOLDING COMPANY) TERHADAP KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH ANAK PERUSAHAAN DALAM SUATU GROUP COMPANY DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN ATAS KERUGIAN DAN UTANG ANAK PERUSAHAAN BERDASARKAN DOKTRIN-DOKTRIN HUKUM KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN SEBAGAI PENJAMIN UTANG (CORPORATEGUARANTOR) ANAK PERUSAHAAN DALAM KASUS KEPAILITAN PERUSAHAAN GRUP DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2001 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Internasional Terhadap Pelaku Kejahatan Perang Di Mahkamah Kejahatan Internasional Menurut Ketentuan Hukum Humaniter

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN BANK MANDIRI DAN ASURANSI AXA YANG MELAKUKAN KERJASAMA PEMASARAN PRODUK ASURANSI TERHADAP KERUGIAN NASABAH DIHUBUNGKAN DENGAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 12/35/DPNP TAHUN 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB KOMISARIS BANK DAN BANK TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN INTERNAL BANK YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB KONSULTAN DALAM PEMBUATAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DALAM PROSES PERIJINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab kontraktor dalam perjanjian pemborongan kerja dihubungkan dengan UU no. 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB KOPERASI DW ATAS HILANGNYA BENDA JAMINAN MILIK ANGGOTA DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN UU NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab koperasi sebagai badan hukum dalam perjanjian kredit yang dibuatnya dihubungkan dengan UU no. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB KOPERASI TERHADAP MITRA USAHA YG MELAKUKAN KERJASAMA INVESTASI PD KOPERASI BERDASARKAN UU NO 25 TAHUN 1992 TENTANG PENGKOPERASIAN DAN PP NO 33 TAHUN 1998 TENTANG MODAL PENERTAAN PD KOPERASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Korporasi Transnasional (Tncs) Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Prospek Pengaturannya di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA RUMAH SAKIT PEMERINTAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PELAKSANAAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DEBITOR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Hal Bank Gagal Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Berdasarkan Undang-Undang Tentang LPS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB MALAYSIA AIRLANES (MAS) MH 370 TERHADAP PENUMPANG KHUSUSNYA WARGA NEGARA INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI MONTREAL 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI MALAYSIA AIRLINES TERHADAP JATUH NYA PESAWAT MH-17 DI WILAYAH UKRAINA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBAGAN AMERICAN AIRLINES TERHADAP PARA PENUMPANG KORBAN KECELAKAAN PESAWAT AMERICAN AIRLINES 587 DI NEW YORK, AMERIKA SERIKAT PADA TANGGAL 12 NOVEMBER 2001 BERDASARKAN KONVENSI-KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI TANGGUNG JAWA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN LION AIR TERHADAP PENUMPANG ATAS KETERLAMBATAN PENERBANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN DALAM MEMBERI GANTI KERUGIAN TERHADAP HILANGNYA BAGASI PENUMPANG DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN UDARA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN DALAM MEMBERI GANTI KERUGIAN TERHADAP KETERLAMBATAN KEBERANGKATAN PENUMPANG DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN UDARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 1992 TENTANG PENERBANGAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN MENGENAI PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN PENGEMBALIAN UANG (REFUND) TIKET PENUMPANG LION AIR DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI NO 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA DAN UU NO 8 TAHUN 1999 TE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA AFGANISTAN TERHADAP MISI PERDAMAIAN PBB UNAMA (UNITED NATIONS ASSISTANCE MISSIN IN AFGHANISTAN) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA ARAB SAUDI DAN PERLINDUNGAN NEGARA PENGIRIM TERHADAP JEMAAH HAJI TERKAIT TRAGEDI MINA TAHUN 2015 BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL SKRIPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab negara atas hak anak jalanan untuk memperoleh pendidikan dikaitkan dengan UU no. 23 tahun 2002 ttg perlindungan anak dan UU no. 39 tahun 1999 ttg hak asasi manusia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGAMBILALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA BERDASARKAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965 (ICED 1965) DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA BUKAN PESERTA KONVENSI (NON-STATE PARTIES) PADA KECELAKAAN REAKTOR NUKLIR AKIBAT BENCANA ALAM (STUDI KASUS RADIASI NUKLIR AKIBAT GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI JEPANG)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSON WITH DISABILITIES (CRPD) 2011 DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM (CDM) MENURUT PROTOKOL KYOTO SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MASA TRANSISI DALAM MENANGANI KEJAHATAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI MASA LALU DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENJAMIN HAK ATAS PANGAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMBERIAN REPARASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENGGUNAAN PRIVATE MILITARY AND SECURITY COMPANIES (PMSCs) DLM KONFLIK RUSIA-UKRANIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog