Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Hak - Hak Dan Perlindungan Hukum ahli Waris Korban Pesawat Terbang Airbus A300-B4 Milik PT. Garuda Indonesia Airways Di Sibolangit Sumatera Utara Yang Memilki Tiket Atas Nama Orang Lain

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ANAK ANGKAT PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DALAM PEWARISAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ANAK ANGKAT UNTUK MENDAPATKAN NAFKAH HIDUP AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA ANGKAT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ANAK DALAM MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDERITA GIZI BURUK BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ANAK DARI ISTRI PERKAWINAN SIRI YANG DIANGKAT OLEH ISTRI PERTAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM WARIS MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ANGKET SEBAGAI PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI BIDANG PENGAWASAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Asasi Manusia Pada Piagam Madinah Dihubungkan Dengan Qishash Dalam Pembaruan Pidana Mati di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Atas Kesehatan Masyarakat Dikawasan Industri Tekstil DihubungkanDengan Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Atas Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Perkawinan Dihubungkan Dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1285/Menkes/SK/2002 Tentang Pedoman Penanggulangan HIV/AIDS Dan Penyakit Menular Seksual Juncto Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ATAS KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1285/MENKES/SK/2002 TENTANG PEDOMAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAN PENYAKIT MENULAR SEKSUAL JUNCTO UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ATAS PENDIDIKAN DALAM HUKUM HAK AZASI MANUSIA INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK BAGI HASIL PEMERINTAH DAERAH ATAS SUMBER DAYA PANAS BUMI DALAM ERA OTONOMI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK CIPTA DALAM KASUS LAGU ARJUNA MENCARI CINTA ANTARA GRUP MUSIK DEWA DENGAN YUDHISTIRA ARDI NOEGRAHA MASSARDI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK CIPTA KARYA TULIS PANDUAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK DAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT BATAK DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK DAN KEDUDUKAN CUCU DLM SISTEM PERGANTIAN AHLI WARIS DITINJAU DR HKM WARIS ISLAM DAN KOMPILASI HKM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak dan kewajiban janda terhadap harta suarang dalam masyarakat adat Minangkabau dihubungkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan hukum adat Minangkabau

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK EKONOMI ATAS PERTUNJUKAN KARYA CIPTA LAGU ATAU MUSIK DIHUBUNGKAN DGN KEWENANGAN YKCI DLM PEMOTONGAN PAJAK BERDASRKAN UU NO 28 THN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UU NO 36 THN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK GUGAT WARGA NEGARA (CITIZEN LAWSUIT) DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH NEGARA BERDASARKAN PERJANJIAN BUILD OPERATE TRANSFER SEBAGAI JAMINAN BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Imunitas Aparat Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK IMUNITAS KEPALA NEGARA DI HADAPAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (ICC) DALAM KASUS PELANGGARAN BERAT HAM YANG DILAKUKAN KEPALA NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Informasi bagi Pendonor Darah Penderita Positif HIV/AIDS dan Penanganannya Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah Jo Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak ingkar notaris dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan menurut UU no. 30 tahun 2004 ttg Jabatan Notaris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK INGKAR SUAMI TERHADAP KEABSAHAN SEORANG ANAK SERTA AKIBATNYA TERHADAP HAK DAN KEDUDUKAN ANAK DALAM HAL WARIS BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK IRAN SEBAGAI ANGGOTA IAEA DAN NPT ATAS PEMANFAATAN TEKNOLOGI NUKLIR UNTUK TUJUAN DAMAI (TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK JANDA CERAI DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS BAGIAN GAJI EKS SUAMI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 YANG MENIKAH DI BAWAH TANGAN DENGAN ORANG LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK KONSUMEN UNTUK MENGELUH DAN BERPENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA DALAM MEDIA INTERNET DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK KREDITOR DALAM MELAKSANAKAN EKSEKUSI SEBAGAI PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2003 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Masyarakat Melalui Organisasi Non Pemerintah (NGO/LSM) Mengajukan Permintaan Pra Peradilan Terhadap SP3/SKP2 Dalam Hubungan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 56 UNDNAG-UNDNAG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI KASUS DI POLDA JABAR)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INTEGRITAS KEDAULATAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Menentukan Nasib Sendiri Dan Penerapannya Pada Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 di Irian Barat Menurut Hukum Internasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN RELEVANSINYA DENGAN TUNTUTAN RAKYAT TIBET

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam Dikaitkan Dengan Pengelolaan Kekayaan Alam Di Atas Tanah Hak Ulayat Dalam Perspektif Otonomi Khusus Papua.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK MENYATAKAN KEBERATAN ATAS DETENSI IMIGRASI MENURUT HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK MEREK SEBAGAI HARTA BERSAMA (GONOGINI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK MEREK SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN DITINJAU DARI UU No. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak merek terkenal sebagai bentuk jaminan dalam usaha melindungi perbankan terhadap tindakan wan prestasi dari nasabah debitor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak mewaris anak hasil pinjam Jago dalam adat Batak Simalungun dihubungkan dengan Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK MEWARIS PARA AHLI WARIS DARI HARTA YANG DIPEROLEH MELALUI HIBAH ANTARA SUAMI ISTRI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK MEWARISI ANAK DALAM PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN KE CATATAN SIPIL DIHUBUNGKAN KE CATATAN SISPIL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK MOGOK KERJA AKIBAT PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA DI PT. INTI BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK NAFKAH ANAK LUAR KAWIN DARI AYAH BIOLOGISNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PATEN BAGI NEGARA PENERIMA ATAS PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BARU DALAM PRODUCTION SHARING CONTRACT (PSC) DI INDUSTRI MIGAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PEKERJA ATAS UPAH DALAM HAL PERUSAHAAN MENGALAMI KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN-UNDANG UNDANG NO.37 TAHUN 2004 TANTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG JO. UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Pekerja atas Upah Dalam Hal Perusahaan Mengalami Kepailitan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Jo Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Pemakaian Tempat Usaha Di Bangunan Pasar Sebagai Jaminan Kredit

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog