Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Suatu Tinjauan Mengenai PT BII Selaku Bank Kustodian Yang Mentelenggarakan Kegiatan Penyimpanan dan Penyelesaian Efek Dalam Kaitannya Dengan Pasar Modal Indonesia Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Suatu tinjauan tentang penerapan arbitrase di Indonesia dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dihubungkan dengan UU No. 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SUATU TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN PERANCIS TENTANG PELARANGAN PEMAKAIAN SIMBOL-SIMBOL KEAGAMAAN DALAM KAITANYA DENGAN INSTRUMEN-INSTRUMEN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Suatu tinjauan terhadap prosedur perolehan dan eksekusi kredit angsuran sistem gadai (Krasida) dibandingkan dengan gadai biasa pada Perum Pegadaian dihubungkan dengan vendu reglementStb 1908 no. 189 dan vendu instructie Stb 1908 No. 190 Jo. PP No. 10

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Subrogasi dalam pengalihan piutang kredit oleh Bank dengan objek jaminan hak tanggungan berpedoman pada UU No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SUBSIDI EKSPORPRODUK PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA MENURUT PERJANJIAN PERTANIAN WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SUKSESI NEGARA DALAM KASUS TIMOR TIMUR MENURUT KONVENSI WINA TAHUN 1978 DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SUMPAH POCONG DALAM SENGKETA TANAH WARIS ADAT MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SUNSET POLICY SEBAGAI SUATU INSENTIF PAJAK DALAM USAHA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SYARAT KAUSA YANG HALAL DALAM PERJANJIAN HIBAH GINJAL BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPerdata) DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

syarat prosedur lelang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tagihan Pajak Sebagai Piutang Istimewa Dalam Kepailitan Debitor Dihubungkan Dengan Politik Hukum Perpajakan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tagihan Pajak Sebagai Piutang Istimewa Dalam Pembagian Boedel Pailit di Indonesia Dihubungkan Dengan Politik Hukum DIbidang Perpajakan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TAKLIK TALAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANAH DENGAN BUKTI GIRIK SEBAGAI JAMINAN DALAM PRAKTIK KREDIT PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANAH HAK MILIK ADAT SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUG JAWAB RELATIONSHIP MANAGER BANK DALAM PENYALAHGUNAAN DATA NASABAH PRIMA DIHUBUNGKAN DENGAN UU PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP KESELAMATAN PASIEN SYIK ANAFILAKTIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab agen bank dalam kredit sindikasi macet terhadap kreditor peserta sindikasi dihubungkan dengan UU no. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah oleh UU no. 10 tahun 1998

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB AIR TRAFFIC SERVICES (ATS) PROVIDER DALAM HAL TERJADINYA NEAR MISSED DIDASARKAN PADA HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB AIRPORT AUTHORITY TERHADAP PENCEGAHAN TINDAKAN GANGGUAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB AKUN INSTAGRAM @DAGELAN TERHADAP KEGIATAN UNGGAH ULANG DOKUMEN ELEKTRONIK YANG DILINDUNGI HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB AMERIKA SERIKAT DAN REPUBLIK MAKEDONIA ATAS PENYIKSAAN TERHADAP KHALED EL-MASRI DALAM PROGRAM RENDISI LUAR BIASA DAN PENAHANAN RAHASIA CIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB AMERIKA SERIKAT SEBAGAI NEGARA PELUNCUR KEPADA RUSIA AKIBAT TABRAKAN SATELIT IRIDIUM 33 DENGAN SATELIT NON-OPERASIONAL COSMOS 2251 DIKAITKAN DENGAN 1972 CONVENTION ON INTERNATIONAL LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED BY SPACE OBJECTS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB ANGGOTA KOPERASI KEPADA KREDITUR DALAM HAL PEMBUBARAN KOPERASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN, DAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab apoteker pengelola apotek dalam pelayanan obat daftar G tanpa resep dokter di apotek dihubungkan dengan UU no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB ATAS GANTI KERUGIAN YANG DISEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ANAK DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB ATASAN DALAM PELANGGARAN BERAT HAM BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB AUSTRALIA ATAS PENCEMARAN LAUT OLEH MINYAK DARI KILANG MONTARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENJUALAN PRODUK-PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN TRANSGENIK DIKAITKAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERKAIT DENGAN TEMUAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI) MENGENAI PRODUK MAKANAN BERMELAMIN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BADAN POM TERHADAP BANYAKNYA OBAT PERANGSANG WANITA ILEGAL TANPA SERTIFIKASI DARI BADAN POM DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BADAN POM TERHADAP KONSUMEN DENGAN MASUKNYA MAKANAN IMPOR DARI NEGARA CINA TANPA SERTIFIKASI HALAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab bank atas hilangnya barang titipan milik nasabah pada perjanjian penitipan barang dalam sistem perbankan di Indonesia dihubungkan dengan UU ttg perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK ATAS KERUGIAN PIHAK APPLICANT AKIBAT PENGAKHIRAN KONTRA GARANSI DIKAITKAN DENGAN KITAB UU HUKUM PERDATA DAN KETENTUAN BANK GARANSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK ATAS PENJUALAN REKSA DANA TANPA IZIN YG MERUGIKAN NASABAH DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Bank Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Tanah Dihubungkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian Didasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 4 Tahun

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK DAN DEBITUR KEPADA PIHAK KETIGA ATAS BENDA MILIKNYA YANG DIJAMINKAN SECARA FIDUSIA TANPA SEPENGETAHUANNYA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK DLM PEMENUHAN LAYANAN BAGI NASABAH BERKEBUTUHAN KHUSUS DITINJAU DR PERATURAN OJK NO 01/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN DAN PRINSIP MANAJEMEN RISIKO BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK MANDIRI KEPADA NASABAH DALAM PENERAPAN E-BANKING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK MANDIRI TERHADAP KERUGIAN NASABAH DALAM SISTEM MOBILE BANKING DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK MUTIARA DALAM KEWAJIBAN GANTI RUGI DANA NASABAH BANK CENTURY DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK PENYELENGGARA LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR (LAKU PANDAI/BRANCHLESS BANKING) KEPADA AGENNYA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DALAM PELAKSANAANNYA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 19/POJK.03/2014 TENTANG LAYAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK SEBAGAI PIHAK DALAM PERJANJIAN BANK GARANSI TERKAIT DENGAN ADANYA PENCAIRAN DANA SECARA SEPIHAK DITINJAU DARI KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO. 23/88/KEP/DIR TAHUN 1991 TENTANG PEMBERIAN BANK GARANSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Bank Terhadap Integrasi Produk dalam Bancassurance Dikaitkan Dengan Transparansi Informasi Produk Ditinjau Dari Peraturan Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP KERUGIAN DALAM TRANSAKSI FORWARD BANK UMUM DIKAITKAN DENGAN MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab bank terhadap kerugian nasabah sebagai akibat penyalahgunaan Personal Identification Number (PIN) kartu debet dalam perjanjian Automated Teller Machines (ATM) oleh pihak ketiga dihubungkan dengan UU no. 8 tahun 1999 tentang perlindunga

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP KESALAHAN DALAM PENERAPAN SISTEM PHONE BANKING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH AKIBAT KERUGIAN YANG TIMBUL DALAM PELAPORAN DATA SISTEM INFORMASI DEBITUR KEPADA BANK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9/14/PBI/2007 TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog