Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Fungsi komparisi dalam pembuatan akta otentik oleh Pejabat Umum dan pengaruhnya terhadap kekuatan akta sebagai alat bukti ditinjau dari hukum pembuktian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi lembaga konsinyasi dalam sengketa antara pemerintah dengan masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dalam kerangka Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN BANK DAN PERLINDUNGAN NASABAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Lembaga Sensor Film dalam melaksanakan seleksi penayangan dikaitkan dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan Undang-Undang No.8 Th 1992 tentang perfilman

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI LEMBAGA SERTIFIKASI KEANDALAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN BERTRANSAKSI MELALUI E-COMMERCE DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI LENDER OF THE LAST RESORT BANK INDONESIA DALAM PENERAPAN PEMBERIAN KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI LISENSI YKCI TERHADAP PERLINDUNGAN LAGU-LAGU YANG DISIARKAN DI RADIO SWASTA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SETELAH AMANDEMEN DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM BADAN PERWAKILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI MEDIATOR DALAM RANGKA MENEGAKAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI ORGANISASI KEKUATAN SOSIAL POLITIK DALAM KEHIDUPAN DEMOKRASI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Dari Perspektif Pembiayaan Daerah Otonom Dalam Sistem Negara Kesatuan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi pajak yang mengatur sebagai upaya peningkatan penanaman modal asing di daerah dihubungkan dengan UU no. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI RIAU BERKAITAN DENGAN PENERAPAN KODE ETIK KEJAKSAAN DI WILAYAH KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI RIAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM MEWUJUDKAN KESELAMATAN KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM HAL TERJADINYA FORCED SELL DI PASAR MODAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGANTISIPASI KERUSAKAN LINGKUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BOUKSIT DI KOTA TANJUNG PINANG KEPULAUAN RIAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi penjabat pembuatan akte tanah PPAT dalam pemungutan pajak yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah dan atau bangunan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Perbankan Syariah Dalam Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM) Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI PT SAKSAMA ARTA SEBAGAI PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI DALAM KEGIATAN USAHA PERASURANSIAN DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN DAN PP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Qanun Jinayat Aceh Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi register catatan sipil dan akta kelahiran dalam mewujudkan hak asasi anak ditinjau dari UU no. 23 tahun 2002 ttg perlindungan anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI SERIKAT KARYAWAN PT TELKOM (PERSERO) Tbk. DALAM MEWUJUDKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI SERTIFIKAT INVESTASI MUDHARABAH ANTARBANK (IMA) DALAM MEKANISME PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Pemulihan Keuangan Negara di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PROSES PERKARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM STRUTUR PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Gagasan pembentukan dewan hak cipta dan kewenangan PPNS di bidang HKI dalam UU no. 19 tahun 2002 tentang hak cipta untuk mencegah dan menanggulangi pembajakan program komputer

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Gagasan Pembentukan Mahkamah Lingkungan Internasional Dalam Kerangka Perlindungan Lingkungan Global Dihubungkan Dengan Kepentingan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Gambaran Singkat Mengenai Pembatalan Sertifikat Tanah Oleh BPN Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Kepada Para Pemilik Sertipikat Tanah Hak Milik Di Kawasan Puncrut, bandung Utara Dihubungkan Dengan Kekuatan Pembuktian Dari Sertipikat sebgai Bukti K

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GANTI KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Ganti kerugian atas pemulihan kehormatan akibat pencemaran nama baik didasarkan dengan pasal 1365 juncto pasal 1243 KUHPerdata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GANTI KERUGIAN TERHADAP KARTEL SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) YANG DILAKUKAN OLEH BEBERAPA OPERATOR SELULER BERDASARKAN PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GANTI KERUGIAN TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN PERUMAHAN ANTARA PENGEMBANGAN DAN KONTRAKTOR DIDASARKAN DENGAN SISTEM HUKUM PERIKATAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GANTI RUGI AKIBAT KETIDAKTERBUKAAN INFORMASI PRODUK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET MENURUT UU NO. 8 TH 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO. 11 TH 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GANTI RUGI ATAS PELEPASAB HAK ATAS TANAH OLEH PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA KEPADA KELOMPOK TANI RANTAU BAIS TERPADU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA DIINDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GANTI RUGI PERDATA YANG TIMBUL AKIBAT PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT MILIK KONSUMEN YANG DIGUNAKAN OLEH PELAKU USAHA UNTUK MELAKUKAN TRANSAKSI ELEKTRONIK KEPADA PIHAK KETIGA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GANTI RUGI TERHADAP MASYARAKAT ATAS PEMBANGUNAN JALAN TOL CISUMDAWU DIKAITKAN DENGAN PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2005 JO PERPRES NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Good Governance Sebagai Salah Satu Pilar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan UU N0.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GOOD GOVERNANCE SEBAGAI SALAH SATU PILAR PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Gugatan Atas Kerugian Akibat Tidak Adanya Kontrak Bisnisdan Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Rupiah Terhadap Mata Uang Dollar Amerika Sreikat Dalam Sengketa Bisnis Antara PT Mobile Selular Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GUGATAN KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA DAN PENGALIHAN BARANG-BARANG MODAL DALAM SENGKETA BISNIS ANTARA PT SALINDO PERDANA FINANCE DENGAN PT INDOTEAKTAMA GRAHALESTARI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GUGATAN KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN TUKAR MENUKAR TANAH ANTARA PARA AHLI WARIS Ny.EPON DENGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GUGATAN PEMBATALAN INITIAL PUBLIC OFFERING PT MEDIA NUSANTARA CITRA (Tbk) BERDASARKAN DISCLOSURE YANG TIDAK JUJUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN PERATURAN BAPEPAM-LK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI YANG SAH BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG NO. 1074/Pdt.G/2004/PA/Bdg

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GUGATAN PENGHAPUSAN MEREK TRIBUN BALI VS BALI TRIBUNE PERKARA NO 29/PDT.SUSMEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST.BERDASARKAN UU NO 15 THN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK YANG MENGAKIBATKAN GANTI RUGI AKIBAT DARI KEGAGALAN BANGUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GUGATAN REKONPENSI BERUPA PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN DALAM PERKARA CERAI TALAK NO. 1613/Pdt.G/2004/CMI DI PENGADILAN AGAMA CIMAHI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Menentukan Nasib Sendiri Dalam Hukum Intenasional Dan Implikasinya Terhadap Integritas Kedaulatan Negara

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog