Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PENERAPAN MULTIPLE LICENSE BAGI SEKTOR PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN ASAS KESETARAAN DALAM UU NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN OFF HIRE DALAM PEMBAYARAN CHARTER KAPAL DIKAITKAN DENGAN CHARTER WAKTU DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Pajak Deposito Dalam Sistem Perbankan Yang Dihubungkan Dengan Rahasia Bank

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan pajak bumi dan bangunan sebagai sarana pengendalian dalam upaya optimalisasi pemanfaatan tanah di perkotaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MELALUI JUAL BELI DILIHAT DARI PERSPEKTIF KEADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PASAL 1 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG SENJATA API TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN SENJATA API REPLIKA (AIRSOFT GUN)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PASAL 101 AYAT (2) UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA ATAS PERAMPASAN BARANG BUKTI ALAT ANGKUT YANG DIMILIKI OLEH PIHAK KETIGA YANG BERITINDAK BAIK DALAM KERANGKA PENEGAKAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Pasal 38 Ayat 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Terhadap Penyitaan Barang Bukti Terhadap Penyitaan Barang Bukti Pada Proses Penyidikan Dihubungkan Dengan Pelanggaran Hak Azasi Manusia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH UNTUK PATEN OBAT BERDASARKAN PERJANJIAN TRIPs

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistensi Stasiun Relai dikaitkan dengan Pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI TANAH BENGKOK SETELAH BERUBAHNYA PEMERINTAHAN DESA MENJADI KELURAHAN CICINDE UTARA KECAMATAN BANYUSARI KOTA KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI TANAH JABATAN BAGI PEJABAT DESA MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN NUSAHERANG KABUPATEN KUNINGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI UNIT JEMBATAN TIMBANG SEBAGAI PELAKSANA KEBIJAKAN DI BIDANG ANGKUTAN BARANG DAN KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI JAWA BARAT BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistnsi dan Fungsi Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Pendapatan Asli Daerah Guna Membiayai Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ELEMEN-ELEMEN KEJAHATAN GENOSIDA DALAM KRISIS KEMANUSIAAN DI DARFUR BERDASARKAN INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ATAS NAMA KOMISARIS YANG TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PERSEROAN TERBATAS DENGAN BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EMPLOYEE STOCK OPTION PROGRAM PT. UNITED TRACTORS Tbk. BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DIHUBUNGKAN DENGAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN BERDASARKAN UNDANG-UNDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS YANG DIKELUARKAN SEKOLAH KARENA MENIKAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NJNKNKN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ERLINDUNGAN TERHADAP MUSISI PENCIPTA LAGU YANG DIARANSEMEN ULANG TANPA IZIN OLEH DISC JOCKEY DIHUBUNGKAN DENGAN PEMANFAATAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ETIKA LINGKUNGAN SEBAGAI DASAR BAGI PENGEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EUTHANASIA DIHUBUNGKAN DENGAN ASPEK ASPEK MEDIS SEBAGAI LANDASAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FAKTOR SUMBER DAYA ALAM DALAM PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA INDONESIA-MALAYSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN TITIK BERAT OTONOMI PADA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CILACAP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FASILITAS CALL FORWARDING PADA TELEPON SELULER BERBASIS CDMA DIHUBUNGKAN DENGAN PERSAINGAN USAHA ANTAR PENYELENGGARA TELEPON SELULER BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FREIES ERMESSEN DALAM PROSES PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN RENCANA KOTA PONTIANAK 1970-1990

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Badan Khusus Pelaksana Penyehatan Perbankan Nasional Dalam Pelaksanaan Penagihan Piutang Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI ASEAN SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL REGIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR NEGARA ANGGOTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI BADAN KHUSUS PELAKSANA PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN PIUTANG NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI BADAN PEMERIKSAA KEUANGAN DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM HAL TERJADI PENUNGGAKAN PERUSAHAAN YANG MENUNGGAK IURAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi dan Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana d Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi dan Kedudukan Laporan Survei Pasar Dalam Pembuktian Perkara Penghapusan Merek Non-Use Sebagai Perwujudan Asas Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Fungsi Dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan Dan Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Aceh.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi dan Kedudukan Tenaga Keperawatan Profesional Dikaitkan Dengan Kewenangannya Dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Didasarkan Undang-Undang No. 38 Th 2014 Tentang Keperawatan Juncto Undang-Undang No. 36 Th 2009 Tentang Kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK) DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL PAD KERANGKA SISTEM PERADILAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI DAN PERANAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI DAN PERANAN PENDAMPING PSIKOLOG DALAM TINDAK PERADILAN ANAK DIBAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi dan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Dalam Mencegah dan Menaggulangi Timbulnya Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dihubungkan Dengan Kedaulatan Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN DOKTRIN INTERVENSI KEMANUSIAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA BERDASRKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DLM MENDUKUNG PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NO 26 THN 2009 TENTANG KESETARAAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT DLM RANGKA KESEMPATAN KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi direksi dan komisaris Badan Usaaha Milik Negara dalam rangka penerapan prinsip prinsip good corporate governance

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Hakim Sebagai Sumber Pembentukan Hukum Dalam Perkara Perdata Dihubungka Dengan Asas Peradilan Yang Baik.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI IDENTIFIKASI SIDIK JARI DAN SKETSA WAJAH DALAM MEMBANTU PROSES PENYIDIKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Jaksa Penuntut Umum Dalam Mewakili Dan Melindungi Kepentingan Korban Pada Sistem Peradilan Pidana.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Kebijakan Pejabat Negara Dikaitkan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI KEMENTERIAN LUAR NEGERI DALAM KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH INDONESIA DENGAN PEMERINTAH DAERAH NEGARA LAIN (SISTER CITY/SISTER PROVINCE)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI KOMITE PRIVATISASI DLM UU NO 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO 47 TAHUN 2014 TENTANG KOMITE PRIVASISASI PERUSAHAAN PERSEROAN DLM RANGKA MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog