Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Tinjauan Yuridis Perbuatan Penghinaan Terhadap Lembaga Peradilan (Contempt of Court) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peran Pemerintah dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) oleh Wajib Pajak sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam Bidang Perpajakan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGAKHIRAN KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI OLEH PEMERINTAH TERHADAP KONTRAKTOR YANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Anak Di Dunia Siber Dikaitkan Dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Unda

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN SIRI (KEDUA DAN SETERUSNYA) YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

NASKAH AKADEMIK RUU TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A INDRAMAYU BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ROYALTI YANG DIPEROLEH PENYANYI COVER VERSION MELALUI PROGRAM YOUTUBE MONETIZE PASCA MELAKUKAN AKTIFITAS MENYANYIKAN ULANG LAGU MILIK ORANG LAIN TANPA IZIN DIKAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TA Lulus Sudah Belum 08-09-2019 21:42 Verifikasi Publish Edit Hapus

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELINDUNGAN KARYA CIPTA SENI INSTALASI MILIK SENIMAN ASING ATAS TINDAKAN PENIRUAN YANG DILAKUKAN OLEH RABBIT TOWN INDONESIA, BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembatalan Perjanjian Homologasi Oleh Kreditor Ditinjau dari Ketentuan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM TINDAKAN DEWAN KOMISARIS PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK (AISA) TERHADAP PEMBERHENTIAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 1105 K/pdt.sus-HKI/2018 TENTANG PERSAMAAN MEREK TERKENAL YANG TIDAK SEJENIS ANTARA DC COMICS MELAWAN PT. MARXING DITINJAU DARI UU NOMOR 20 TAHUN 2016

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELINDUNGAN HUKUM INDIKASI ASAL TERHADAP KERUPUK DOROKDOK GARUT DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN IND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Kriminologi dan Viktimologi dalam Tindak Penipuan Jual Beli Online Berdasarkan Undang Undang No 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Komunikasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Penguasaan Tanah Terindikasi Terlantar Atas Nama PT. Surya Nusa Nadicipta Oleh Masyarakat Di Kabupaten Sukabumi Ditinjau Dari UUPA dan PP Nomor 11 Tahun 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Legalitas Penggunaan Kekuatan Bersenjata oleh Amerika Serikat terhadap Suriah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Legalitas Jurisdiksi Pidana Universal Pengadilan Nasional Jerman dan Swedia terhadap Pelaku Kejahatan Perang di Suriah menurut Hukum Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PEMANFAATAN LAHAN PADA KAWASAN PERTANIAN DI KECAMATAN LUBUK PINANG KABUPATEN MUKOMUKO DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATE Lulus Sudah Belum 17-09-2019 13:44 Verifikasi Publish Edit Hapus

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELINDUNGAN HUKUM INDIKASI ASAL SEPATU CIBADUYUT TERHADAP PENGGUNAAN NAMA SECARA TANPA HAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. SBL KEPADA CALON JEMAAH HAJI KHUSUS DAN UMRAH ATAS KETERLAMBATAN PEMBERANGKATAN CALON JEMAAH HAJI KHUSUS DAN UMRAH DITINJAU BERDASARKAN UU HAJI DAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kualifikasi Perusahaan Terafiliasi dalam Hal Pelaksanaan Kewajiban Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP AHMAD DHANI DALAM KASUS DUGAAN PENYEBARAN UJIAN KEBENCIAN TERHADAP BASUKI TJAHAJA PURNAMA (AHOK) MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER DILIHAT DARI HUKUM POSITIF DI Lulus Sudah Belum 10-09-2019 20:48 Verifikasi Publish Edit Hapus

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS MENGENAI PERUNDUNGAN SECARA DARING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite

"Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP UPAYA PEMBENTUKAN CONJUGAL ROOM DALAM UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1995

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK PENGELOLA APLIKASI DARI PEMBATASAN AKSES APLIKASI TELEGRAM OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERKAIT KEGIATAN TERORISME DAN RADIKALISME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2258/Pdt.G/2015/PA.Mdn Tentang Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggung Jawaban Pengelola Wisata Pantai Tanjung Karang Terhadap Kecelakaan ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen dan UU Kepariwisataan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELINDUNGAN INDIKASI ASAL TAHU CIBUNTU SEBAGAI PRODUK KHAS DAERAH BANDUNG JAWA BARAT YANG DIJUAL SECARA CURAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYEDIAAN SUMBER TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA DALAM RANGKA REFORMA AGRARIA YANG BERASAL DARI PELEPASAN KAWASAN HUTAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelindungan Indikasi Asal Sentra Industri Kulit Sukaregang Sebagai Karya Kreatif Masyarakat Daerah Garut Jawa Barat Dari Perilaku Curang Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tent

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Putusan Pre-trial Chamber ICC terhadap Penyelesaian Kejahatan Deportasi dalam Kejahatan Terhadap Kemanusiaan atas Kasus Rohingya berdasarkan Hukum Perjanjian Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI MEKANISME HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM KEGAGALAN BANGUNAN UNDERPASS DI BANDARA SOEKARNO HATTA DITINJAU DARI HUKUM KONSTRUKS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAN KEJAKSAAN DALAM PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELINDUNGAN HUKUM BAGI MUSISI AKIBAT PENYALAHGUNAAN LAGU YANG DIUBAH TANPA IZIN SEBAGAI ALAT UNTUK KAMPANYE POLITIK DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM ISI SURAT WASIAT YANG MENGHAPUS HAK AHLI WARIS (ANAK KANDUNG) BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELINDUNGAN HAK ATAS VARIETAS TANAMAN HASIL PERKAWINAN SILANG YANG DIHASILKAN OLEH PETANI MELIBATKAN TANAMAN TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN OLEH FASILITAS KESEHATAN BPJS DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO. 71 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBUATAN SUAP DALAM PENGATURAN SKOR (MATCH FIXING) PADA PERTANDINGAN SEPAKBOLA DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1980 TENTANG TINDAK PIDANA SUAP DIKAITKAN DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGALITAS PENANGKAPAN KAPAL ANGKATAN LAUT UKRAINA OLEH RUSIA DI LAUT AZOV BERDASARKAN PERJANJIAN BILATERAL 2003 DAN HUKUM LAUT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGADAAN DAN PENETAPAN HARGA OBAT ANTIRETROVIRAL (ARV) OLEH PT KIMIA FARMA (PERSERO) TBK DAN PT INDOFARMA GLOBAL MEDIKA (PERSERO) TBK DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN CESSIE SEBAGIAN PIUTANG OLEH KREDITOR KEPADA PIHAK KETIGA SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMENUHI SYARAT DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PENJUALAN AKUN ILLEGAL PADA PLATFORM MARKETPLACE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DILUSI SAHAM AKIBAT PUTUSAN RUPS YANG TIDAK SAH DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI DKI JAKARTA OLEH GUBERNUR DKI JAKARTA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET MELALUI AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA) DALAM PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEADAAN DARURAT SEBAGAI ALASAN UNTUK REHABILITASI PENARIK BILYET GIRO KOSONG DARI DAFTAR HITAM NASIONAL PENARIK CEK DAN BILYET GIRO KOSONG DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI POJK NOMOR 19/POJK.03/2014 TENTANG LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR (LAKU PANDAI) DI SEKTOR PERBANKAN GUNA MEWUJUDKAN KEUANGAN INKLUSIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PEMBELI SATUAN RUMAH SUSUN SETELAH PELAKSANAAN PRE PROJECT SELLING SYSTEM DALAM KEPAILITAN PT. MITRA SAFIR SEJAHTERA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog