Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PENERAPAN EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM (ESOP) PADA PT. BANK NIAGA Tbk. DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA PERUSAHAAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BAPEPAM NOMOR IX.D.4

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN FASILITAS ELEKTRONIK BANKING YANG DIKELUARKAN OLEH PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, TERHADAP TINGKAT KESEHATAN BANK DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN FIKSI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN ORANGUTAN UNTUK DIJADIKAN MAKANAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Fiqih Muamalah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Para Pihak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN GADAI DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP SYARIAH DI PERUM PEGADAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN GANTI KERUGIAN BAGI MASYARAKAT KAMPUNG BEBEK KOTA TANJUNG PINANG AKIBAT PENCEMARAN LINGKUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN GANTI KERUGIAN DLM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PENCEMARAN MINYAK MENTAH (CRUDE OIL) PERAIRAN LAUT INDRAMAYU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK DIKAITKAN DENGAN PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HAK IMUNITAS ADVOKAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM MENJALANKAN PROFESINYA DIKAITKAN DENGAN KODE ETIK PROFESI ADVOKAT DAN DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HAK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DAN ORANG DEWASA DALAM PROSES PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HAK PISTOLE BAGI NARAPPIDANA YANG DIBINA DI RUTAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HAK SEWA ATAS KIOS BANDUNG TRADE CENTER (BTC) SEBAGAI JAMINAN DALAM KREDIT PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM JAMINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HASIL INVESTASI DALAM AKAD ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2008

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN TENTANG SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HUKUM PIDANA POSITIF DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG MENGGUNAKAN MEDIA INTERNET

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PRIMUM REMEDIUM TERHADAP RUMAH SAKIT YANG MENCEMARI LINGKUNGAN DENGAN LIMBAH MEDIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP RPODUSEN KOPI YANG MENCAMPUR KOPI DENGAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU SINDIKAT TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI SISTEM PEMIDANAAN DAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN EKSPLOITASI ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT (CARDING) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENANAMAN MODAL ASING SEBAGAI BIAYA PEMBANGUNAN NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ITSBAT NIKAH DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN JASA PENYALURAN (MARGIN FEE) DALAM KEGIATAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK OLEH BADAN USAHA PEMEGANG IZIN USAHA NIAGA UMUM (BU-PIUNU) KEPADA PENYALUR DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG KEGIATAN PENYALURAN BA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK TERHADAP PEJABAT DIPLOMATIK PERWAKILAN TETAP REPUBLIK INDONESIA UNTUK PBB TERKAIT DENGAN DENDA PARKIR NEGARA PENERIMA MENURUT KONVENSI WINA 1975 TENTANG PERWAKILAN NEGARA DALAM HUBUNGANYA DENGAN ORGANISASI INTERNASIO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Ketentuan Tentang Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KETENTUAN FUNDAMENTAL BREACH BERDASARKAN CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG) 1980 DALAM KONTRAK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KETENTUAN PATEN DI BIDANG FARMASI MELALUI FREE TRADE AGREEMENT DITINJAU BERDASARKAN PERJANJIAN TRIPS DALAM PERSPEKTIF KESEHATAN MASYARAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Ketentuan Rahasia Bank Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Bank Berdasarkan Undang-Undang Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KETENTUAN TENTANG PARITAS CREDITORIUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA DALAM KASUS KEPAILITAN PT SINDOLL PRATAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KEWAJIBAN PELAKU UASAHA INDUSTRI MAINAN TERHADAP PRODUK MAINAN YANG BELUM BERSETIFIKAT SNI BERDASARKAN PERATURAN MENTRI PERINDUSTRIAN RI NO.24/M.IND/PER/4/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN SNI MAINAN SECARA WAJIB DIKAITKAN DENGAN PERKEMBANGAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL GUNA MENANGGULANGI KEJAHATAN DALAM BIDANG KEPAILITAN (BANKRUPCY FRAUD)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Guna Menanggulangi Kejahatan Dalam Bidang Kepailitan (Bankruptcy Fraud)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KLAUSUL ARBITRASE DALAM POLIS ASURANSI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM ASURANSI DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 30 TH 1999 TTG ARBISTRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KLAUSUL NON-KOMPETISI DALAM PERJANJIAN KERJA DITINJAU DARI HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KLAUSUL PENGEMBALIAN BIAYA (COST RECOVERY) DALAM KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACT) ANTARA PEMERINTAH DENGAN PT.CHEVRON PACIFIC INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Klausula Baku dalam Perjanjian kredit Perbankan Dihubungkan dengan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sistem Hukum Perjanjian Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Konsep Ajaran Penyertaan Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Sebagai Reorientasi Tujuan Penyidikan POLRI Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum Bagi Masyarakat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Lebaga Paksa Badan Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO PADA PENYELENGGARAAN TOKEN SEBAGAI UPAYA ANTISIPASI KEJAHATAN DALAM AKTIVITAS PELAYANAN JASA INTERNET BANKING DITINJAU DARI PBI NO. 09/15/PBI/2007 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan manajemen resiko perbankan dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana tabungan dikaitkan dengan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk BERDASARKAN SURAT EDARAN NOMOR SURAT EDARAN. S. 8-DIR/ADK/02/2008

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGADAAN UNDIAN BERHADIAH OLEH BANK SYARIAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DITINJAU DARI PBI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM DAN PBI TENTANG PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN OLEH BANK UMUM DAN BANTUAN TEKNIS DA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PELAKSANAAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9/15/PBI/2007 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH BANK UMUM SEBAGAI UPAYA ANTISIPASI INTERNET FRAUD PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Metode Task Shifting Dalam Pelayanan Kesehatan Sebagai Upaya Penanganan Pasien di Daerah Terpencil Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Metode Task Shifting" dalam Pelayanan Kesehatan sebagai Upaya Penanganan Pasien di Daerah Terpencil Dihubungkan dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan"enerapan Metode "Task Shifting" dalam Pelayanan Kesehatan sebagai Upaya Penan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN METODE TASK SHIFTING" DALAM PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENANGANAN PASIEN DI DAERAH TERPENCIL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN"ENERAPAN METODE "TASK SHIFTING" DALAM PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PE

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog