Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Penentuan Tentang Kepastian Hukum Terhadap Status Dan Hak Atas Tanah Hasil Reklamasi Pantai Pulau Batam Dilihat Dari Perspektif Kewenangan (Antara Badan Pengusahaan Batam Dengan Pemerintah Daerah Kota Batam).

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peneparan Pembuktian Terbalik Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Terhadap Perbuatan Tukar Menukar Tanah Ankola Kecamatan Cibining Kabupaten Cianjur Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Perum Perhutani Unit HI Jawa Barat Dan PT Bahana Sukma Sejahteran (BSS), Dihubungkan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Delik DALAM TINDAK PIDANA MEREK DIHUBUNGKAN DENGAN TRIPS AGREEMENT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP (UUPPLH)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN AKAD DALAM TRANSAKSI PRE ORDER MELALUI INTERNET DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ALIH TEKNOLOGI MELALUI LISENSI WAJIB PATEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (APS) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERSPEKTIF ABOLISIONISME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAN ITIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN ARBRITASE DITINJAU DARI UU NO 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBRITASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN KITAB UU HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS CONCURCUS DLM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI 307/PID.B/2014.PN.BDG MENGENAI PERBUATAN ILEGAL AKSES DIHUBUNGKAN DGN UU NO 11 THN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRNSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS CONCURSUS DALAM PUTUSAN NOMOR : 14/Pid.Prkn/2009/PN.PTK MENGENAI TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING YANG DILAKUKAN OLEH MR. HUANG FU LIANG (WARGA NEGARA REUBLIK RAKYAT CINA) DI WILAYAH PERAIRAN REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS FUNGSI SOSIAL ATAS TANAH PADA TANAH PT. KERETA API INDONESIA YANG BERADA PADA JALUR REL NON AKTIF CIREBON-KADIPATEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Ditinjau Dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternataif Penyelesaian Sengketa Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Asuransi Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Penanggung dan Tertanggung

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DIKAITKAN DENGAN PASAL 32 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH JUNCTO UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Keadilan Pada Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan Terhadap Hubungan Kerja Dalam Upaya Mengembangkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Keadilan Pada Kebijakan Ketenagakerjaan Terhadap Hubungan Kerja Dalam Upaya Mengembangkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS KETERTIBAN UMUM DAN PEMBATASANYA DALAM PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI NEW YORK 1958 DALAM KASUS PERTAMINA VS. KARAHA BODAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS NON DISKRIMINASI TERHADAP INVESTOR ASING MAUPUN INVESTOR DALAM NEGERI DALAM MENGEMBANGKAN USAHA PERTAMBANGAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN UNDANG-UNDANG NOM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM KONTRAK BAGI HASIL DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM KONTRAK KERJASAMA EKSPLOITASI DAN EKSPLORASI MIGAS ANTARA PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA DENGAN BPMIGAS (SKK MIGAS) DITINJAU DARI UU NO.22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PEMISAHAN HORISONTAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKO-POKOK AGRARIA DALAM PEMILIKAN RUMAH SUSUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN "EN"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PEMISAHAN HOROZONTAL DALAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN RUANG BAWAH TANAH (RBT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Jujur, Adil Dan Manusiawi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Praduga Tidak bersalah terhadap pelaku tindak pidana terorisme oleh detasemen khusus 88 anti teror kepolisian republik indonesia ditinjau dari sistem peradilan pidana indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN UNDANG û UNDANG NO.8 TAHUN 1981 DAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO.POL.SKEP/1205/IX/2000 TENTANG REVISI HIMPUNAN JUKLAK DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME OLEH DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME PADA TAHAP PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN HAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PRUDENTIAL BANKING DALAM PEMBERIAN KREDIT MIKRO UTAMA MENURUT SK DIREKSI BANK BJB (PT. PEMBANGUNAN JAWA BARAT BANTEN, TBK) NOMOR 435/SK/DIR-PKD/2007 TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PENGEMBANGAN KREDIT MIKRO UTAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Rebus Sic Staintibus dalam Rangka Pengembangan Hukum Perjanjian Indonesia (kajian terhadap putusan pengadilan)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Rangka Pengembangan Hukum Perjanjian Indonesia (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS RETOAKTIF DALAM UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2003 JO. PERPU NO. 1 TAHUN 2002 DAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2003 JO. PERPU NO. 2 TAHUN 2002 TERHADAP PERADILAN KASUS PELEDAKAN BOM DI LEGIAN BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Retroaktif Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 JO.Perpu N0.1 Tahun 2002 Dan Undang-U ndang No. 16 Tahun 2003 Jo.Perpu No.2 Tahun 2002 Terhadap Peradilan Kasusu Peledakan BOM Di Legian Bali

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 4 TAHUN 2004 TENTANG POKOK-POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Ultimum Remedium terhadap Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Lingkungan BUMN Persero

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS YURISDIKSI TERITORIAL DALAM PERLINDUNGAN FAUNA LANGKA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ATURAN COMPETITIVE NEED LIMIT (CNL) DALAM KERANGKA SKEMA FASILITAS GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES (GSP) AMERIKA SERIKAT DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN GATT/WTO DAN IMPLIKASINYA BAGI PRODUK BAN DARI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN BANTI KERUGIAN SYARI'AH 9TAWIDH0 PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH DAN KEDUDUKANNYA DALAM HUKUMPERDATA INDONESIA SEBAGI BAGIAN DARI SISTEM HKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Hubungan Industrial (Berdasarkan International Labour Standard)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OLEH PERUSAHAAN TRANSNASIONAL DIKAITKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL, UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN CODE OF CONDUCT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN CREATIVE COMMONS LICENSES DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK EKLUSIF PENCIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DI INDONESIA DAN TRIPS-WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN DELIK ADUAN DALAM TINDAK PIDANA MEREK DIHUBUNGKAN DENGAN TRIPS AGREEMENT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN DELIK OMISI DALAM KETENTUAN MENGENAI PENYEERTAAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Diverso oleh Pihak Kepolisian Terhadap Penyalahguna Narkotika Menuju Penyelematan Generasi Penerus Bangsa Dihubungkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN DOKTRIN PRE-EMPTIVE AMERIKA SERIKAT DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP KEDAULATAN NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN DOKTRIN ULTRA VIRES TERHADAP DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN DUAL BANKING SYSTEM DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA INTERMEDIASI DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PERBANKAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog