Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Pencegahan Barang Impor/Ekspor Yang Melanggar Hak Cipta Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Manusia Menurut Konvensi TOC Dan Implikasinya Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN MANUSIA MENURUT KONVENSI TOC DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pencegahan Dan Penangkalan Dalam Perspektif Hak Atas Kebebasan Bergerak Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pencegahan Pemberantasan Dan Pengurangan Ilegal Unreported And Unregulated (IUU) Fishing Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Peraturan Perundang-Indangan Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pencegahan Pemberantasan Dan Perguruan Illegal Unreported And Unregulated (IUU) Fishing Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCEGAHAN PRAKTEK MANIPULASI TRANSFER PRICING PERUSAHAAN MULTINASIONAL MELALUI DOKUMENTASI TRANSFER PRICING DAN KOREKSI FISKAL DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN DENGAN MODUSPHISISNG" DIKAITKAN DENGAN PBI NO.9/15/PBI/2007 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH BANK UMUM"ENCEGAHAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN DENGAN MODUS"PHISIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dari Perspektif Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Kewenangan Polri

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN PENGURANGAN ILLEGAL UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCEMARAN LAUT OLEH SPESIES ASING (ALIEN SPECIES) SEBAGAI AKIBAT PEMBUANGAN AIR BALAS (BALLAST WATER) KAPAL LAUT DAN PERATURANNYA DALAM HUKUM INTERNASIONAL SERTA PENERAPANNYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERSETUJUAN REGIONAL ASEAN DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pencucian Uang Melalui Internet Sebagai Kejahatan Transnasional Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindal Pidana Pencucian Uang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCULIKAN DAN PERDAGANGAN PERMEPUAN DALAM KONFLIK BERSENJATA NON û INTERNASIONAL : STUDI KASUS BOKO HARAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAFTARAN CIPTAAN SEBAGAI PERLINDUNGAN KARYA CIPTA MUSIK ATAU LAGU DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA Jo. PERATURAN MENTERI KEHAKIMAN NOMOR M. 01-HC.03.01 TAHUN 1987 TENTANG PENDAFTARAN CIPTAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI YANG MENJADI MILIK UMUM (PUBLIC DOMAIN) DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS IKTIKAD BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAFTARAN MEREK JASA TERKENAL OLEH PIHAK YANG TIDAK BERHAK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP ITIKAD TIDAK BAIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAFTARAN NAMA GRUP MUSIK SEBAGAI MENERK MENURUT UU NO. 15 TH 2001 TTG MEREK, UU NO. 19 TH 2002 TTG HAK CIPTA, DAN PERJANJIAN TRIPS-WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAFTARAN SEPIHAK DALAM PROGRAM TAGIHAN TETAP OLEH PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK TERHADAP PENGGUNA LAYANAN TELEPON TETAP DIKAITKAN DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAFTARAN TANAH ASSET PT. KERETA API (PERSERO) ASAL KONVERSI HAK BARAT YANG TELAH BERAKHIR MASA BERLAKUNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UUPA Jo PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAFTARAN TANAH MILIK ADAT DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 Jo. PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAFTARAN TANAH PUSAKO TINGGI DILINGKUNGAN ADAT MINGKABAU DIHUBUNGKAN DGN PP NO 24 THN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DAN PERATURAN DAERAH SUMBAR NO 16 THN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK DAN SPORADIK DI DESA CINGCIN KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK SEBAGAI UPAYA KEPASTIAN HUKUM UNTUK MELAKSANAKAN CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KECAMATAN CIMALAKA KABUPATEN SUMEDANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK DI DESA SUKASETIA KECAMATAN CIHAURBEUTI KABUPATEN CIAMIS DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pendapat Ahli Sebagai Dasar Pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 842/PID.B/2000/PN.JAK.SEL. Tentang Tidak Diterimanya Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara H.M. Soeharto Alias Soeharto Mantan Presiden Republik Indonesia Kedua

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pendapat dan saran Hukum Bagi Para Keponkan Pewaris Yang di Gugat Oleh Anak Angkat Pewaris Mengenai Pembagian harta warisan yang Sebelumnya Telah Diselesaikan Berdasarkan Putusan Perdamaian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINIUM) TENTANG CLASS ACTION YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT KECAMATAN KADUNGORA, KABUPATEN GARUT TERHADAP PERUM PERHUTANI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAPAT HUKUM ATAS ADANYA POWER PURCHASING AGREEMENT ANTARA PT PLN (PERSERO) DENGAN PT PAITON ENERGY COMPANY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAPAT HUKUM BAGI PEMERINTAH TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL PERINGATAN BAHAYA MEROKOK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG PENCAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAPAT HUKUM BAGI PENERBIT HIKMAH SELAKU PEMEGANG LISENSI EKLUSIF PENERBITAN TERJEMAHAN BUKU MY JIHAD" YANG DILANGGAR OLEH GEMA INSANI PRESS (GIP) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA"ENDAPAT HUKUM BAGI PENERBIT HIKMAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAPAT HUKUM BAGI PT. IMINDO UNESWA TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN SURAT PALSU OLEH BUDIMAN SANTOSO DAN HARTATI SANTOSO PADA PN JAKARTA TIMUR DALAM PERKARA NO. 189/PDT/G/2002/PN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 263 KUHP TENTANG PEMALSUAN SURAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAPAT HUKUM BAGI PT. KALTIM PRIMA COAL TERHADAP GUGATAN PERDATA DARI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PERJANJIAN KONTRAK KARYA BATUBARA (PKP2B)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAPAT HUKUM KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU ATAU MUSIK DI DADAKU ADA KAMU" CIPTAAN DODO ZAKARIA YANG DIUMUMKAN OLEEH TELKOMSEL MELALUI NADA SAMBUNG PRIBADI ATAU RING BACK TONE"ENDAPAT HUKUM KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU ATAU MUSIK "DI DADAKU ADA KA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pendapat Hukum Mengenai Kedudukan Judiono Tosin dan Yannes Naibaho Selaku Personal Guarantor Dalam Hal Pernyataan Pailit Yang Diajukan Oleh PT ASTRIA RAYA BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAPAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA UJANG RUKMANA DENGAN NY. CUCU ATAS SEBIDANG TANAH HAK MILIK NY. ATING YANG TERLETAK DI KAMPUNG CIHANJARO DESA PAKEMITAN KIDUL KECAMATAN CIAWI KABUPATEN TASIKMALAYA MENURUT KUHPERDATA DAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAPAT HUKUM TERHADAP SENGKETA PERIZINAN ANTARA BADANKOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) DENGAN PT. ENTEC INDONESIA YANG TERLETAK DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT MENGENAI IZIN USAHA TETAP (IUT) PT. ENTEC INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAPAT HUKUM UNTUK PARA PEDAGANG PASAR TANAH ABANG ATAS KEBAKARAN DI PASAR TANAH ABANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAYAGUNAAN WAKAF SAWAH OLEH LEMBAGA NAZHIR DIINDONESIA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDEKATAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN ABORSI AKIBAT TINDAK PIDANA PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pendirian PT GKBI Investment Sebagai Holding Company Dari Unit - Unit Usaha Gabungan Koperasi Batik Indonesia(GKBI) Dihubungkan Dengan UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dan UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDIRIAN BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) DI PEMUKIMAN WARGA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN dan RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN DAN/ATAU CABANG DI INDONESIA OLEH PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM ASING SEBAGAI BENTUK PENANAMAN MODAL ASING DIKAITKAN DENGAN UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Menurut Undang-Undang No 40 Th 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pendirian Perusahaan Penanaman Modal Asing Anak Perusahaan Multinasional Dikaitkan Dengan Ketentuan Commercial Presence Dalam Gats/WTO dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENGUSAHA BUS PERUM DAMRI DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM BERKENAAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP SARANA KONTROL TEKNOLOGI DIKAITKAN DENGAN KEJAHATAN PEMBAJAKAN DAN PENGRUSAKAN TERHADAP PROGRAM DESAIN WEB DI INTERNET.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakan Hukum Dalam Peradilan Administrasi Terhadap Para Pihak Yang Bersengketa

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN MELALUI UPAYA PENERAPAN HUKUM PIDANA (PENAL) DAN UPAYA DI LUAR HUKUM PIDANA (NON PENAL)

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog