Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PEMINDAHAN PENCARI SUAKA (TRANSFER OF ASYLUM SEEKERS) DALAM PENGATURAN PENCARI SUAKA REGIONAL DI UNI EROPA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NON-REFOULEMENT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMINDAHAN PENDUDUK SECARA PAKSA (FORCED DISPLACEMENT) SEBAGAI KEJAHATAN PERANG DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL DILIHAT DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMISAHAN KEPEMILIKAN BERSAMA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMISAHAN WILAYAH (SECESSION) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL : STUDI KASUS KATALONIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMOGOKAN KERJA AKIBAT PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PT KANEFUSA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMOTONGAN TUNJANGAN HARI RAYA DISEBABKAN KELUARNYA SURAT PERINGATAN OLEH DIREKSI DI PT.HPG TERHADAP TENAGA KERJA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PERLINDUNGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemulihan dan perlindungan hak atas tanah dan Bangunan sebagai salah satu aset negara yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMUNGUTAN CUKAI HASIL TEMBAKAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI DIKAITKAN DENGAN PENERIMAAN NEGARA SEKTOR PAJAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL UNTUK KEGIATAN EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN DIMUKA SEBELUM KEGIATAN PRODUKSI DALAM KAITANNYA DENGAN PAJAK GANDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMUTARAN LAGU YANG DISIARKAN MELALUI RADIO INTERNET OLEH SITUS YANG TIDAK RESMI DIKAITKAN DENGAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK DI KABUPATEN PURWAKARTA DITINJAU DR UU NO 13 THN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia Diluar Negeri Dihubungkan Dengan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PT. ASIA PASIFIC FIBERS TERHADAP PEKERJA YANG MENGHIMPUN PEKERJA LAINNYA UNTUK MELAKUKAN PERTEMUAN DI DALAM JAM KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN LIMBAH PETERNAKAN SAPI DI SUNGAI CITARUM (HULU)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH B3 OLEH PT NEWMONT NUSA TENGGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1948

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Perubahan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penahanan terhdap Pejabat Negara Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Pasal 21 Undang-Undang RI No 8 Th 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 26 UU RI No 8 Th 2004 tentang Perubahan ataas UD RI No 2 Th 1986 tentang Peradilan Umum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENAHANAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 03 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PETERNAKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG No.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENANGANAN BANK GAGAL BERDAMPAK SISTEMIK OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN PERNYATAAN MODAL SEMENTARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DAN UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENANGANAN INTERNALLY DISPLACED PERSONS (IDPS) AKIBAT KONFLIK MALUKU DIHUBUNGKAN DENGAN GUIDING PRINCIPLES ON INTERNAL DISPLACEMENT""ENANGANAN INTERNALLY DISPLACED PERSONS (IDPS"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENANGGULANGAN ORANG - ORANG TANPA KEWARGANEGARAAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DALAM TEORI DAN PRAKTIK : STUDI KASUS SUKU ROHINGYA DI MYANMAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENANGGUNGAN UTANG BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENANGKAPAN ABU ANAS AL-LIBI OLEH AMERIKA SERIKAT DI NEGARA LIBYA DIHUBUNGKAN DENGAN PENERAPAN PRINSIP NECESSITY TERHADAP PEMBERANTASAN KEJAHATAN TERORISME MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENANGKAPAN DAN PENAHANAN MV MAERSK TIGRIS OLEH PEMERINTAH IRAN DI SELAT HORMUZ BERDASARKAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENANGKAPAN SERTA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PASUKAN NATO DAN PASUKAN OPOSISI NTC TERHADAP KOLONEL MUAMMAR KHADAFFI DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENARIKAN KEMBALI HIBAH OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENATAAN KEMBALI STRUKTUR PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH PASCA BENCANA ALAM TANAH LONGSOR DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH JO PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENATAAN LOKASI PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penataan Pola Hubungan Kewenangan KPK Dengan POLRI dan Kejaksaan Dalam Penegakkan Hukum Pemberantasan Korupsi Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENATAAN RUANG BERBASIS MITIGASI BENCANA SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMINIMALKAN DAMPAK BENCANA ALAM DI JAWA BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENAYANGAN BERITA KRIMINAL DAN PORNOAKSI DI MEDIA TELEVISI DIKAITKAN DENGAN ASAS DAN TEORI HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENAYANGAN IKLAN YANG MENGANDUNG UNSUR SYIRIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UU NO. 32 TH 2002 TTG PENYIARAN DAN UU NO. 8 TH 1999 TTG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENAYANGAN VIDEO STREAMING DALAM BERBAGAI SITUS INTERNET DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCABUTAN HAK POLITIK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMINDAAN DALAM UU NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pencabutan Izin Usaha Bank dan Akibatnya Terhadap Hak Nasabah Penyimpan Dana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCABUTAN KETERANGAN SAKSI DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN (bap) OLEH SAKSI YANG TIDAK HADIR DI MUKA SIDANG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 162 JO. PASAL 159 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCABUTAN KUASA ASUH ORANG TUA TERHADAP ANAK SEBAGAI AKIBAT KEKERASAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCABUTAN PENASEHAT HUKUM DALAM ARBITRASE DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAJELIS ARBITRASE ICSID ATAS DASAR MEMBAHAYAKAN PERSIDANGAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN ARBITRASE DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pencacatan saham suatu PT. (Perseroan Terbatas) lembaga penyiaran swasta melalui pemegang saham (back door lesting) rangka pengembangan perusahaan induk

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCANTUMAN KLAUSAL CROOS COLLATERAL DLM KREDIT CLUB DEAL ANTARA BRI DAN BANK AGRO DGN PIHAK KETIGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCANTUMAN KLAUSUL PENGEMBALIAN BIAYA (COST RECOVERY) DALAM KONTRAK BAGI HASIL DAN AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN TERHADAP PELAKSANAAN TERHADAP PELAKSANAAN INDUSTRI PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM BILL OF LADING TERHADAP TANGGUNG JAWAB PENGANGKUTAN BARANG DI LAUT DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN KUH PERDATA, KUHD DAN THE HAGUE RULES.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM POLIS ASURANSI JIWA GUNA KEPENTINGAN TERTANGGUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCANTUMAN LABEL HALAL TERHADAP SEPATU BERBAHAN KULIT BABI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCATATAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK BERKELAMIN GANDA MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCATATAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT ALIRAN KPERCAYAAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog