Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PEMBERITAAN PERS YANG TIDAK MENERAPKAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TEREHADAP TERSANGKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB) SEBAGAI DOKUMEN YANG KEDUDUKANNYA DAPAT PERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK DITINJAU DARI UU NO 42 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERLAKUAN BEA MASUK IMBALAN (COUNTERVAILING DUTY) BERDASARKAN KETENTUAN GATT/WTO DAN SCM AGREEMENT (KASUS IMPOR KERTAS POLOS BERPELAPIS ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERLAKUAN DAN IMPLIKASI ONLINE ARBITRATION YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI ONLINE DISPUTE RESOLUTION SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESEIAN SENGKETA DAGANG DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESEIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERLAKUAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GGC) DI PT (PERSERO) INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PT INTI) DAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERKEMBANGAN PERUSAHAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERLAKUAN HUKUM CAMBUK DI PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERLAKUAN KAIDAH-KAIDAH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DI BUMN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NO.KEP-117/MBU/2002 TENTANG PENERAPAN PRAKTIK GCG PADA BUMN SEBAGAI SALAH SA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) DI PEMERINTAHAN DAERAH PRONVINSI JAWA BARAT TERHADAP PENINGKATAN KINERJA DAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP DASAR DAN KETENTUAN GATT/WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN EKSPOR MINYAK BUMI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DAN THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994 (GATT) / WTO SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEDAULATAN EKONOMI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberlakuan Pidana adat Dalam Putusan Pengadilan Pada Wilayah Hukum Propinsi Banten Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembiayaan Hunian Syariah Kongsi (PHSK) Berdasarkan Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Dihubungkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBIAYAAN MUDHARABAH MUQAYYADAH DAN UPAYA PENYELESAIAN AKIBAT KERUGIAN YANG DISEBABKAN OLEH INGKAR JANJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBINA YAYASAN SEBAGAI PEMEGANG SAHAM DI PERSEROAN TERBATAS YANG DIDIRIKAN OLEH YAYASAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANK BERMASALAH UNTUK MEWUJUDKAN PERBANKAN YANG SEHAT DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembinaan Narapidana Politik Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBINAAN TERHADAP WARGABINAAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I A CIPINANG DIKAITKAN KONSEP PEMASYARAKATAN DALAM UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBINAAN USAHA KECIL OLEH PT. (PERSERO) KAWASAN BERIKAT NUSANTARA DALAM KAITANYA DENGAN PROGRAM KEMITRAAN BUMN DENGAN USAHA KECIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBLOKIRAN SEJUMLAH SITUS RADIKAL OLEH KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN SITUS BERMUATAN NEGATIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBLOKIRAN SITUS INTERNET BERMUATAN PORNOGRAFI OLEH PEMERINTAH DIKAITKAN DGN UU NO 12 THN 2005 TENTANG RATIFIKASI ICCPR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBLOKIRAN SITUS ISLAM WWW.HIDAYATULLAH.COM SECARA SEPIHAK YANG DILAKUKAN MENKOMINFO BERDASARKAN PERMINTAAN BNPT TERKAIT DENGAN SITUS YANG DISINYALIR MENYEBARKAN AJARAN RADIKAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBONGKARAN (DECOMMISSIONING) ANJUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI TIDAK TERPAKAI DI LAUT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBONGKARAN BANGUNAN BERSEJARAH DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SETELAH DIKELUARKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46 PUU-VIII TAHUN 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUATAN KETERANGAN HAK WARIS BERKAITAN PERMOHONAN PARA AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUATAN PERJANJIAN BILATERAL TENTANG PENANGKAPAN IKAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DAN FILIPINA DALAM KERANGKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembukaan Rahasia Data Bank Nasabah Debitur Terhadap Pengecualian Kerahasiaan Bank Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Nasabah.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUKAAN RAHASIA KELUARGA DALAM ACARA REALITY SHOW DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1429/K/Pid/2010 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUKTIAN CYBER CRIME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembuktian Dalam Perkara Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUKTIAN PERJANJIAN ASURANSI DALAM HAL HILANGNYA POLIS AKIBAT BENCANA TSUNAMI DI ACEH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUKTIAN PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDAN BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL SERTA PENEGAKANYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembuktian Sengketa Kepemilikan Hak Cipta Dan Proses Penyidikan Hak Cipta Oleh Penyidik POLR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembuktian Tindak Pidana Pornografi Dengan Menggunakan Alat Bukti Elektronik Menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemenuhan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Pemeriksaan Sidang Pengadilan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMENUHAN HAK ANAK ATAS INFORMASI SELAMA MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PP NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemenuhan Hak Anak Atas Pemberian ASI Ekslusif Dihubungkan Dengan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto UU No I Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PEMBERIAN ASI EKSLUSIF DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMENUHAN HAK ANAK YANG DIPISAHKAN DARI SALAH SATU ORANG TUA AKIBAT ADANYA PERCERAIAN DIKAITKAN DENGAN KEWAJIBAN ORANG TUA DITINJAU DARI HUKUM KEKELUARGAAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT ADAT AMUNGME OLEH PT. FREEPORT INDONESIA DIKAITKAN DENGAN THE UNITED NATIONS DECLARATION ON THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMENUHAN STANDAR KESELAMATAN KERJA DAN KESELAMATAN UMUM DALAM PENGOPERASIAN CRANE PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PROYEK PEMBANGUNAN GRAND INDONESIA DALAM UPAYA MELINDUNGI PEKERJA DAN MASYARAKAT UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemeteraian kemudahan atas dokumen-dokumen yang memperoleh pembebasan obyektif berdasarkan UU No. 13 th 1985 tentang bea materai sebagai alat bukti dihadapan pengadilan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemidanaan Terhadap Bank Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemidanaan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Rangka Penegakan Hukum di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemilihan Umum Dengan Sistem Proporsional Terbuka : Pilihan Untuk Optimalisasi Perwujudan Demokrasi Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TANPA PERJANJIAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, DAN KITAB UNDANG-UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN OLEH ORANG ASING DI INDONESIA MENURUT PP NO 41 TAHUN 1996 JUNCTIS UU NO 16 TAHUN 1985 DAN UU NO 4 TAHUN 1996

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMILIKAN TANAH GUNTAI DI KECAMATAN KADUNGORA KABUPATEN GARUT DIHUBUNGKAN DENGAN TAP MPR NOMOR IX/MPR/2001 TENTANG PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH INSTANSI PEMERINTAH SECARA TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 350/KMK.03/1994 TENTANG TATA CARA TUKAR MENUKAR BARANG MILIK KEKAYAAN NEGARA JO SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog