Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Antara Indonesia Dan Timor Leste Dalam Perspektif Restorative Justice

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembentukan Lembaga Managemen Kolektif Sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Untuk Melindungi Hak Ekonomi Pencipta Dan Pemegang Hak Terkait Sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.Indonesia Untuk Penagaturan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Dalam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBENTUKAN SIPF SEBAGAI IMPLEMENTASI FUNGSI PENGATURAN OJK DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBENTUKAN SUPREME IRAQI CRIMINAL TRIBUNAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERANTASAN DRUG TRAFFICKING DI JALUR LAUT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERANTASAN KEJAHATAN ILLEGAL LOGGING MELALUI UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERANTASAN PEROMPAKAN DI LAUT TERITORIAL BERDASARKAN THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF MARITIME NAVIGATION 1988 DIKAITKAN DENGAN KASUS PEROMPAKAN DI WILAYAH PERAIRAN SOMALIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERDAYAAN EKONOMI NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN KEMARTIMAN MEURUT HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07/M-DAG/PER/2/2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEMITRAAN DALAM WARALABA UNTUK JENIS USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK (MUTUAL LEGAL ASSISTANCE) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN BONUS KEPADA PEKERJA DI PT. SANG HYANG SERI (PERSEO) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN BONUS PADA PEKERJA DI PERUSAHAAN PT BADAK NGL BONTANG KALIMANTAN TIMUR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN CORPORATE GUARANTEE DAN CASH COLLATERAL KEPADA UMKM UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS KREDIT DALAM RANGKA HUBUNGAN KEMITRAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROA TERBATAS DAN HUKUM JAMINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian dan pendaftaran hak atas tanah yang dibagikan kepada transmigran dalam kaitannya dengan pengalihan hak ditinjau dari peraturan Pemerintah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Blbi) Kepada Bank-Bank Bermasalah Dikaitkan dalam Upaya Pemerintah di Bidang Penyehatan Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN DANA TALANGAN DAN PEMBELIAN PROMISSORY NOTES OLEH PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO) SEBAGAI LEMBAGA PENJAMIN KREDIT KEPADA PT. TERANG KITA (TRANKA) DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN FASILITAS BAGI PEKERJA WANITA DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK ATAS ASI EKSKLUSIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK (FPJP) OLEH BANK INDONSIA TERKAIT RASIO KECUKUPAN MODAL (CAR) DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/30/PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/26/PBI/2008 TENTANG FA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN GANTI KERUGIAN HAK ATAS TANAG MASYARAKAT ADAT UNTUK PEMBANGUNAN JALAN ALTERNATIF TELUK KABUNG BUNGUS KOTA PADANG DIKAITKAN DGN UU NO 2 THN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAG BAGI PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TERHADAP MASYARAKAT AKIBAT LONGSORNYA TIMBUNAN SAMPAH DI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR LEUWIGAJAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH BAGI INVESTOR DI BIDANG USAHA PERKEBUNAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Dalam Rangka Penanaman Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN HASIL REKLAMASI PANTAI ANYER KEPADA PT. SELAGO MAKMUR PLANTATION DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DI KOTA CILEGON

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA OBYEK LANDREFORM DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN HARTA PUSAKA KELUARGA ORANG TUA LAKI-LAKI (BAKO) KEPADA ANAK PISANG DALAM MASYARAKAT MATRILINEAL DIDASARKAN HUKUM ADAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN HIBAH ATAS ROYALTI SUATU HAK CIPTA BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2008)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP PRODUSEN MOBIL MURAH DAN RAMAH LINGKUNGAN DIKAITKAN DENGAN FUNGSI REGULEREND PAJAK DAN PRAKTIK MONOPOLI ATAU PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN JAMINAN FIDUSIA DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH BAGI INVESTASI SWASTA DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2010 JUNCTO PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DIKAITKAN DENGAN P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN KEKEBALAN KEPADA PASUKAN MULTINASIONAL PBB (UN MULTINATIONAL FORCE) DI IRAK BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN KREDIK KELAYAKAN USAHA (KKU) TERHADAP USAHA KECIL DI PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. CABANG CIREBON DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG USAHA KECIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN KREDIT BANK KEPADA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI DENGAN PENJAMINAN OLEH PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian kredit Guna Bhakti oleh Bank Jabar kepada PNS dengan penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan ditinjau dari UU Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN DENGAN DEBITUR YANG BERITIKAD TIDAK BAIK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian Kredit Yang Dijamin Oleh Saham Go Public Dengan Menggunakan Lembaga Fidusia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN KREDIT YANG DIJAMIN OLEH SAHAM GO PUBLIC" DENGAN MENGGUNAKAN LEMBAGA FIDUSIA "EMBERIAN KREDIT YANG DIJAMIN OLEH SAHAM "GO PU"MBERI"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkoba sebagai Hak Narapidana Dihubungkan dengan Asas Equality Before The Law & Tujuan Pemindanaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian pembiayaan berdasarkan bagi hasil mudharabah oleh bank yang menjalankan usaha berdasarkan prisip Syariah dalam system perbankan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Penegakkan Hukum Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN KEJAHATAN LUAR BIASA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS NON DISKRIMINASI DAN EQUALITY BEFORE THE LAW SERTA PP NOMOR 99 TAHUN 2012 DAN UNDANG รป UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN SANKSI KEPADA DIPLOMAT ASING YANG MELANGGAR PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM DIKAITKAN DENGAN KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN SOUVENIR PERNIKAHAN DIHUBUNGKAN DGN KETENTUAN GRATIFIKASI 12 B UU NO 31 THN 1999 JUNCTO UU NO 20 THN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN ASA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian Suaka Diplomatik Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia Dalam Persfektif Hukum Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN SUAKA DIPLOMATIK BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN SUAKA DIPLOMATIK KEPADA PELAKU DIPLOMATIK KEPADA PELAKU KEJAHATAN POLITIK DI DALAM GEDUNG PERWAKILAN DIPLOMATIK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN SUAKA DIPLOMATIK OLEH KEDUTAAN BESAR EKUADOR DI INGGRIS KEPADA PENCIPTA WIKILEAKS DIKAITKAN DENGAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN SUAKA TERITORIAL TERHADAP ORANG-ORANG KHUSUSNYA PEJABAT NEGARA YANG DIDUGA MELAKUKAN KEJAHATAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN SUBTITLED DALAM BAHASA INGGRIS TERHADAP KARYA ANIMASI JEPANG OLEH FANSUB DALAM BENTUK DIGISUB YANG DAPAT DI DOWNLOAD SECARA BEBAS DI INTERNET DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA MENURUT KONVENSI BERN DAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO. 19 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN TEKS TERJEMAHAN PRCAKAPAN (SUBTITLE) ACARA VARIETY SHOW DAN PENGUNGGAHANNYA DI INTERNET OLEH FANSSUB BERDASARKAN UU NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN UPAH PEKERJA WAKTU TERTENTU PADA SAAT BULAN RAMADHAN DI PERUSAHAAN KARAOKE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog