Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Pembaharuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dkaitkan Dengan Konsep Restorative Justice

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembajakan Ciptaan Lagu Tradisional Indonesia Oleh Pihak Asing Menurut Perspektif Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembakaran hutan oleh perusahaan perkebunan di Provinsi Riau dalam kajian pelestarian fungsi hutan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang N0.20 Tahun 2001 Tenatng Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembalikan Beban Pembuktian Hasil Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBANGUNAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI WILAYAH PERMUKIMAN DIKAITKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN(CSR) DITINAJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN UNDANG-UNDANG NO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN AKTA HIBAH DARI HARTA BERSAMA ORANG TUA KEPADA ANAK AKIBAT ADANYA PERCERAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN EKSEKUSI PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP OLEH PENGADILAN NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN HIBAH TERHADAP HAK ATAS TANAH YG DIBERIKAN MELALUI WASIAT MENURUT HKM ISLAM DIHUBUNGKAN DGN UU NO 5 THN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK2 AGRARIA DAN KOMPLIKASI HKM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN KONTRAK OLEH PEMBELI SEBAGAI AKIBAT DARI PELANGGARAN YANG FUNDAMENTAL ATAS KONTRAK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL OLEH PENJUAL BERDASARKAN KONVENSI PBB MENGENAI JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL 1980 (UNCISG 1980)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN MEREK BUDDHA BAR DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM TRIPS SERTA AKIBAT YANG DAPAT TIMBUL BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN PENGHIBAHAN RUMAH YANG MELEBIHI 1/3 BAGIAN DARI HARTA YANG DIMILIKI PENGHIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KUH PERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGAD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembatalan Perdamaian Dalam Proses Kepailitan Oleh Kreditor Konkuren Yang Tidak Terdftar Berdasarkan Analisis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN PERDAMAIAN DALAM PROSES KEPAILITAN OLEH KREDITOR KONKUREN YANG TIDAK TERDAFTAR BERDASARKAN ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN PERJANJIAN PENJAMINAN EMISI EFEK PT WAHANAARTHA HARSAKA DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP KETERBUKAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN PERJANJIAN SEPIHAK OLEH PIHAK BIRO PERJALANAN HAJI NON KUOTA TERHADAP CALON JAMAAH HAJI BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN PERJANJIAN SEWA AKIBAT PENGALIHAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) MARUNDA KEPADA PIHAK KETIGA BERDASARKAN KUHPERDATA DAN PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NO.14/PERMEN/M/2007 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI ILEGAL KARENA PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN PERKAWINAN SEMARGA PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN TENDER UNIVERSAL SERVICE OBLIGATION (USO) OLEH BALAI TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERDESAAN (BTIP) BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DITINJAU DARI KUHPERDATADAN UNIDROIT PRINCI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATASAN BIAYA GANTI RUGI ATAS KERUGIAN PIHAK PEMBELI SEBAGAI AKIBAT PELANGGARAN KONTRAK JUAL BELI BARANG OLEH PIHAK PENJUAL DITINJAU DARI UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALES OF GOODS 1980

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Keadaan Darurat di Indonesia Menurut Hukum Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembatasan Hak Reproduksi Pada Tenaga Kerja.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATASAN HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN BAGI MANTAN NARAPIDANA DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATASAN HAK UNTUK DUDUK DALAM PEMERINTAHAN BERDASARKAN GARIS KETURUNAN DAN/ATAU PERKAWINAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATASAN HAK VETO ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN PBB DALAM RANGKA REFORMASI PBB

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATASAN KEBEBASAN BERSETIFIKAT DLM UU NO 17 THN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN PSL 22 INTERNASIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHT DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembatasan Konstitusional kekuasaan Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembatasan Luas Kepemilikan Hak Atas Tanah Untuk Perumahan Diperkotaan Dihubungkan Dengan Asas Keadilan Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATASAN WARALABA TOKO MODERN OLEH PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 68/M-DAG/PER/10/2012 TENTANG WARALABA UNTUK JENIS USAHA TOKO MODERN DITINJAU DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAYARAN DANA HASIL PRODUKSI BATUBARA DALAM PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA ANTARA PT. ADARO INDONESIA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA INDONESIA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI LAYANAN SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDNAG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI MEDIA ATM PADA BANK SYARIAH MANDIRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembayaran zakat pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat mengurangi perhitungan besarnya pajak penghasilan yang terhutang berdasarkan UU Pajak Penghasilan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembebanan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pemisahan dan pembagian warisan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembebanan Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Guna Bangunan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Diubah Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DENGAN OBJEK JAMINAN BERUPA MOBIL ANGKUTAN UMUM PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT PT. KARYAJATNIKA SADAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG FIDUSIA DAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan di Bank Syariah Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-hatian Dalam Rangka Pengembangan Hukum Perbankan Syariah Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembebanan Jaminan Fidusia pada Pembiayaan Syariah Dikaitkan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBEBANAN UANG PENGGANTI DALAM HAL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH LEBIH DARI SATU ORANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA TERORISME DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP IMPOR BARANG MODAL UNTUK KEGIATAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA BERDASARJAN KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACT)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB (EXEMPTIONS OF LIABILITY) TERHADAP PENJUAL ATAS PELANGGARAN KONTRAK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL DIKARENAKAN ADANYA HALANGAN (IMPEDIMENT) BERDASARKAN KONVENSI MENGENAI JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL 1980 (UN CISG 1980)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembebasan Utang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sebagai Insentif Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Propinsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBELIAN AGUNAN MILIK NASABAH DEBITOR DALAM RANGKA PENYELESAIAN KREDIT MACET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembelian objek jaminan hak tanggungan oleh bank dalam rangka pelunasan kredit macet berdasarkan UU hak tanggungan dan UU Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBELIAN RUMAH SUSUN BERSUBSIDI OLEH MASYARAKAT YANG BERPENGHASILAN DI ATAS MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Tindak Pidana Mutilasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBENTUKAN KERJASAMA ASEAN TENTANG TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION PASCA INDONESIA MERATIFIKASI ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION 2002 (AATHP)

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog