Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PELAPORAN PERKAWINAN SERTA PERJANJIAN PERKAWINAN BAGI PERKAWINAN CAMPURAN YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELARANGAN AHMADIYAH DAN KEWAJIBAN AHMADIYAH DALAM PENERAPAN PASAL 18 INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELARANGAN DAN PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK BAGI ANAK : STUDI TERHADAP PEKERJA ANAK DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELATIHAN KERJA YANG DISELENGGARAKAN OLEH DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL KOTA DENPASAR DA;AM RANGKA PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAYANANAN KESEHATAN BAGI PASIEN KELUARGA MISKIN DI RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELELANGAN AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NOMOR 7/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH) DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELEPASAN BERSYARAT MERUPAKAN SALAH SATU WUJUD PEMBINAAN WARGA BINAAN (NARAPIDANA) DALAM PROGRAM TAHAPAN INTEGRASI (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Banceuy Bandung)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELIMPAHAN TUGAS DAN WEWEANG KEPADA PRESIDEN/MANDATARIS MPR MENURUT KETETAPAN MPR NO. VI/MPR/1998

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelindungan hukum terhadap hak-hak istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif HAM dihubungkan dengan U U N0.1 Th 1974 dan U U N0.23 Th 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMAKAIAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA WAJIB DALAM PERJANJIAN YANG MELIBATKAN PIHAK ASING DITINJAU DARI UNDNAG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDER, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA BUKU I

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMAKAIAN GELATIN PADA PRODUK MAKANAN MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT SERTIFIKASI HALAL OLEH LPPOM DAN PELABELAN HALAL OLEH BPOM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMAKAIAN GENERIC BRAND AQUA PADA MEREK DAGANG AIR MINUM DALAM KEMASAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMAKAIAN LAMBANG NEGARA ISLE OF MAN OLEH WEN KEN DRUG Ltd. SEBAGAI MEREK DAGANG CAP KAKI TIGA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemakzulan Presiden di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMANFAATAN DAN PENGGARAPAN ATAS TANAH OLEH PETANI DI DESA KARANG MUKTI KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN SUBANG DIATAS TANAH YANG DIKUASAI OLEH PT. TEXMACO GROUP DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMANFAATAN DARAH ULAR SEBAGAI PENGOBATAN ALTERNATIF DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMANFAATAN LAUT SEBAGAI SUMBER ENERGI TERBARUKAN BAGI INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMANFAATAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI MELALUI WIRELESS FIDELITY (WIFI) ON BOARD OF AIRCRAFT PESAWAT GARUDA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMANFAATAN RUANG DIATAS TANAH NEGARA YAN DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMANFAATAN RUMAH DINAS TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT DALAM KEGIATAN USAHA BISNIS DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1994 TENTANG RUMAH NEGARA DAN SURAT IZIN P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DI WILAYAH PERBATASAN DARAT ANTARNEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK LAUT DI LUAR JURISDIKA NASIONAL DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMANFAATAN TANAH DI WILAYAH SEMPADAN SUNGAI CIKAPUNDUNG KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PP NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG PENATAGUNAAN TANAH DAN PERDA KOTA BANDUNG NO. 18 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNG 2011-2031

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemanfaatan tanah hak guna usaha dan guna angunan untuk usaha patungan dalam rangka penanaman modal asing dihubungkan dengan UUPA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMANFAATAN TARI REOG PONOROGO SEBAGAI SALAH SATU ASPEK KEBUDAYAAN NASIONAL OLEH NEGARA MALAYSIA DILIHAT DARI PRESPEKTIF HUKUM ADAT DAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMANFAATAN TEKNOLOGI OPEN BASE TRANSCEIVER STATION TANPA IZIN DALAM PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMASANGAN, PERBAIKAN, DAN PERLINDUNGAN KABEL TELEKOMUNIKASI BAWAH LAUT MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DI PERAIRAN INDONESIA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMASARAN TIKET PENERBANGAN PT.GARUDA INDONESIA OLEH PT.ABACUS INDONESIA KEPADA PERUSAHAAN KEAGENAN DITINJAU DARI UU NO 5 TAHUN 1999 TENTANG PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembagaian harta bersama akibat perseraian dalam perkawinan poligami didasarkan Undang Undang No.1 Tahum 1974 tentang perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM HAL TERJADI PERCERAIAN DI DESA MLARAS KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG DIAKIBATKAN PERCERAIAN DARI PERKAWINAN BERBEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembagian harta gono gini dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA GONO GINI SETELAH PERCERAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN HARTA PRIBADI ISTRI DIDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembagian harta kekayaan suami istri akibat perceraian dari perkawinan yang tidak dicatat dihubungkan dengan Undang Undang No.1 Tahun 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM HAL ADANYA WASIAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembagian Harta Perkawinan Akibat Perceraian pada Masyarakat Minangkabau dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA WARIS DARI ORANG TUA PADA SEORANG PEREMPUAN YANG MELAKUKAN KAWIN LARI ADAT LAMPUNG DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANAK ANGKAT DAN ANAK KANDUNG DENGAN JUMLAH BAGIAN YANG SAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT KOTA BENGKULU DI REJANG LEBONG DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA WARISAN DARI ORANG TUA TERHADAP ANAK PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT SERAM BAGIAN TIMUR MALUKU KEPADA ANAK ANGKAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN INPRES NO.1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANGPEREMPUAN DITINJAU MENURUT HHUKUM ADAT LAMPUNG PEPADUN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG PEWARISNYA (SUAMI-ISTRI) MENINGGAL DUNIA BERSAMAAN DALAM SEBUAH KECELAKAAN LALU LINTAS DITINJAU DARI HUKUM ISAM DAN BW (BURGERLIJK WETBOEK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DI BIDANG PERTANAHAN SETELAH OTONOMI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM ADAT MANDAILING GODANG DI TINJAU DARI KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembagian waris bagi istri dan anak dari pelaku poligami ditinjau dari hukum waris Islam dan hukum waris adat Jawa Barat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN WARIS DALAM KELUARGA YANG TERDAPAT LEBIH DARI SATU PERKAWINAN SENTANA DI DESA BAJRA KABUPATEN TABANAN PRONVINSI BALI BERDASARKAN HUKUM ADAT BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN WARIS HAK CIPTA ATAS BUKU BERDASARKAN SISTEM HUKUM KEWARISAN ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT ADAT KAMPUNG PULO DI DESA CANGKUANG KABUPATEN GARUT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN WARISAN DARI HARTA WARIS YANG BERASAL DARI HARTA BAWAAN PADA PERKAWINAN KEDUA DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembaharuan Hukum Pajak Untuk Menarik Penanaman Modal Asing (PMA) Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Negara

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog