Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Pelaksanaan Privatisasi BUMN Dalam Kerangka Perekonomian Nasional Berdasarkan Demokrasi Ekonomi Sebagai Implementasi Pasal 33 Ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua Pada PT Hutama Karya (PERSERO) Dalam Rangka Meningkatkan Kasejahteraan Pekerja

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Keja Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Tenaga Kerja di PT TRITAMA TEXINDORAYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DI KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia Dikaitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Serta Konvensi New York 1958 Tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PUTUSAN ASING DALAM PENYELESEIAN SENGKETA PERNIAGAAN SECARA ELEKTRONIK DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PUTUSAN ONLINE ARBITRATION DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN THE NEW YORK CONVENTION OF THE RECOGNITION AND ENFORCMENT ON FOREIGN ARBITRAL AWARDS 1958

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DI DESA BOJONG KECAMATAN TENJO KABUPATEN BOGOR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN REHABILITASI NAMA BAIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI, KEPALA DAERAH , DAN ANGGOTA DPR RI TERHADAP PUTUSAN TIDAK DIPIDANANYA TERDAKWA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN REHABILITASI NAMA BAIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI, KEPALA DAERAH, DAN ANGGOTA DPR RI TERHADAP PUTUSAN TIDAK DIPIDANANYA TERDAKWA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan retribusi tanah ex swapraja Kesultanan Kasepuhan dihubungkan dengan UU N0.5 Th 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN SANKSI MILITER DALAM RANGKA BAB VII PIAGAM PBB DALAM KASUS IRAQ

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SISMINBAKUM) SECARA ON-LINE DIHUBUNGKAN DENGAN PENGESAHAN PERUBAHAN AKTA PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERATURAN MENTERI NO: M-01-ht.01-10 TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN SISTEM JUAL BELI MURABAHAH TERHADAP PEMBIAYAAN RUMAH DI BANK JABAR BANTEN SYARIÆAH CABANG BANDUNG BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIÆAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 4/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN SISTEM PENGUPAHAN YANG DIMUAT DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PT (PERSERO) ANGKASA PURA I DENGAN SERIKAT PEKERJA PT (PERSERO) ANGKASA PURA I DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN TENTANG PENGUPAHAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN SISTEM PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG (PLB) OLEH PERUSAHAAN PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DALAM RANGKA PEMENUHAN BIAYA IBADAH UMRAH DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN SUBROGASI DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASURANSI ADIRA DINAMIKA CABANG BANDUNG DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN DAN HUKUM ASURANSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB KEPADA NASABAH SEHUBUNGAN DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN NASABAH YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERAFILIASI BERDASARKAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN PERUSAHAAN SEBAGAI PEMENUHAN KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DI TINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENCEMARAN LIMBAH MINYAK DAN GAS BUMI OLEH PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA DI KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI PERUSAHAAN TAMBANG BATUBARA INDONESIA SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENAMANAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 20

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN TENDER PENGADAAN BUS TRANSJAKARTA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT SERTA PERATURAN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN TRIPs SAFEGUARD UNTUK PRODUK FARMASI DI INDONESIA BERDASARKAN PERJANJIAN TRIPs

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 34 TAHUN 1964 TENTANG DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 02 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 02 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKON

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DALAM PROSES PEMBERIAN IZIN PERUNTUKAN DAN PEMANFAATAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) KOTA BEKASI TAHUN 2013 DIHUBUNGKAN TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN DI KOTA BEKASI DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Upaya Paksa Berdasarkan UU Nomor * Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dikaitkan Dengan UU Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam,Tidak Manusiawi Atau Merendah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN UPAYA PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH POLRI DENGAN MENGGUNAKAN KEKERASAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN WAKAF SURAT BERHARGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Syariah Di Aceh (Wewenang Peradilan Agama Dan Beberapa Wewenang Peradilan Umum)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Pusat Mengawasi Peraturan Daerah Dalam Sistem Otonomi Luas Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Pusat Mengawasi Peraturan Daerah Dalam Sistem Otonomi Luas di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAANPENGADAAN BARANG/JASA MEALUI INTERNET (E-PROCEREMENT) DI PT PLN (PERSERO) P3B JAWA BALI REGION JABAR DIHUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) NOMOR : 080.K/DIR/2008 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PT. PLN (PERSERO) JO. T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAN PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN BANDUNG BARAT MELALUI PROGRAM LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKASI TANAH DALAM RANGKA MEMINIMALISIR MUNCULNYA PERMASALAHAN SERTIPIKAT GANDA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelanggaran Merek Dihubungkan Dengan UU No. 15 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam K egiatan Bisnis Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELANGGARAN DAN PENYALAHGUNAAN FUNGSI GEDUNG PERWAKILAN DIPLOMATIK OLEH NEGARA PENGIRIM TERKAIT DENGAN PENYIMPANAN SENJATA API DIDALAM GEDUNG PERWAKILAN DIHUBUNGKAN DENGAN THE VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS 1961

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM KASUS PENGGUNAAN BUSANA RANCANGAN KANAYA TABITHA OLEH DIAH PERMATASARI PADA IKLAN PROGRAM IMPRESSION

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN AKIBATNYA TERHADAP PENERIMAAN GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES DARI AMERIKA SERIKAT DIKAITKAN KETENTUAN GATT/WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELANGGARAN HAK PRIVASI ( PRIVASY RIGHT) PD PROGRAM SIARAN INFOTAINMENT YG DITAYANGKAN OLEH LEMBAGA PENYAIARAN TELEVSI SWASTA DIHUBUNGKAN DGN UU NO 32 THN 2002 TENTANG PENYIARAN DAN UU NO 11 THN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSKASI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELANGGARAN HAK SIAR PERTANDINGAN SEPAKBOLA LIGA INGGRIS" OLEH LAMAN WWW.ASIKNONTON.COM BERDASARKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK"ELANGGARAN HAK SIAR P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelanggaran Hukum Atas Merek Dagang Ditinjau Dari Sudut Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELANGGARAN KLASIFIKASI ACARA DI TELEVISI DENGAN TAYANGAN KOMEDI YANG MEMILIKI UNSUR KEKERASAN OLEH LEMBAGA PENYIARAN SWASTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELANGGARAN MEREK DAGANG MERIAM CANNON ARSENAL FOOTBALL CLUB OLEH SURJIT KAUR, AMARJIT SINGH JOHAL DAN MANJIT SINGH JOHAL DIKAITKAN DENGAN THE AGREEMENT ON TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPS) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELANGGARAN MEREK DALAM KASUS PENGGUNAAN MEREK JENANG MUBAROK YANG DILAKUKAN OLEH HADI JAMAAH DAN SUMARTONO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelanggaran merek pada pokoknya dikaitkan dengan persaingan usaha tidak sehat dan perlindungan konsumen pada produk barang dan jasa kelas 29,30 dan 32

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELANGGARAN MEREK TERKENAL PADA PRODUK EKSPOR DAN IMPOR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELANGGARAN PRINSIP IKTIKAD BAIK TERHADAP NEGOSIASI TREATY ON CERTAIN MARITIME ARRANGEMENTS IN THE TIMOR SEA OLEH AUSTRALIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELANGGARAN PRINSIP MEREK YANG TIDAK DAPAT DITERIMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DIKAITKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG PERIKATAN, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA D

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELANGGARAN TERHADAP INVIOLABILITY' KANTONG DIPLOMATIK (DIPLOMATIC BAG) OLEH NEGARA PENERIMAAN DAN PENYALAHGUNAANNYA OLEH PEJABAT DIPLOMATIK

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog