Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PENGERTIAN POKOK HUKUM DAGANG INDONESIA 2 : HUKUM PERSEKUTUAN PERUSAHAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUKUM PERIKATAN PERIKATAN PADA UMUMNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek-Aspek Hukum Perubahan Status Badan Usaha Kelompok Usaha Rakyat Menjadi Badan Hukum Koperasi Melalui Program Linkage Perbankan Pola Channeling

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR 1039/PDT.G/2016/PA.SMG TENTANG IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN SUAMI MELAKUKAN PERZINAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL (EBT) MELALUI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH DAN TANAH SECARA LISAN SEBELUM DILAKSANAKAN AKTA JUAL BELI OLEH PPAT YANG MENGALAMI PERUBAHAN HARGA SECARA SEPIHAK OLEH PENJUAL SETELAH PEMBAYARAN DOWN PAYMENT DITINJAU DARI BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Legal Memorandum Terhadap Tindakan Korea Selatan Dalam Menghentikan ILLEGAL,UNREPOTED AND UNREGULATED (IUU) Fishing Oleh Tiongkok Di Laut Kuning

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SERTIFIKASI PROFESI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KESEMPATAN KERJA BAGI PEKERJA LOKAL INDUSTRI GARMEN DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS KETIDAKABSAHAN PERALIHAN HAK MILIK BENDA BERGERAK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 108/K/PDT/2018)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PENERBIT UANG ELEKTRONIK DALAM HAL TERDEBETNYA UANG ELEKTRONIK KONSUMEN AKIBAT KEGAGALAN SISTEM TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP FITUR UANG ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/1/PBI/2014 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA SISTEM PEMBAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN SEBAGAIMANA DIPUTUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NO. 344/PID.SUS/2013/PT.BDG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PENYALURAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TAGIH PIUTANG YANG DI MARK UP DITINJAU DARI UNDANGUNDANG PERBANKAN DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18/POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA HAK PENGGUNAAN FREKUENSI DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DAMPAK HUKUM PERBEDAAN STANDAR LINGKUNGAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL KEDUA NEGARA DALAM RANGKA ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIA NATIONS FREE-TRADE AREA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN KEPALA DAERAH DALAM PROSES PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIS DAERAH PADA MASA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL PRINCIPLE) DALAM KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 35/POJK.05/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN SEBAGAI BENTUK PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DESA MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS MENGENAI ASET DESA YANG DIKELOLA SEBAGAI OBJEK JAMINAN OLEH BADAN USAHA MILIK DESA KEPADA PIHAK KREDITUR

Detail CantumanXML DetailCite
HUKUM WARIS ; MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

HUKUM WARIS ; MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Asas-asas hukum pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KUHP Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Lingkungan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Rangkaian sari kuliah hukum pidana I

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perbandingan hukum pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengantar Hukum Internasional edisi kesepuluh 1

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Beberapa pelaksanaan kegiatan dari UUPA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengantar Hukum Islam : Dasar-dasar dan Aktualisasinya dalam hukum positif

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengantar ilmu hukum pajak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengantar hukum perdata internasonal indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
DASAR-DASAR HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL

DASAR-DASAR HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERKAIT PEMBUKAAN RAHASIA BANK DALAM MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKSKLUSIF PENCIPTA ATAS REMAKE (PEMBUATAN KEMBALI) FILM OLEH PIHAK LAIN DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN SURAT KEPEMILIKAN TANAH (SKT) SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA YANG TERJADI DI DESA TANJUNG JAYA KECAMATAN SUNGKAI BARAT KABUPATEN LAMPUNG UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PP NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Pertanggungjawaban Sosial Perbankan Terhadap Koperasi dalam Hal Sertifikasi Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Audit Mutu Hukum Pengaturan dan Penerapan Pertanggungjawaban Sosial Bank Melalui Program One Village One Company (OVOC) Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Barat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN CIREBON ATAS KETERSEDIAAN AIR BERSIH DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN UNTUK PERTOKOAN YANG BERASAL DARI PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH YANG BERSTATUS HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.CHASBULLAH ABDUL MAJID KOTA BEKASI DENGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BERDASARKAN BUKU III KUHPERDATA TENTANG PERIKATAN DAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Terhadap Hak Waris Atas Utang Anggota Ahli Waris Yang Dibebaskan Dari Kewajiban Mencicil Utang Ditinjau Dari Hukum Waris Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP MUSIK TRADISIONAL YANG TELAH DIMODIFIKASI MENJADI ELECTRONIC DANCE MUSIC OLEH DISJOKI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IKLAN YANG MENYESATKAN (MISLEADING ADVERTISEMENT) TERKAIT TESTIMONI PRODUK YANG MENYESATKAN PADA KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN DIREKSI MENGGUNAKAN CIRCULAR RESOLUTION DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DAN PERATURAN MENTERI DA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akta kelahiran bagi anak - anak di panti asuhan yang tidak diketahui asal-usulnya di kaitkan dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependidikan dan peraturan mentri dalam negeri nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ATAS PENOLAKAN KLAIM ASURANSI KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH PERUSAHAAN ASURANSI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 terhadap Pengawasan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengaturan Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan Di Pangkalan Udara Militer Yang Dipergunakan Untuk Penerbangan Sipil (Civil Enclave) Berdasarkan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS MENGENAI PERUNDUNGAN SECARA DARING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sejarah Peradilan Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Dokumen Elektronik dalam Pemanfaatan Embedded Subscriber Identity Module (eSIM) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog