Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KELURAHAN SUKAHATI, KECAMATAN CIBINONG, KABUPATEN BOGOR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KONTRA BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN LAWAN ATAS DITERBITKANNYA BANK GARANSI YANG DIBERIKAN TERHADAP PEMILIK PROYEK (OBLIGEE) BERKAITAN DENGAN RISIKO WANPRESTASINYA KONTRAKTOR (PRINCIPAL) DIKAJI DENGAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM JAMINAN, PERBANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KONTRAK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL DALAM HAL TERJADI KEADAAN SULIT (HARDSHIP) BERDASARKAN HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKASI TANAH (LARASITA) DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan lelang kayu di Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) dihubungkan dengan vendu reglemeni dan vendu instructie

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan lelang komoditi agro dihubungkan dengan vendu reglement staadblaad 1908 no. 189 juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 tentang petunjuk pelaksanaan lelang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan lelang obyek hak tanggungan berkaitan dengan kredit macet pada Bank Pemerintah.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN MERUMAHKAN PEKERJA DI PT FIVE STAR TEXTILE INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PERLINDUNGAN UPAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN MODE PELAYANAN JASA COMMERCIAL PRESENCE DI BIDANG PENDIDIKAN TINGGI BERDASARKAN PRINSIP MOST-FAVOURED-NATION TREATMENT DALAM KERANGKA GATS-WTO DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN MOGOK KERJA OLEH PEKERJA KONTRAK PADA PT DONGAN KREASI INDONESIA DALAM MASA KONTRAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN MUSYAWARAH DLM PENENTUAN GANTI RUGI PD PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR SALURAN UADARA TEGANGAN TINGGI PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DI INDARUNG KOTA PADANG BERDASARKAN UU NO 2 THN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN OPERATION SOVEREGN BORDER OLEH KAPAL ACV OCEAN PROTECTOR AUSTRALIA DI PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN OUTSOURCING DI PT JAMSOSTEK (PERSERO) KANWIL IV JAWWA BARAT -BANTEN DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA PERUSAHAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PEMASYARAKATAN BAGI ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TANGERANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN OLEH MASYARAKAT KETURUNAN TIONGHOA DITINJAU MENURUT HUKUM ADAT SURAKARTA DAN BUKU II KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PEMBERIAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 22 TH 1997 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PADA PEKERJA DI PERUSAHAAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA PER-04/MEN/1994 TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN JO UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK PIDANA DI RUTAN KELAS I KEBONWARU BANDUNG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT JASA MARGA (PERSERO) DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR 03 1996 TENTANG PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENETAPAN UANG PESANGON, UANG JASA DAN GANTI KERUGIAN DI PERUSAHAAN SWASTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PT KAHATEX DENGAN ALASAN KESALAHAN BERAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR SE-13/MEN/

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH JO UU NO. 5 TAHUN 1968 TENTANG RATIFIKASI KONVENSI ICSID 1965

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENANGGUHAN UPAH MINIMUM OLEH PENGUSAHA DI JAWABARAT DITINJAU DARI UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JO KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR 321/MEN/2003 TENTANG TATA CARA PENANGGUHAN UPAH MINIMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG DALAM RANGKA REFORMA AGRARIA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO.11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENETAPAN UPAH MINIMUM DI KABUPATEN BEKASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PARA PEKERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 13 TH 2003 TTG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENETAPAN UPAH MINIMUM DI KOTA BANDUNG DALAM KAITANNYA DENGAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UU NO. 32 TAHUN 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI BIDANG MIGAS BERDASARKAN PEDOMAN TATA KERJA NO.007/PTK/VI/2004 YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN MIGAS DIKAITKAN DENGAN KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK SARANA OLAHRAGA DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 JO. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENGAKTIFAN SEPIHAK (NEGATIVE OPTION) YANG DILAKUKAN OLEH TELKOMSEL DALAM LAYANAN OPERA MINI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN SEBAGAI SUATU USAHA UNTUK MENGHINDARI PERUSAHAAN DARI KEBANGKRUTAN DIHUBUNGKAN DENGAN PENGATURAN MENGENAI PENGGABUNGAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENJATUHAN SANKSI DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENJUALAN HARTA PAILIT DI BAWAH TANGAN DAN TIDAK MELALUI PROSEDUR PELELANGAN OLEH KURATOR SEHINGGA MERUGIKAN DEBITOR DAN KREDITOR DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan peralihan hak atas tanah adat melalui hibah dalam sistem matrilineal masyarakat Minangkabau dihubungkan dengan peraturan pemerintah No. 24 th 1997 tentang pendaftaran tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PERATURAN BERSAMA EMPAT MENTERI TENTANG PEMELIHARAAN MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DALAM MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL KHUSUSNYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UPAH MINIMUM DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO. 13 TAHUN 2003

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER-14/MEN/IV/2006 TENTANG TATA CARA PELAPORAN KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk. DENGAN UMKM DIKAITKAN DENGAN PRINSIP POLA KEMITRAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ANTARA PEKERJA DAN PENGUSAHA DI PT FAJAR AGUNG INDOCEMERLANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ADAT MASYARAKAT KAMPUNG CIREUNDEU CINAHI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM OLEH KANTOR PERTANAHAN TERHADAP PEMEGANG HAK YANG SAH ATAS TANAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BERSERTIPIKAT GANDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MELALUI HUKUM TERHADAP PEKERJA MELALUI PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. TAHUN 1992 TENTANG JAMSOS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN INVESTOR PADA KASUS GAGAL BAYAR DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN OBLIGASI NEGARA SECARA OVER THE COUNTER 9OTC) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PEWARISAN ADAT PADA MASYARAKAT BATAK MENDAILING YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DENGAN MASYARAKAT PENDATANG (MINANGKABAU) DI KECAMATAN PANYABUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PEWARISAN ADAT BATAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PEWARISAN ADAT PADA MASYARAKAT BATAK MENDAILING YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DENGAN MASYARAKAT PENDATANG (MINANGKABAU) DI KECAMATAN PENYABUNGAN DENGAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PEWARISAN ADAT BATAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PEWARISAN KETURUNAN DARI LAKI-LAKI BATAK (PATRILINEAL) YANG MENIKAH DENGAN PEREMPUAN MINANGKABAU (MATRILINEAL) DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PILOTAGE DI SELAT MALAKA DALAM UPAYA KESELAMATAN PELAYARAN INTERNASIONAL BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Praktek Penangguhan Penahanan Tersangka dan Terdakwa Berdasarkan Unda-Undang No. 8 Th 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DLM PEMBERIAN KREDIT DGN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN (SK) ANGGOTA DPRD PD PT.BANK PEMBANGUNAN JABAR DAN BANTEN (BJB) TBK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI SEKTOR PENGELOLAAN HUTAN DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog