Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

MEMORANDUM HUKUM UNTUK PT TELEKOMUNIKASI SELULER (PT TELKOMSEL) TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIAJUKAN OLEH FILIANA ANDALUSIA S.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM UNTUK PT. PALYJA DAN PT. AETRA TERHADAP PEMBATALAN KONTRAK PENGELOLAAN AIR DENGAN PT. PAM JAYA OLEH PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO.527/PDT.G/2012/PN.JKT.PST DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUN TENTANG KEPEMILIKAN HAK CIPTA LAGU JAUH"/ "TINGGAL KENANGAN" YANG DISENGKETAKAN ANTARA GROUP BAND CARAMEL VERSUS RIFAI ILYAS"EMORANDUM HUKUN TENTANG KEPEMILIKAN HAK CIPTA LAGU "JAUH"/ "TINGGAL KENANGAN" YANG DISENG"MORANDUM HUKUN TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN GERAKAN ACEH MRDEKA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM TERHADAP PERKARA NO. 2368/PDT.G/2012/P.A. BANDUNG TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN ISTERI TERHADAP ANAK SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN DITINJAU DARI UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MENGENAI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR : 231/PHI.G/2009/PN.JKT.PST TENTANG SENGKETA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PT BUMI AGUNG PERSADA CITRA DENGAN SYAHRUL CHAIDIR DITINJAU DARI UNDANG û UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MERGER ANTARA BANK-BANK UMUM SWASTA NASIONAL YANG DIKUASAI OLEH PIHAK ASING SEHUBUNGAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NO. 8/16/PBI/2006 TENTANG KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN INDONESIA (SINGLE PRESENCE POLICY) SESUAI DENGAN VISI ARSITE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MERGER ANTARA PT. TRI POLYTA INDONESIA Tbk. DAN PT CHANDRA ASRI INTI SEJATI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999, DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MERGER HIPERMARKET DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Merger internal grup Lippo antara PT terbuka dan PT tertutup dalam rangka rekayasa kembali perusahaan Business RE Engineering

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MERGER PERUSAHAAN ASURANSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN (KMK) NO.481/KMK.017/1999 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MIGRASI PENYELENGGARAAN TELEVISI ANALOG KE TELEVISI DIGITAL DI INDONESIA BERDASARKAN KETENTUAN INTERNASIONAL TENTANG SIARAN TELEVISI DIGITAL INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION (ITU) DIKAITKAN DENGAN UNDANG- UNDANG (UU) NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Model Harmonisasi Pengaturan di Bidang Penataan Ruang Kawasan Pesisir Dalam Pembangunan Bekelanjutan di Jawa Barat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Model Kelembagaan Pendaftaran Nama Domian Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Model Penalaran Hukum Pada Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Penyidikan Dihubungkan Dengan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Penyidik Polri

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MORATORIUM PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN KUALITAS KERJA PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MULTI AKAD DAN KLAUSUL AKAD DALAM PERJANJIAN GADAI EMAS DI BRI SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MUSYAWARAH PENENTUAN GANTI RUGI TERKAIT PELEPASAN HAK ATAS TANAH BAGI WARGA BEKASI DALAM PROYEK DOUBLE DOUBLE TRACK (DDT) DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NO. 36 TAHUN 2005 JO PERATURAN PRESIDEN NO. 65 TAHUN 2006 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

NASIONALISASI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOMR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

NIKAH TAFWIDH MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Nilai Praktikularisme Hak Asasi Manusia DalamDekralasi Hak Asasi Manusia Asean ditinjau Dari Hukum Hak Asasi manusia Intenasional dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Hak Asasi Manusia Internasional dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Hak Asasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Nota Kesepakatan Pendanaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pedagang Pasar Tradisional Antara Bank Dengan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya Jakarta.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Notaris sebagai penjabat lelang berdasarkan peraturan lelang dihubungkan dengan usaha sosialisasi lelang di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ô STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 080K/PDT.SUS/2011 MENGENAI PENETAPAN TIDAK ADANYA PERSEKONGKOLAN TENDER PEKERJAAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH PROPINSI RIAU MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Proyek Infrastruktur Yang Dikerjasamakan Dengan Badan Usaha.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

OBLIGASI SYARIAH DAERAH DIKAITKAN DENGAN UU NO. 19 TH 2008 TTG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DAN UU NO. 32 TH 2004 TTG PEMERINTAHAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ôHAK AHLI WARIS DARI PEWARIS YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DI PT. JASA ANGKASA SEMESTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JO. UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONALö

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ôPELAKSANAAN PERKAWINAN BAGI SEORANG PEREMPUAN DENGAN WALI ADHAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)ö Oleh: Aditya Fariz Akbar 1101 1106 0672 Program Kekhususan: Perdata Pembimbing: Dr. Hj

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Optimalisasi pemanfaatan tanah bekas hak guna usaha perkebunan dalam rangka penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi untuk peningkatan pendapatan daerah berdasarkan UU No. th. 2000 tentang pajak danertribusi daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PAJAK DAERAH SEBAGAI PENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI JAWA BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

OPTIMALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG SESUAI DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 UNTUK MENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ôSTUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 709/pdt-sus-bpsk/2014 Tahun 2015 BERKENAAN PEMBATALAN PUTUSAN BPSK OLEH MAHKAMAH AGUNG antara PT. BANK MANDIRI VS NURHAIDAH TANJUNG dan PT. CENTRAL ASIA RAYA (CAR)ö

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ôTANGGUNG JAWAB LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN ATAS PEMBERIAN DANA SEBAGAI PINJAMAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN''

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pajak Penghasilan dalam Transaksi Electronic Commerce Pada Era Globalisasi Berdasarkan asas Keadilan Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pajak Penghasilan Terhadap Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pajak Penghasilan Terhadap Bunga Obligasi Yang Diperoleh Dana Pensiun Dalam Penjualan Obligasi Di Bursa Efek

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PAJAK SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Paradigma Baru Bentuk Dan Sistem Pertanggung Jawaban Keuangan Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Parate Eksekusi Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Industri Perbankan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Parate Eksekusi Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Industri Perbankan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggung Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Negara Dalam Sektor Pajak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK ADOPSI UNTUK MEMILIH WALI ORANG TUA YANG BERCERAI DIHUBUNGKAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2000 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PATEN NOMOR 14 TAHUN 2001 DALAM KEMITRAAN UNTUK PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEGADAIAN SYARIAH DENGAN OBJEK GADAI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH BERDASARKAN PERTIRAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSAAAN JUAL BELI TANAH DENGAN CARA DI BAWAH TANGAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TH 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH JO PERA TURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN MEDIASI HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUST

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH ANTARA DANA PENSIUN ANGKASA PURA II (DAPENDA) SEBAGAI NASABAH PEMILIK DANA (SHAHIBUL MAAL) DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI SEBAGAI FASILITATOR (BOOKING OFFICE) DALAM INVESTASI USAHA PADA PT. SARI INDO PRIMA SEBAG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN AKAD WAKAF MELALUI LAYANAN SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN ASURANSI TAKAFUL UNTUK JAMINAN PEMBELIAN RUMAH DI PT BANK MUAMALAT INDONESIA OLEH PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA DIKAITKAN DENGAN FATWA DEWAN SYARIÆAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI S

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog