Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

LEGALITAS KANTOR PAPUA MERDEKA DI OXFORD INGGRIS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGALITAS KETENTUAN WAIVER CLAUSE DI DALAM SAN FRANCISCO PEACE TREATY 1951 YANG BERTENTANGAN DENGAN NORMA DASAR HUKUM INTERNASIONAL (JUS COGENS NORM) BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGALITAS KETERLIBATAN NATO MELALUI PEMBENTUKAN VERY HIGH READINESS JOINT TASK FORCE (VJTF) TERKAIT INTERVENSI RUSIA DALAM KONFLIK DI UKRAINA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGALITAS PELAKSANAAN REFERENDUM OLEH MASYARAKAT FALKLAND/MALVINAS BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGALITAS PENAHANAN PREVENTIF (PREVENTIVE DETENTION) BERDASARKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL: STUDI KASUS PENAHANAN TAREK RESSAN HASSAN OLEH INGGRIS DI IRAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGALITAS PENGALIHAN KEDAULATAN PAPUA BARAT BERDASARKAN RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB 2504 (XXIV) TENTANG PENERIMAAN HASIL-HASIL PEPERA 1969

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGALITAS PENYERANGAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP ISLAMIC STATE DI SURIAH BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGALITAS PROSEDUR PENANGKAPAN, PENAHANAN DAN PENGGELEDAHAN BADAN (STRIP SEARCH) DIKAITKAN DENGAN GRAVE CRIME TERHADAP PEJABAT KONSULER BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGALITAS RESERVASI AMERIKA SERIKAT TERHADAP PASAL 6 DAN PASAL 7 INTERNATIONAL GOVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS 1966 BERDASARKAN VIENNA CONVENTION ON THE LAW TREATIES 1969

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGALITAS SERANGAN MILITER PASUKAN KOALISI (NATO) DI LIBYA BERDASARKAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NO. 1970 DAN NO. 1973

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGALITAS SURAT KETERANGAN NIKAH SEBELUM DIKELUARKANNYA AKTA NIKAH OLEH KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DIHUBUNGKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGALITAS TINDAKAN AMERIKA SERIKAT DAN INGGRIS TERHADAP KONFLIK INTERNAL DI SURIAH MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Lelang eksekusi atas barang jaminan fidusia sebagai pemenuhan kewajiban debitor yang wanprestasi berdasarkan vendu reglement dan vendu intruktie

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Lelang komoditi agro sebagai lembaga yang melindungi kepentingan pelaku usaha jual beli hasil bumi terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam kerangka hukum yang berlaku

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Lelang melalui internet dihubungkan dengan ketentuan lelang di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEMBAGA BANK TANAH SEBAGAI ALTERNATIF UNTUK MENJAMIN PEROLEHAN TANAH DENGAN HARGA YANG WAJAR BAGI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1992 TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEMBAGA GADAI SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF BAGI PERUM PEGADAIAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHANYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DI INDONESIA DALAM ANALISIS UNDANG-UNDNAG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Lembaga Paksa Badan (Gijeling)Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Berdasrkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANGUNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEMBAGA PENYIARAN SWASTA YANG MELAKUKAN KAMPANYE TERSELUBUNG GUNA KEPENTINGAN PRIBADI PEMILIK LEMBAGA PENYIARAN DALAM SALAH SATU PROGRAM SIARANNYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Lembaga Rechtsverwerking dalam pendaftaran tanah di Indonesia sebagai upaya mengatasi kelemahan sistem pendaftaran tanah negatif berdasarkan PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LIBERALISASI JASA KONSTRUKSI BERDASARKAN GATS/WTO DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LIBERALISASI JASA PENDIDIKAN DI INDONESIA MELALUI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ASING OLEH MONASH UNIVERSITY MENURUT GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICE (GATS) 1995 DAN UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2003

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LIBERALISASI PERDAGANGAN DI BIDANG PERMINYAKAN DI INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHIN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LIBERALISASI PERDAGANGAN PRODUK PERTANIAN BERDASARKAN AGREEMENT ON AGRICULTURE (AoA/WTO) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGATURAN PERDAGANGAN KOMODITI BERAS INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LIBERALISASI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN DAN PRIVATISASI PLN DITINJAU DARI AMANAH PASAL 33 UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Lingkup Batas Materi Muatan Instruksi Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dikaitkan Dengan Asas Larangan Mencampuradukan Kewenangan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Lisensi Wajib Dalam Perspektif Hukum Paten dan Hukum Kesehatan Dalam Rangka Menciptakan Kesehatan Masyarakat (Public Health)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Makna Dan Implikasi Pergeseran Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan Undang-undang Dasar 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Makna Lembaga Negara Dalam UUD NRI Th 1945 dan Kaitannya dengan Legal Standing dalam Sengketa Kewenangan antar Lemgaba Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MANAJEMEN RISIKO DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) MELALUI INTERNET BERDASARKAN KAJIAN HUKUM ASURANSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MASA TUNGGU EKSEKUSI BAGI TERPIDANA MATI PASCA PENOLAKAN GRASI OLEH PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MASALAH HUKUM DISSENTING OPINION DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MASALAH HUKUM EKSEKUSI TERHADAP TANAH DAN BANGUNAN YANG SEMULA DIKUASAI OLEH NEGARA MENURUT HET HERZIENNE INDONESISCH REGLEMENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MASALAH HUKUM MENGENAI PENGGABUNGAN ANTARA CERAI GUGAT DENGAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ACARA YANG BERLAKU DI PENGADILAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MASALAH HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN OLEH WANITA TERHADAP ANAK LAKI-LAKI DIBAWAH UMUR DIKAITKAN DENGAN PERKARA NO. 567/PID B/2007/PN BDG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Masalah Hukum Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MASALAH HUKUM PENANGGULANGAN KEJAHATAN SIBER (CYBER CRIME) KARTU KREDIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Masalah Hukum Pengajuan Peninjauan Kembali Bersama-Sama Dengan Grasi Dalam Perkara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MASALAH HUKUM WARIS ANTARA PEWARIS DENGAN AHLI WARIS YANG DIPERSANGKAKAN MENINGGAL DUNIA AKIBAT BENCANA TSUNAMI DI ACEH MENURUT HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MASALAH ILLEGAL, UNREGULATED, AND UNREPORTED (IUU) FISHING DAN PENGATURAN TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA PERIKANAN DI ZONE EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MASALAH INTERVENSI RUSIA DALAM MENGAMANKAN WILAYAH KRIMEA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MASALAH PEMBUKTIAN PENGGUNAAN SUPLEMEN KESEHATAN YANG MENGANDUNG ZAT PSIKOTROPIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MASALAH PENDAFTARAN DAN NASIONLITAS PESAWAT UDARA YANG DIOPERASIKAN BERSAMA OLEH BEBERAPA NEGARA MENURUT PASAL 77 KONVENSI CHICAGO 1944

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Masalah Pengawasan Orang Asing Berdasrkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Dihubungkan Dengan Tugas Pokok Polri

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MASALAH PSIKOLOGIS YANG DIALAMI ANAK AKIBAT PERCERAIAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANGTUANYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH DITINJAU DARI HARMONISASI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI KASUS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PELARANGAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Mediasi Pengadilan Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Nasional Dikaitkan Dengan Asas-Asas Peradilan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Mediasi Pengadilan Sebagai Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Nasional Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog