Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Konsep Kerugian Keuangan Negara Dihubungkan Dengan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Mediasi Sebagai Sarana Alternatif Dalam Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONSEP PARTISIPASI LANGSUNG DALAM PERTEMPURAN DALAM SENGKETA BERSENJATA NON-INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Pemasyarakatan Dalam Upaya Penanggulangan Radikalisme Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONSEP PENGEMBANGAN BERSAMA DALAM HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI BENTUK PENGATURAN SEMENTARA UNTUK PENYELESEIAN SENGKETA ZONA MARITIM ANTAR NEGARA (STUDI KASUS : SENGKETA INDONESIA-MALAYSIA TENTANG BLOK AMBALAT)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Dalam Upaya Pengembangan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolutions) Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Tertentu Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Penyelesaian Sengketa Perbatasan Antar Daerah Dikaitkan Dengan Pemekaran Daerah di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Penyelesaian Sengketa Perbatasan Antar Daerah Dikaitkan Dengan Pemekaran Daerah Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Pertanggung Jawaban Pidana Di Bidang Pers Dalam Menyampaikan Informasi Kepada Publik Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Sanksi Dalam Tindak Pidana DiBidang Perpajakan Dihubungkan Dengan Upaya Peningkatan Penerimaan Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Yurisdiksi Kriminal Tindak Pidana Terorisme Transnasional Pada Sistem Hukum Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsepsi Kedaulatan Rakyat Menurut UUD 1945 Dalam Implementasinya Dalam Praktek Ketatanegaraan Melalui Pelaksanaan Pemilu DPR 2009

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsepsi Legalitas Badan Usaha Militer Sebagai Opsi Bagi Pemerintah Dalam Memenuhi Kewajiban Peyediaan Kesejahteraan Prajurit Sesuai Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsepsi Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan UNCAC 2003 Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONSISTENSI PENGATURAN KEWAJIBAN MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konstruksi Yuridis Kekuasaan Tanggung Jawab Kepala Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Dikaitkan Dengan Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONTRAK EKLUSIF ANTARA RUMAH PRODUKSI SINETRON DAN ARTIS CILIK DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kontrak Kapitaslis Potensi Sumber Daya Energi Strategis Dikaitkan Dengan Asas Rasionalitas Dalam Rangka Pembangunan Hukum Energi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kontrak Kerja Sama Penguasaan Gas Metana Batu Bara Yang Berkeadilan Dihubungkan Dengan Hak Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kontrak Kerjasama Kegiatan Usaha Hulu Migas Duhubungkan Dengan UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Suatu Perspektif Pembaruan Kerjasama Bidang Hulu Migas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kontrak Leasing Dengan Jaminan Alat Berat Sebagai Objek Leasing Di Perusahaan Swasta Nasional Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Hak Lessor Sebagai Upaya Pengembangan Perusahaan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONTRIBUSI PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONVENSI SENJATA KIMIA (KSK) DALAM PENGGUNAAN SENJATA KIMIA DI IRAK PADA ERA REZIM SADDAM HUSSEIN DAN IMPLEMENTASI KSK DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kredit kepemilikan rumah secara Buy Back Guarantee dihubungkan dengan Undang Undang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KREDIT MACET DALAM PRAKTEK PEMBERIAN KUK DENGAN JAMINAN DITINJAU DARI UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kredit macet dengan jaminan hak milik atas tanah milik debitor yang berpindah kewarganegaraan dihubungkan dengan UU no. 5 tahun 1960 ttg Peraturan dasar pokok-pokok agraria

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kredit Macet Dengan Pengikatan agunan Piutang Dagang Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KREDIT TANPA JAMINAN YANG DITERAPKAN PADA PROGRAM BKKBN DALAM KREDIT PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (KPTTG) DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 7 TAHUN 1992 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KRIMINALISASI PERBUATAN MEMBERI SEDEKAH DAN PERBUATAN MENGEMIS MELALUI PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NO. 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KRIMINALISASI PERBUATAN PERSIAPAN DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KRIMINALISASI PERNIKAHAN SIRI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KRIMINALISASI TERHADAP PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN AJARAN KOMUNISME/MARXISME-LENINISME DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KUHP YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA TERKAIT DENGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM BID

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KRITERIA URUSAN PEMERINTAHAN YANG DAPAT MENJADI URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH TINGKAT II DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN TITIK BERAT OTONOMI PADA DAERAH TINGKAT II

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KUALIFIKASI PENGGUNAAN DAN PENYEBARLUASAN FOTO PRIBADI SEBAGAI MEME DI INTERNET DAN TINDAKAN HUKUM EFEKTIF YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP PELAKUNYA BERDASARKAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMAI DAN TR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KUASI REORGANISASI DAN HUBUNGANNYA DENGAN NILAI MODAL SAHAM BANK MILIK PUBLIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kumulasi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Perspektif Perlindungan Terhadap Negara Dan Hak Asasi Terdakwa/Terpidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LANGKAH-LANGKAH HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PT PONDOK KALIMAYA PUTIH TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI PULAU SANGIANG BANTEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LANGKAH-LANGKAH HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU DALAM PENANGANAN KASUS ILLEGAL LOGGING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LARANGAN BAGI SISWI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YANG HAMIL UNTUK MELANJUTKAN SEKOLAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGANANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LARANGAN BERISTRI LEBIH DARI SATU DALAM MASYARAKAT SUKU BADUY BANTEN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LARANGAN EKSPOR BIOFUEL UNI EROPA TERHADAP INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP WTO DAN PERJANJIAN TBT (TECHNICAL BARRIES TO TRADE)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Larangan melakukan promosi bagi notaris dalam menjalankan profesinya menurut kode etik notaris sebagai upaya menghindari persaingan tidak sehat antar notaris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LARANGAN PENDIRIAN SERIKAT PEKERJA MANDIRI DI GRAND HOTEL AQUILA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Larangan penggunaan kuasa mutlak notariil dalam pengalihan hak atas tanah sebagai suatu upaya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LARANGAN PERKAWINAN ANTARA ANAK NAGARI SINGKARAK DENGAN ANAK NAGARI SANIANGBAKA DIKABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LARANGAN PERKAWINAN DI BULAN SAFAR PADA MASYARAKAT KAMPUNG NAGA KABUPATEN TASIKMALAYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT SUNDA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog