Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Kewenangan Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Kegagalan Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Dihubungkan Dengan UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidna

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN ANTARA PASANGAN MUSLIM DAN NON MUSLIM YANG PERKAWINANNYA DICATATKAN DIKANTOR URUSAN AGAMA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN POLRI DALAM PENYELIDIKAN DANA PENYIDIKAN TERKAIT TINDAK PIDANA YANG TELAH DISELESAIKAN MELALUI PENGADILAN ADAT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBERIKAN IZIN PEMERIKSAAN ANGGOTA DPR YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAKAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MPR, DPR, DPD, DAN DPRD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN DAN PEMBUBARAN KEMENTRIAN NEGARA MENURUT UUD 1945 DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTRIAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PUSAT INVESTASI PEMERINTAH SELAKU BADAN LAYANAN UMUM DIBAWAH KEMENTRIAN KEUANGAN ATAS DIVESTASI SAHAM PT NEWMONT NUSA TENGGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT DALAM PUTUSAN NOMOR 34/MEREK/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. TENTANG SENGKETA KEPEMILIKAN MEREKD7G ANTARA GADO S.R.L. (PENGGUGAT) DAN TJANDRA DJUWITO (TERGUGAT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG DALAM MENANGANI ORANG GILA YANG TELANTAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN SUBPOENA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELIDIKAN PERKARA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN THE NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO) DALAM MELAKUKAN TINDAKAN INTERVENSI KEMANUSIAAN BERDASARKAN THE NORTH ATLANTIC TREATY 1949

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN TUKANG GIGI DI KOTA BANDUNG SEBAGAI PELAYANAN KESEHATAN NO MEDIS DIBIDANG ORTODONTI DIKAITKAN DGN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN UNI EROPA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI NEGARA YANG BUKAN ANGGOTANYA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN WHO DALAM MENANGANI BAHAYA ROKOK DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEYAKINAN HAKIMDALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 183 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KLASIFIKASI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KLAUSA ABITRASE DALAM TRANSAKSI E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KLAUSA BAKU DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI TOKO ONLINE DALAM SITUS JEJARING SOSIAL FACEBOOK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KLAUSUL PERJANJIAN WARALABA YANG DAPAT MENGHAMBAT PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KLAUSUL PERUBAHAN KONTRAK DAN AKIBATNYA DALAM KONTRAK JUAL BELI (SALE AND PURCHASE AGREEMENT) INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN UN CISG 1980 (UNITED NATION CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS 1980) DAN KETENTUAN DALAM HUKUM DI I

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Klausula Arbitrase Dalam Transaksi E-Procurement Dilingkungan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak Dan Gas Bumi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KLAUSULA BAKU DALAM JUAL BELI TOKO ONLINE DALAM SITUS KASKUS DITINJAU DARI UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO.11 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. ASTRA SEDAYA FINANCE DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.010/2012 TENTANG PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Klausula Baku Pada Perjanjian Kartu Kredit Dalam Transaksi Dihubungkan Dengan Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Kartu Kredit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Klausula Baku Pada Perjanjian Kartu Kredit Dalam Transaksi Elektronik dihubungkan Dengan Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Kartu Kredit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit perbankan dihubungkan dengan UU no. 8 thn 1999 ttg perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KOMERSIALISASI HASIL PERUBAHAN ARANSEMEN KARYA CIPTA LAGU DAN TAU MUSIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Komiisi Kebenaran Sebagai Alternatif Solusi Keadilan Bagi Korban Kejahatan HAM Dalam Kerangka Rekonsiliasi Nasional Suatu Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Implikasinya Terhadap Pemberantasan Korupsi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KOMPENSASI DAN RESTITUSI BAGI KORBAN DALAM PELANGGARAN HAM BERAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DAN STATUTA ROMA (INTERNATIONAL CRIMINAL COURT/ICC)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KOMPETENSI KOMISI AHLI PBB ATAS PELAKSANAAN PENGADILAN HAM AD HOC TIMOR TIMUR DIHUBUNGKAN DENGAN MEKANISME PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KOMPETENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM IMPLEMENTASINYA MEMBERANTAS KORUPSI EXTRAORDINARY CRIME DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kompetensi Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Tersangka.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KOMPETENSI MAHKAMAH SYAR'IYAH DI PROVINSI NAGGROE ACEH DARUSSALAM DALAM MENANGANI PERKARA PERDATA PADA SISTEM HUKUM NASIONAL BERDASARKAN QANUN NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG PERADILAN SYARI'AT ISLAM jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KOMPETENSI PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II DALAM PENGATURAN PENATAAN RUANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA TERHADAP PERMOHONAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH KREDITOR KEPADA DEBITOR YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA ARBITRASE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONFLIK BERSENJATA ANTARA ISRAEL DAN HEZBOLLAH DI LEBANON DI TINJAU BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konflik Bersenjata Internal di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan Li 1977 Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONSEKUANSI YURIDIS DALAM HAL BANK GAGAL MENCAPAI MODAL INTI MINIMUM SEBAGAI IMPLEMENTASI ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONSEKUENSI KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM GATT-WTO YANG MEMPENGARUHI BIDANG HAK ATAS KEKAYSAAN INTELEK TUAL TERUTAMA BIDANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONSEKUENSI PENGINGKARAN SEORANG AYAH TERHADAP STATUS DAN HAK-HAK ANAK HASIL PERKAWINANNYA YANG SAH DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM, UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONSEKUENSI YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH RUMAH SAKIT KEBONJATI BANDUNG TERHADAP PEKERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONSEP AL-WAKALAH BAI AS-SALAM DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA TANI PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 19992 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Bantuan Hukum Dalam Prospek Implementasi UUD 1945 dan Perubahannya.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONSEP DENIAL OF JUSTICE DALAM INVESTASI INTERNASIONAL BERDASARKAN PRAKTIK ARBITRASE INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Gejala Sosial Pembentukan Hukum Dalam Dinamika Pembaruan Hukum Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Hak Asasi Manusia Dan Implementasinya Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Hukum Cyber Notary Dalam Pembaharuan Hukum Perjanjian Di Indonesia Dan Daya Dukung Terhadap Aktivitas Bisnis Secara Elektronik.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Hukum Integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Terkait Perubahan Fungsi Dan Peruntukan Kawasan Hutan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Kerugian Keuangan Negara Dihubungkan Dengan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog