Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KEWENANGAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DENGAN ARBITRASE MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN BUPATI DALAM PROSES ROTASI SERTA MUTASI JABATAN KEPALA DINAS DI JAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Camat Dalam Pemberian Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Garut Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Good governance Dan Pelayanan Publik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB MAMAK KEPALA WARIS TERHADAP HAK MEWARIS ANAK KANDUNG DAN KEMENAKAN MENURUT SISTEM HUKUM ADAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DALAM LEGISLASI PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT UMUM SWASTA BERDASARKAN OTONOMI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN DEWAN KEAMANAN PBB DAN UNI AFRIKA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DARFUR DIKAITKAN DENGAN KEWAJIBAN NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN DISKRESIONAL PENYIDIK POLRI PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRESTA BEKASI MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS GUGATAN CITIZEN LAWSUIT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN ICRC DALAM LAPORAN KEJAHATAN PERANG TERKAIT PELANGGARAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KASUS ABU GHRAIB

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA MEWAKILI BADAN USAHA MILIK NEGARA UNTUK BERACARA DI PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 07 TAHUN 2012

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN JAKSA UNTUK MEMPAILITKAN DEBITOR DEMI KEPENTINGAN UMUM (DALAM KASUS PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PT. IBIST)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK PAKAI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILANB TATA USAHA NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM HAL PENUNTUTAN TERHADAP PERBARENGAN TINDAK PIDANA (CONCURSUS) ANTARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM HAL PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA DI B IDANG PENYIARAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN KOMISIS PEMBERANTASAN KORUPSI (kpk) DALAM PENYIDIKAN KASUS BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS TERHADAP TERSANGKA SJAMSUL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan kurator memohon pembatalan tindakan debitor yang merugikan harta pailit ke pengadilan niaga dalam perkara PK MA No. 012/PK/N/2000 dihubungkan dengan perlindungan hukum bagi kreditor dalam kepailitan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGADILI SENGKETA PILKADA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN KONSTITUSIONAL UNDANG-UNDANG RATIFIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Melakukan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Dalam Perspektif Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN MENTRI KEUANGAN TERKAIT PENGHAPUSAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH UNTUK KELOMPOK BARANG YANG TERBUAT DARI KULIT DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PROV DKI JAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN MENYIMPAN BARANG SITAAN HASIL TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan notaris dalam membuat membuat akta koperasi menurut keputusan Meneg Koperasi dan usaha kecil dan menengah RI No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang notaris sebagai pembuat akta koperasi dihubungan dengan UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan notaris dalam pembuatan akta risalah lelang berpedoman pada UU no. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dikaitkan dengan Vendu reglement, Vendu

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan menurut UU No. 30 th 2004 tentang jabatan notaris dihubungkan dengan pasal-pasal peraturan pemerintah No. 37 th 1998 tentang peraturan jabatan pembuat akta tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan notaris dalam pembuatan keterangan hak waris pasca berlakunya UU jabatan notaris dihubungkan dengan cita-cita unifikasi hukum nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Kegiatan Asuransi Unit Link Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Pengelolaan Asuransi Dan Dana Investasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP KEGIATAN ASURANSI UNITLINK DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM PENGELOLAAN ASURANSI DAN DANA INVESTASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PEJABAT DESA DALAM MEMBUAT SURAT KETERANGAN AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta-akta pemindahan dan pembebanan hak atas tanah yang dibuat sendiri berpedoman kepada PP No. 37 thn 1998 ttg Peraturan Jabtan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH MENGATUR PENGGUNAANDANA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGUPAYAKAN PENERIMAAN DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PEMERINTAH UNTUK MEMBATALKAN PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL YG MELANGGAR KEPENTINGAN NASIONAL BERDASARKAN PSL 85 AYAT (1) DAN AYAT (2) UU NO 7 THN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DIKAITKAN DENGAN VIENNA CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES 196

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENERIMA WARALABA (FRANCHISEE) UNTUK MENYESUAIKAN PRODUK FRANCHISE ASING DENGAN KEADAAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PP NO 42 TAHUN 2007 TENTANG PERJANJIAN WARALABA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENGADILI SENGKETA PERBANNKAN SYARIAH YANG MELIBATKAN PIHAK NON MUSLIM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENJATUHAN TALAK DI BAWAH TANGAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG û UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG û UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG û UNDANG NOM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN DALAM MENYELESAIKAN GUGATAN KEBERATAN PUTUSAN BPSK DIHUBUNGKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BPSK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN DISTRIK NEGARA BAGIAN WASHINGTON AMERIKA SERIKAT UNTUK MENGADILI SECARA IN ABSENTIA LETJEN JOHNNY LUMINTANG DIKAITKAN DENGAN ALIEN TORT CLAIMS ACT 1789 DAN TORTURE VICTIM PROTECTION ACT 1992

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA YANG MENGANDUNG KLAUSULA ABITRASE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Memeriksa Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUS PERMOHONAN PAILIT DENGAN ADANYA KLAUSULA ARBITRASE DALAM PERJANJIAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA MENURUT UU NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIB

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DLM MEMUTUS DAN MENGADILI KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG GRASI DLM KASUS CORBI DAN DUO BALI NINE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENYADAPAN DAN MEREKAM PEMBICARAAN YANG DIMILIKI OLEH PENYIDIK KPK DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAN ASASI MANUSIA (HAM) DI iNDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil BEA Dan CUKAI Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Dalam Pemberantasan Penyelundupan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN (UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PNS Direktorat Jenderal Pajak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PASAL 94 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Penyidikan Oleh Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog