Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

SPONSOR MINUMAN BERALKOHOL DI SERAGAM 9JERSEY) KLUB PADA PROGRAM SIARAN SEPAK BOLA DI TELEVISI NASIONAL SECARA LANGSUNG BERDASARKAN PERATURAN-PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STANDARDISASI BARANG DAN JASA MENURUT UU NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DIBANDINGKAN DENGAN AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIER TO TRADE DIHUBUNGKAN DENGAN HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN BEBAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Standarisasi Barang dan Jasa Menurut Undang2 No. 7 Th 2014 tentang Perdagangan Dibandingkan dengan Agreement on Technical Barrier To Trade Dihubungkan dengan Hambatan Teknis Perdagangan Bebas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STANDARISASI KESEHATAN PILOT DLM MENJAMIN KESELAMATAN PENERBANGAN DITINJAU DR PERSPEKTIF HKM UDARA INTERNASIONAL (STUDI KASUS GERMANWINGS)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATATUS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH PADA APARTEMEN MANGGA DUA COURT JAKARTA PUSAT YANG BERADA DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATE TERRORISM DITINJAU BERDASARKAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM WARGA NEGARA PADA NEGARA YANG WILAYAHNYA TERANCAM HILANG AKIBAT PERUBAHAN IKLIM MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN ORANG TUA YANG WALI NIKAHNYA AYAH ANGKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS BADAN HUKUM PT ASEAN ACEH FERTILIZER (DALAM LIKUIDASI) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN FATWA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 119/KMA/VII/2008

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS DA PERAN SERTA ORGANISASI KONFERENSI ISLAM DALAM MEMBANTU PENYELESEIAN KONFLIK PALESTINA DAN ISRAEL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS DAN AKIBAT HUKUM STAND-BY ARRANGEMENT DAN LETTER OF INTENT DALAM PEMBERIAN PINJAMANA KEPADA NEGARA ANGGOTA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Status dan Akibat Hukum Stand-By Arrangement dan Letter of Intent IMF dalam Pemberia Pinjaman Kepada Negara Anggota Menurut Hukum Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS DAN FUNGSI AICHR DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN BERDASARKAN PIAGAM ASEAN 2007 DAN HUKUM HAM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS DAN KEDUDUKAN BISNIS MASKAWIN DALAM PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA MENURUT HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM WALI GAIB YANG DINYATAKAN HILANG DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS DAN KEDUDUKAN PERKAWINAN YANG DIANUT OLEH MASYARAKAT ADAT KAMPUNG CIREUNDEU DI CIMAHI JAWA BARAT DITINJAU DARI HUKUM ADAT SUNDA WIWITAN DAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS DAN KEDUDUKAN PRE-WEDDING MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS DARI KEWENANGAN THE UNITED NATIONS ORGANIZATION STABILIZATION MISSION IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO (MONUSCO) DAN BRIGADE PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM KONFLIK DI REPUBLIK KONGO TAHUN 2013 MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS DEKLARASI MILENIUM SEBAGAI SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Status Hak Pengelolaan Atas Tanah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam ( B.P. BATAM) Dikaitkan dengan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 463/Menhut-II/Tahun 2013 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM ANAK MELALUI TEST DEOXYRIBO NUCLEIC ACID (DNA) TERHADAP PENYANGKALAN SAHNYA ANAK BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI PROSES BAYI TABUNG BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 19974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL TENGGELAM MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM DAN KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN OLEH IBU PENGGANTI (SURROGATE MOTHER) MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA YANG MENGATUR TENTANG ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Status Hukum dan Peranan Justice Collaborator" Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia."tatus Hukum dan Peranan "Justice Collaborator" Dalam Sistem Perad"atus Hukum dan Peranan "Justice Collabor"tus Hukum dan Pe"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM DAN PERTANGGUNG JAWABAN TENTARA BAYARAN DALAM KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB ANAK PERUSAHAAN DALAM SUATU KELOMPOK PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS DALAM BIDANG TELEKOMUNIKASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM EDWARD SNOWDEN DALAM PENCARIAN SUAKA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM NGOs (NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBERIAN STATUS SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM PEKERJA PDAM KABUPATEN BIAK NUMFOR YANG DIALIHKAN KEPADA PT. TIRTA RUAR BIAK DALAM RANGKA KERJASAMA ANTAR PDAM BIAK NUMFOR DENGAN BV. TIRTA PAPUA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM PENGGARAP TANAH YG BELUM DIGANTI KERUGIANNYA OLEH PEMEGANG HAK GUNA USAHA YG HAK GUNA USAHANYA TELAH BERALIH KEPEMILIKAN DITINJAU DR UU NO 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN CIPTAGELAR SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 175/KPTS-II/2003 TAHUN 2003 TENTANG PENUNJUKAN PERLUASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAH (TNGHS)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE YANG DIAJUKAN OLEH DEBITOR DI LUAR PERKARA KEPAILITAN TERHADAP PERNYATAAN PALIT DEBITOR DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM PERKAWINAN PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN PARMALIM DALAM MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM PERKAWINAN WANITA YANG MEMPUNYAI DUA SUAMI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM PESAWAT UDARA SIPIL YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SENJATA PENGHANCUR BERDASARKAN KONVENSI CHICAGO 1944

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM PIHAK PEMBERONTAK DALAM SENGKETA BERSENJATA INTERNAL YANG DIINTERNASIONALISASI BERDASARKAN HUKUM HUMANITER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM PULAU BUATAN (ARTIFICIAL ISLAND) DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DAN LAUT LEPAS BESERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKSANAAN KEDAULATAN DAN JURISDKSI NEGARA MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM SUAMI SEBAGAI ORANG ASING DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI AHLI WARIS MENDIANG ISTERINYA ATAS BOEDEL BERUPA TANAH BERSERTIFIKAT HAK MILIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM TAIWAN SEBAGAI NEGARA TERKAIT DENGAN KEANGGOTAANNYA DALAM WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) DAN IMPLIKASINYA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM TANAH BENGKOK DI DESA CIMENYAN KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM TANAH DAN BANGUNAN SDN LEBAKWANGI 01 ARJASARIYANG DIGUGAT OLEHAHLI WARIS PEMILIK TANAH DITINJAU DARI UU NO 5 TAHUN 1960 TENTEANG PERATURAN DASAR POKOK -POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM TANAH SEKOLAH MASTER DEPOK DALAM PENGADAAN TANAH SECARA LANGSUNG UNTUK PEMBANGUNAN TERMINAL DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN TERKAIT LAINNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM TANAH WAKAF DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM PASCA TSUNAMI TAHUN 2004 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PELAKSANA LAINNYA MENGENAI WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM TAWANAN PERANG DALAM SENGKETA BERSENJATA ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN TALIBAN MENURUT KONVENSI JENEWA 1949 DIHUBUNGKAN DENGAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NO. 1373 TAHUN 2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM WILAYAH TEPI BARAT, JALUR GAZA, DAN JERUSALEM TIMUR MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 35/PUU-X/2012 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS KEABSAHAN NEW YORK AGREEMENT 1962 ANTARA INDONESIA DAN BELANDA TERHADAP KEDAULATAN NKRI DI PAPUA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI (PLAATSVERVULLLING) MENURUT HUKUM ADAT BATAK DAN HUKUM WARIS ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS KEDUDUKAN HARTA YANG DIBERIKAN PADA SAAT TEH PAI" DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT TIONGHOA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974"TATUS KEDUDUKAN HARTA YANG DIBERIKAN PADA SAAT "TEH PAI" DALAM PROSESI PERKA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog