Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Sanksi Pidana Terhadap Calon Anggota DPRD Yang Telah Melakukan Pelanggaran Pemilu Dihubungkan Dengan Pasal 269 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS INDONESIA PADA SEKTOR JASA PARIWISATA PERHOTELAN DALAM GATS-WTO DIKAITKAN DENGAN PERPRES NO. 111 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NO. 77 TAHUN 2007 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA Y

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SEBAGAI PEMILIK MEREK MAICIH TERHADAP BEREDARNYA MAICIH YANG DIPRODUKSI OLEH PT. MAICIH INTI SINERGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SEGI-SEGI HUKUM DALAM SISTEM PENAGTURAN PENYELENGGARAAN PEMRINTAHAN DI DAERAH (STUDI KASUS : PEMERINTAH DAERAH kHUSUS IBU KOTA JAKARTA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SENGKETA KAWASAN HUTAN CISALADAH DESA CIKALONG KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN ANTARA PIHAK PERHUTANI DAN AHLI WARIS DARI PENGGARAP DIKAITKAN DENGAN UU NO.5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UU NO.41 TAHUN 1999 TENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SENGKETA KEWENANGAN DALAM PEMUNGUTAN ROYALTI ATAS HAK MENGUMUMKAN KARYA CIPTA LAGU ATAU MUSIK ANTARA YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI) DAN ASOSIASI INDUSTRI REKAMAN INDONESIA (ASRI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SENGKETA MEREK ANTARA YAHOO! INC. DAN HADY HIDAYAT SEBAGAI PEMILIK NAMA DOMAIN WWW.KUDUNYAHOO.COM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SENGKETA MEREK DAGANG PHILIP STEIN" ANTARA PHILIP STEIN HOLDING INC. MELAWAN KASIM HALIM TENTANG PERSAMAAN MEREK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK"ENGKETA MEREK DAGANG "PHILIP STEIN" ANTARA PHILIP STEIN HOLDING INC. MELAWA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SENGKETA MEREK NEUROBION DAN BIONEURON TENTANG ITIKAD TIDAK BAIK ANTARA PT MERCK MELAWAN PT PHAPROS DIHUBUNGKAN DGN UU NO 15 THN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SENGKETA TANAH SEKOLAH DASAR NEGERI CILEDUG BARAT ANTARA PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DENGAN AHLI WARIS BEKAS PEMILIK TANAH DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SERANGAN SIBER (CYBER ATTACK) DALAM KASUS KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL ANTARA RUSIA DAN GEORGIA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH WAKAF DI KABUPATEN SUMEDANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM, UNDANG- UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sifat hukum dan implementasi penyusunan naskah akademis dalam pembentukan peraturan daerah berdasarkan sistem perundang-undang di indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SIFAT HUKUM KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN MEKANISME PENGUJIAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SINAMOT SEBAGAI MAHAR DALAM PERKAWINAN ADAT BATAK DITINJAU DARI HUKUM ADAT BATAK DAN UNDANGûUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SINKRONISASI ANTARA KETENTUAN SALAM KONVENSI ORGANISASI PERBURUHAN INTERNASIONAL (INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION - ILO) DAN ATURAN HUKUM NASIONAL TENTANG KEBEBASAN BERSERIKAT (STUDI TENTANG HAK BERORGANISASI BAGI BURUH SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SINKRONISASI ANTARA PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DENGAN RAHASIA BANK DALAM UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SINKRONISASI PENERAPAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/16/PBI/2006 TENTANG KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN INDONESIA (SINGLE PRESENCE POLICY) TERHADAP AKUISISI YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Sumber Daya Energi Tak Terbarukan Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional Menuju Tercapainya Kesejahteraan Rakyat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SINKRONISASI SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN BASIS DATA PERTANAHAN GUNA MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Hukum Lingkungan Terpadu Pada kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi di Sektor Hulu Migas Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Hukum Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SISTEM INVESTASI BAGI HASIL DALAM AKAD MUDHARABAH PADA ASURANSI SYARIAH BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DSN MUI NOMOR 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SISTEM KEANGGOTAAN SITUS KASKUS DIKAITKAN DENGAN PERDAGANGAN ONLINE (CYBER TRADE ) BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE DAN U NO. 8 TAHU 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem kewarisan bagi ahli waris yang diragukan status kelaminnya (Khuntsa) menurut hukum Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem pelayanaan terpadu satu pintu dalam peningkatan investasi dan pendapatan asli daerah berdasarkan UU No. 25 tahun 2007 ttg penanaman modal dan UU No. 32 tahun 2004 ttg pemerintahan daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dikaitkan Dengan Kewenangan Daerah Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SISTEM PELAYARAN PERBANKAN MELALUI AUTOMATIC TELLER MACHINE PADA PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk (BCA) DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9/15/PBI/2007 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN UNDANG-UNDANG N

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SISTEM PEMBAYARAN E-CURRENCY YANG MENGGUNAKAN SERTIFIKASI DIGITAL DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDNAG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Pembinaan Terpidana Anak Dan Pengaruhnya Terhadap Perubahan Perilaku Di Lembaga Pemasyarakatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Pemidaan Dalam Hukum Humaniter Internasional Dan HAM Serta Penerapannya Dalam Penegakkan Hukum dan Pembangunan Hukum.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SISTEM PENGAMANAN SSL (SECURE SOCKET LAYER) SALAM FASILITAS ELECTRONIC BANKING DIKAITKAN DENGAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PBI NO. 9/15/PBI/2007 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI IN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SISTEM PENGAMBILAN PUTUSAN OLEH MPR MENURUT UUUD 1945 DAN KETETAPAN MPR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SISTEM PENGUPAHAN PENGAJAR YAYASAN PENDIDIKAN AL-MA`SOEM DALAM MENINGKATAN KESEJAHTERAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SISTEM PENGUPAHAN UNTUK PEKERJA PADA BIDANG KONSTRUKSI DI PT YUDIKARI KARSA UTAMA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Perlindungan Hukum Hak Desain Indsutri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri Menurut Sudut Pandang Konsumen dan Ahli Desain Yang Sesuai Dengan Persetujuan Trips/WTO dan Hukum Yang Hidup di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Perlindungan Hukum Hak Desain Industri Berdasarkan Pemilaian Kebaruan Desain Industri Menurut Sudut Pandang Konsumen dan Ahli Desain Yang Sesuai Dengan Persetujuan Trips/WTO Dan Hukum Yang Hidup Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SISTEM PEWARISAN ATAS HARTA PUSAKA PADA MASYARAKAT ADAT KAMPUNG PULO KABUPATEN GARUT JAWA BARAT DITINJAU DARI HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Sanksi Dalam Memperkuat Kebijakan Self Assesment Di Bidang Perpajakan Dihubungkan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Terpadu Hukum Lingkungan Pada Kegiatan Eksplorasi Dan Eksploitasi Di Sekita Hulu Migas Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Usaha Waralaba di Indonesia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SITA ASSET PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO) DI CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI SEBAGAI DAMPAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARYAWAN PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SITA EKSEKUSI ATAS PUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) DAN PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) AKIBAT ADANYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PT. NADA TEXTILE INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SITA EKSEKUSI ATAS PUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) DAN PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERUBAHAN PUSAT (P4P) AKIBAT ADANYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PT NADA TEXTILE INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sita Jaminan Atas Hak Atas Tanah Yang Merupakan Aset Negara Dihubungkan Dengan Hak Menguasai Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SITUS LAYANAN PEMBUNUH BAYARAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SITUS YANG MEMBUKA PEMBLOKIRAN SITUS LAINNYA YANG MEMUAT UNSUR PORNOGRAFI BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SKEMA PRE NOTIFICATION PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PPENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN (P3SP) DALAM RANGKA MENCIPTAKAN PENCEGAHAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SPIONASE DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog