Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KEDUDUKAN PERANGKAT DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1993 DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA: STUDI KASUS JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN CHARTER OF THE ASEAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan perjanjian pemakaian tanah dalam penerbitan ijin mendirikan bangunan ( IMB)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PERUSAHAAN JASA PENILAI DALAM EKSEKUSI JAMINAN KREDIT PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 406/KMK.06/2004 TENTANG USAHA JASA PENILAI BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PIHAK ASING SEBAGAI SUBJEK HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA DALAM PERJANJIAN KREDIT DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS HAK MENGUASAI DARI NEGARA DAN ASAS NASIONALITAS DALAM UNDANG UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PIHAK KETIGA SEBAGAI PIHAK BERSENGKETA DALAM ARBITRASE PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PENGANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan pradja Sentosa Cs.Sebagai Pemegang Yang Sah Hak atas tanah lapangan Golf Emeralda Dalam Perkara Permohonan Pernyataan Pailit PT Obayashi dan PT Nusa Raya Cipta Terhadap Perkabha Digdaya

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DALAM PENGUASAAN TANAH DI JALAN STASIUN BARAT YANG DISEWA OLEH WARGA DARI NEGARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan puteri-puteri Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai ahli waris dalam sistem pewarisan di Kadhaton Ngayogyakarta Hadiningrat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH PELAYARAN SEBAGAI ALAT BUKTI PENGADILAN PIDANA ATAS KECELAKAAN KAPAL DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN QANUN JINAYAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA MATERIIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DI BANK YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS BERKAITAN DENGAN KEWENANGAN YANG DIMILIKI BANK INDONESIA UNTUK MENGAMBIL TINDAKAN TERHADAP BANK YANG MENGALAMI KESULITAN USAHA MELALUI EARLY WARNING SYSTEM (SISTEM PERINGAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN RESI GUDANG SEBAGAI SURAT BERHARGA DAN OBJEK JAMINAN DILIHAT DARI HUKUM SURAT BERHARGA DAN OBEJK JAMINAN DILIHAT DARI HUKUM SURAT BERHARGA DAN HUKUM JAMINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN RUMAH INSTAN SEDERHANA SEHAT (RISHA) DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SAHAM SEBAGAI OBJEK PEWARISAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Saksi Dalam Menemukan Kebenaran Materiil Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN (SAKSI PENYIDIK) SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DIKAITKAN DENGAN UU NO.8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SEORANG SUAMI YANG DIBERI MARGA TERHADAP HARTA SI PEMBERI MARGA MENURUT HUKUM ADAT BATAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan sertifikat hak atas tanah dalam sistem pendaftaran tanah negatif bertendesi positif dan hubungannya dengan peraturan pemerintah No.24 Tahun 1977 tentang pendaftaran tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SERTIFIKAT HAK PAKAI ATAS TANAH YANG DITERBITKAN TANPA AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG SAH DI DESA JATIKARYA KECAMATAN PONDOK GEDE DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK TANPA MENCANTUMKAN URAIAN MENGENAI BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN MENGENAI JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Sertifikat Keaslian Lukisan" sebagai alat bukti tertulis menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan HIR dikaitkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris"edudukan "Sertifikat Keaslian Lukisan" sebagai alat bukti tertulis menurut Kitab Undang-Und

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SERTIFIKAT WAKAF UANG YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA KEUANGAN NO-BANK MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan pada saat tanah masih dalam sengketa di pengadilan ditinjau dari Peraturan Pemerintahan no. 24 tahun 1997 ttg Pendaftaran tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SITA PAJAK TERHADAP ASET PT. BOURAQ INDONESIA AIRLAINES DALAM PERKARA KEPAILITAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN UN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SPV (SPCIAL PURPOSE VEHICLE) DALAM PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SUKUK NEGARA) SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Status Barang Sitaan dlm Tindak Pidana Korupsi dgn Terdakwa yg mengalami Sakit Permanen (Dimensia) Dihubungkan dgn Ketentuan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dlm United Nation Convention Againts Corupption (UNCAC)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SUAMI ISTRI DALAM MENDIRIKAN PERUSAHAAN DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) Terhadap Hak Warga Negara Indonesia (WNI) Keturunan Tionghoa Cina Benteng di Tangerang Dalam Mendapatkan Pelayanan Publik Berdasarkan Hukum Kewarganegaraan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SURAT ELEKTRONIK (E-MAIL) DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Surat Keterangan Tanah Dalam Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Agraria Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Surat Keterangan Tanah Dalam Menjamin Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Agraria Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan surat keterangan yang dikeluarkan oleh notaris sebagai bukti telah dilaksanakannya pengikatan jaminan yang dipegang oleh bank berdasarkan UU no. 30 thn 2004 ttg Jabatan Notaris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SURAT PENUNJUKAN (LETTER OF APPOINTMENT) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNATIONAL DIKAITKAN DENGAN KONTRAK INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SURAT PERNYATAAN BUKAN HAK MILIK TERHADAP SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIBELI BADAN HUKUM ATAS NAMA WARGA NEGARA INDONESIA DITINJAU BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SURAT WASIAT BERUPA AKTA OTENTIK DENGAN KLAUSUL MEGELUARKAN AHLI WARIS UTAMA DITINJAU DARI SISTEM HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA DENGAN KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN TANAH ADAT KERATON KESEPUHAN CIREBON DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN TANAH BENGKOK DESA RAWA KECAMATAN LUMBUNG KABUPATEN CIAMIS SETELAH DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN TANAH TIMBUL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA Jo. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan tenaga kerja asing di perusahaan penanaman modal asing dalam perspektif hukum ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN TYTUS ISKANDAR SEBAGAI PEMILIK YANG SAH ATAS BLOK G DAN H PLAZA HAYAM WURUK III DALAM PERKARA JUAL BELI DENGAN PT HAYAM WURUK SAKTI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Upah Buruh Dalam Kepailitan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 Dalam Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN WALI DALAM MEWAKILI AHLI WARIS DIBAWAH UMUR DALAM TINDAKAN HUKUM MENJUAL WARISAN HAK AHLI WARIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN WALI NIKAH DALAM PERKAWINAN MELALUI MEDIA VIDEO TELECONFERENCE DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN NYEBURIN PADA KELUARGA YANG MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI MENURUT HUKUM ADAT BALI DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN WARISAN BERUPA HAK MILIK ATAS TANAH TERHADAP AHLI WARIS YANG BERGANTI KEWARGANEGARAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN YAYASAN CIPTA INDONESIA (YKCI) SELAKU MEMBERSHIP BASED SOCIETY BAGI PENCIPTA LAGU TERHADAP PERJANJIAN PENYEDIAAN CONTENT RINGBACK TUNE ANTARA PT. EMI INDONESIA DAN PT. TELEKOMSEL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIP

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog