Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KEBIJAKAN RUANG UDARA TERBUKA ASEAN (ASEAN OPEN SKY POLICY) DAN IMPLIKASINYA DABI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KECENDERUNGAN KEBERPIHAKKAN (BIAS) SALAH SEORANG ARBITRATOR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRATSE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 1985

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedaulatan Atas Sumber Daya Alam Yang Menjamin Pemanfaatan Yang Adil Dan Berkelanjutan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedaulatan Ekonomi Negara Atas Sumber Daya Alam Pertambangan Di Indonesia Dan Implementasinya Dalam Peraturan Perundangan Di Bidang Pertambangan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedaulatan ekonomi Terhadap sumber Daya Migas di Wilayah Indonesia Melalui Kontrak Kerjasama Dalam Mewujudkan Kemandirian Sektor Migas Nasional (Dalam Kerangka Perbaikan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDAULATAN RAKYAT DAN IMPLEMENTASINYA SETELAH DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN (DOKUMEN) ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) SEBAGAI SYARAT IZIN PEMANFAATAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMBANGUNAN DI KAWASAN BANDUNG UTARA (KBU)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Administrasi Negara Pada Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Melalui Jalur Mediasi Dalam Rangka Menciptakan Hubungan Industrial Yang Harmonis Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Advokat Pada Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN AHLI WARIS BERALIH AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT BALI DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BERALIH AGAMA TERHADAP PEWARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT BALI DI KODYA DENPASAR DAN DI KABUPATEN TINGKAT II BADUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG TELAH BERPINDAH KEWARGANEGARAAN MENJADI WARGA NEGARA ASING TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH INDONESIA MENURUT HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG ( INDIRECT EVIDENCE) DLM PEMBUKTIAN PERKARA PERSAINGAN USAHA DI TINJAU DR UU NO 5 THN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TDK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN ORANG TUA KARENA HUBUNGAN DARAH BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT BERBEDA JENIS KELAMIN TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKATNYA DITINJAU DARI HUKUM WARIS ADAT BATAK (PATRILINEAL) DAN DAYAK SIMPANG (MATRILINEAL)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HAK MEWARIS MENURUT HUKUM ADAT JAYAPURA (NAFRI) DIHUBUNGKAN DENGAN PP NO. 54 TAHUN 2007 JO. SEMA NO. 6 TAHUN 1983

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARISI HARTA ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT BATAK KARO DIHUBUNGKAN DENGAN HAK-HAK ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT SULAWESI-SELATAN (ADAT BUGIS DI KABUPATEN SID-RAP) DAN HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN INPRES NO.1 TAHUN 1991 KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN PADA DARI MASYARAKAT KETURUNAN TIONGHOA DIKAMPUNG KALIJAYA KECAMATAN TELUK NAGA KABUPATEN TANGGERANG DITINJAU PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan anak angkat pada masyarakat Cirebon jawa Barat ditinjau dari hukum waris adat dan hukum waris Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT YANG DIANGKAT DARI KELUARGA ORANG LAIN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI DI KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN-BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK ASTRA DI LINGKUNGAN MASYARAKAT ADAT LOMBOK DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN POLIANDRI DALAM PRAKTIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG BERASAL DARI HIBAH DIHUBUNGKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK LAKI-LAKI SEBAGAI AHLI WARIS KETIKA PEWARIS MASIH HIDUP DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI MASYARAKAT KAMPUNG NAGA, KABUPATEN TASIKMALAYA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK PASCA PERCERAIAN LIÆAN AKIBAT DUGAAN HASIL PERBUATAN ZINA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM WARIS ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN NYEBURIN PADA KELUARGA YANG MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI MENURUT HUKUM ADAT BALI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS PADA MASYARAKAT ADAT SUKU AMUNGME TIMIKA-PAPUA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM WARIS MASYARAKAT PATRILINEAL DI BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) SEBAGAI AHLI YANG JUGA MEMBERIKAN KETERANGAN SAKSI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUMACARA PIDANA (KUHAP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN BADAN HUKUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MEMERIKSA PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN KEUANGAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Lembaga Independen Dalam Sistem Perbankan Indonesia Dikaitikan Dengan Fungsi Bank Indonesia Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional Menurut Hukum Positif.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN BANK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS TERHADAP PAILIT PADA SUATU BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARANN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN BANK TERHADAP ASET KEUANGAN BERMASALAH BERUPA PIUTANG KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) YANG DISEKURITISASI MELALUI PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara diperkotaan dikaitkan dengan terpenuhinya formasi PPAT dalam kerangka PP no. 37 thn 1998 ttg Peraturan Jabatan PPAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN ANTARA PEMELUK AGAMA ISLAM DENGAN PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN BUDIDAYA DITINJAU DARI SEGI HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN FUNGSI BDAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH OTONOMI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Dan Fungsi Desa Dalam Kerangka Otonomi Daerah Di Indonesia Dan Prospeknya Dimasa Datang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG MENURUT PERUBAHAN PERTAMA, KEDUA DAN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PERENSERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia Dalam Mempertahankan Kedaulatan Negara Menurut Undang-undang Dasar 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Dan Fungsi Undang-undang Nomor 23 TAHUN 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Perspektif Penyelenggaraan Otonomi Daerah Ditinjau Dari Pelayanan Publik.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan dan Fungsi Wakil Kepala Daerah Menurut Sistem Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK SUMBANG PD PERKAWINAN PARIBAN DI MASYARAKAT ADAT BATAK DI KAITKAN DGN UU NO 1 TAHN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DGN HUKUM ADAT BATAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN KEBERADAAN PERATURAN MENTERI MENURUT KETENTUAN PASAL 8 AYAT (2) UNDANG- UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERUNDANG -UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DITINJAU DARI BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog