Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PLAGIARISME ARANSEMEN MUSIK INDONESIA OLEH MUSISI ASING DIKAITKAN DENGAN HAK EKONOMI DAN HAK MORAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PLAGIARISME TERHADAP KARYA SINEMATOGRAFI, DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA N0. 19 TAHUN 2002 DAN KONVENSI BERN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PMBELIAN AGUNAN MILIK NASABAH DEBITOR DALAM RANGKA PENYELESAIAN KREDIT MACET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PMEBERANTASAN PEMBAJAKAN DAN PEROMPAKAN LAUT DI SELAT MALAKA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL NEGARA-NEGARA TEPI SELAT MALAKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLA KEMITRAAN WARALABA RESTORAN DENGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH YANG MENGGUNAKAN PERJANJIAN WARALABA DAN POLA PENYERTAAN MODAL DIKAITKAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07/M-DAG/PRE/2/2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEMITRAAN WARALAB

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLA KEMITRAAN WARALABA SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLA PENATAAN RUANG BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT KAMPUNG NAGA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PP NO. 10 TAHUN 1983 Jo PP NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, STUDI KASUS DI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLIGAMI DITINJAUN DARI HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Poligami Sebagai Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLITIK HUKUM BANK SENTRAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Berkeadilan Dalam Liberalisasi Sektor Migas menuju Kemandirian Usaha Industri Hilir Minyak Nasional Guna Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Bidang Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Dalam Rangka Pengembangan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Bidang Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Sebagai Upaya Mengembangkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Dalam Kerangka Harmonisasi Prinsip-Prinsip Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights Dan Kepentingan Nasional Dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Lelang Dikaitkan Dengan Pengelolaan Aset Bekas Kelolaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional Dalam Upaya Mencapai Tujuan Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Lingkungan Hidup dihubungkan dengan pengelolaan di sektor hulu migas berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang migas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Nasional Dibidang Diseminasi Hukum Serta Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Membangun Masyarakat Cerdas Hukum.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Nasional Kepariwisataan Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional Dikaitkan Dengan Pengembangan Ekonomi Kreatif Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Internasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLITIK HUKUM PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) DIKAITKAN DENGAN SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pembentukan Rezim Extrateritorial Jurisdiction Dalam Cyberlaw Dikaitikan Dengan Konsepsi Kedaulatan Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERIAN GRASI KEPADA TERPIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pemberantasan Tidank Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi KAK PBB 2003.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik hukum pemekaran daerah kabupaten dalam kaitannya dengan tujuan otonomi daerah menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota Dalam Kaitannya Dengan Tujuan Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pemidanaan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan UU Nomor. 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan UU Teknis.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pengelolaan BUMN Persero Dikaitkan Dengan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Era Liberalisasi Ekonomi Serta Implementasinya di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pengetahuan Dan Teknologi Untuk Mendorong Inovasi Dan Meningkatkan Daya Saing Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih (Clean Government) di Daerah.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Peninjauan Kembali Di Hubungkan Dengan Penerapan Keadilan Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pertanahan Bagi Kepentingan Penenaman Modal Bidang Agribisnis Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pertanahan Indonesia Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Hak Ulayat Untuk Kepentingan Usaha Pertambangan Dalam Rangka Pengembangan Hukum Pertanahan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pidana Dalam Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri Sebagai Koordinator Dan Pengawasan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dihubungkan Dengan Upaya Mencapai Tujuan Negara Hukum .

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM KASUS PERNYATAAN YANG MEMILIKI MATERI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENETAPAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI DALAM UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pidana di Indonesia Dalam Memberi Kewenangan Kepada Jaksa Agung Untuk Melakukan Upaya Hukum Luar Biasa Terhadap Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pidana di Indonesia Dalam Memberi Kewenangan Kepada Kejaksaan Untuk Melakukan Upaya Hukum Luar Biasa Terhadap Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Sektor Migas Dikaitkan Dengan Keadilan Dalam Penataan Usaha Industri Hilir Menuju Kemandirian Industri Migas Nasional Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Tentang Kemungkinan Diterapkannya Konsep Fresh Start Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukumm Pancasila Dalam Kepemilikan Saham Perbankan Nasional Dikaitkan Dengan Kepemilikan Saham Oleh Pihak Asing Melalui Akuisisi Dalam Rangka Pengembangan Perbankan Indonesia sebagai Tujuan Negara Kesejahteraan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Kriminal Eksibisionisme dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Kriminal Kejahatan Kebencian (Hate Crimes) Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLITIK KRIMINAL TERHADAP ABORSI (PENGGUGURAN) YANG DILAKUKAN KORBAN PEMERKOSAAN MENURUT PP NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Kriminal Tindak Pidana Di Bidang Penyaluran Dana Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Penegakan Hukum Ketentuan Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengurangi Disparitas Pemidanaan Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Penegakkan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pada Masa Transisi Dikaitkan Dengan Pemberantasan Korupsi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Penegakkan Hukum Terhadap Ketentuan Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pornografi dalam perfilman Indonesia sebagai usaha untuk menarik penonton dalam kajian KUHP jo. UU no. 8 tahun 1992 ttg Perfilman

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog