Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 049/PID-VIII/2010 TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG JAKSA AGUNG RI DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA PERKARA KORUPSI SISMINBAKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 05/PUU-IV/2006 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL TERHADAP WEWENANG KOMISI YUDISIAL DALAM RANGKA MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT SERTA PERILAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22-24/PUU-VI/2008 TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 40/PUU-IX/2011 TENTANG PEMBATALAN KATA PENYELIDIKAN DI PASAL 16 AYAT 1 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN TERHADAP PROSES PENANGANAN KASUS KORUPSI OLEH KPK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/PUU-V/2007 TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PUTUSAN PERMANENT COURT OF ARBITRATION TERHADAP KLAIM HISTORIS REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DI LAUT CINA SELATAN DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Sistem Kepartaian Terhadap Stabilitas Pemerintahan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI TIDAK DILAKUKANNYA PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR YAYASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN TERHADAP KEGIATAN YAYASAN jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM PEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN TERHADAP ASET YAYASAN LEMBAGA KEAGAMAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI UPACARA GUSANA TERHADAP HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DI KAMPUNG CIKANDANG KABUPATEN BANDUNG JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT,HUKUM ISLAM, DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI YURIDIS DARI PERJANJIAN INVESTASI TERHADAP PERALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (TPI) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI YURIDIS DITERBITKANNYA PBI NOMOR 16/8/PBI/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PBI NOMOR 11/12/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK TERHADAP KERJASAMA PENERBIT UANG ELEKTRONIK DENGAN PIHAK LAIN DALAM BIDANG PENYEDIAAN LAYANAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI YURIDIS EKSISTENSI OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN BANK DIKAITKAN DENGAN FUNGSI PENGAWASAN BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI YURIDIS PEMBERLAKUAN PROSES ASSESMENT DALAM SISTEM REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOBA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI BIDANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Yuridis Penegakan Hukum Credit Card Fraud Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia Dikaitkan dengan Asas Legalitas dan ajaran Concursus

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI YURIDIS PERATURAN NOMOR 5/21/PBI/2003 TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH TERHADAP PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA APLIKASI PEMBUKAAN REKENING NASABAH BANK ICB BUMIPUTERA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMUNITAS DAN TANGGUNG JAWAB ORGANISASI INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN PELANGGARAN HUKUM INTERNASIONAL ( INTERNATINALLY WRONGFUL ACT)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMUNITAS TAKHTA SUCI TERHADAP FORUM PENGADILAN ASING DIHUBUNGKAN DENGAN DOKTRIN IMUNITAS KEDAULATAN NEGARA DAN UNITED NATIONS CONVENTION ON JURIDICTIONAL IMMUNITIES OF STATES AND THEIR PROPERTY OF 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INBRENG TANAH BERSTATUS HAK MILIK PADA PERSEROAN TERBATAS DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOKPOKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Independensi dan Akuntabilitas Pengadilan Tipikor Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Independensi Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Kepailitan Debitur

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INDEPENDENSI MEDIASI PERBANKAN BERDASARKAN PBI NO. 8/5/PBI/2006 TENTANG MEDIASI PERBANKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH PBI No. 10/1/PBI/2008 DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN ANTARA BANK DENGAN NASABAHNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INDONESIANISASI TENAGA KERJA DI PERUSAHAAN ASING DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM KERANGKA GATS/WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Informasi elektronik hak cipta lagu atau musik dihubungkan dengan perlindungan hak moral pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Informasi elektronik Hak Cipta Lagu atau Musik Dihubungkan dengan Perlindungan Hak Moral Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Lagu atau Musik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INGKAR JANJI KAWIN DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DIHUBUNGKAN DENGAN PEMBERLAKUAN E-KTP SEBAGAI IDENTITAS TUNGGAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Insentif Pajak Penghasilan untuk Pengembangan Penanaman Modal Asing Berdasarkan Prinsip Non diskriminasi Dikaitkan dengan UU Penanaman Modal dan UU Pajak Penghasilan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Insentif pajak sebagai upaya memperlancar konsolidasi perbankan dalam sudut pandang hukum pajak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Integralitas Kebijakan Kriminal Melalui Sarana Penal Dan Non Penal Dalam Rangka Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INTEGRASI VERTIKAL SEBAGAI SUATU PERJANJIAN YANG DILARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT SERTA KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Intensifikasi pengenaan pajak atas kendaraan bermotor guna menunjang pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 32 th 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Internasionalisasi Kota Yerusalem Sebagai Corpus Separatum Berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB Nomor 181 (II) Tanggal 29 November 1947 Sebagai Upaya Penyelesaian sengketa Internasional Israeil-Palestina Menurut Hukum Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INTERVENSI ASING DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TERORISME DIHUBUNGKAN DENGAN KASUS-KASUS PENGEBOMAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INTERVENSI PEJABAT DIPLOMATIK TERHADAP URUSAN DALAM NEGERI NEGARA PENERIMA DIHUBUNGKAN DGN PRINSIP INVIOLABILITY MENURUT KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INTERVENSI PT. PERUSAHAAN PENGELOLAAN ASET (PERSERO) DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DENNGNAN PT. VILLA DEL SOL AGROTOOURISM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INVENSI TEKNOLOGI KLONING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INVESTASI MELALUI REKSA DANA SYARIAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU DI PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IZIN USAHA FOOD TRUCK DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR : 04 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JAMINAN ATAS HARTA PENINGGALAN ALMARHUM SIMIN DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN BUNGA ANTARA E. SRIYATI DAN NANA HERYANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JAMINAN FIDUSIA ATAS PESAWAT TERBANG DALAM PERJANJIAN KREDIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING) DIHUBUNGKAN DENGAN UU RI NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DALAM REALISASI KREDIT PADA BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JAMINAN KECELAKAAN KERJA TERHADAP PEKERJA BANGUNAN DALAM PROYEK PERUMAHAN QANITA RESIDENCE DI LOSARI OLEH PT BINA ANUGRAH MANDIRI DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAA LEMBAGA HUKUM ADAT RECHTSVERWERKING DIKAITKAN DENGAN PASAL 32 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Jaminan Kepastian Hukum Dan Ketertiban Umum Dalam Tindakan Diskresi Kepolisian Dihubungkan Dengan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JAMINAN SK PEGAWAI NEGERI DALAM AKAD PEMBIAYAAN JUAL BELI BAI' BITSAMAN AJIL PADA BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG SYARIAH BANDUNG DITINJAU DARI PRINSIP SYARIAH ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Bagi Pekerja SPBU di Kab. DT. II Sumedang Dihubungkan Dengan UU No. 3 Tahun 1992

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JAMINAN TANAH WAKAF OLEH PENGELOLA WAKAF (NAZHIR) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JOINT VENTURE DALAM PENANAMAN MODAL ASING DI SEKTOR PERIKANAN TANGKAP DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog