Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Penyelesaian Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG TERHADAP PERJANJIAN KERJA YANG MEMBERIKAN UPAH PEKERJA DALAM BENTUK MATA UANG ASING DIWILAYAH INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENATAAN RUANG DALAM UPAYA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN DI KAWASAN PUNCAK BOGOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI UNITED NATIONS CONVENTION AGAINTS ILLICT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, VIENNA 1988, BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Upah Minimum Kabupaten Dalam Meningkatkan Produktivitas Perusahaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI UU NO. 11 TH 2008 TTG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DIKAITKAN DENGAN KEGIATAN BISNIS DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI UUD 1945 SECARA MURNI DAN KONSUKUEN TERHADAP SUSUNAN KEANGGOTAAN MEJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM KURUN WAKTU 1971-1992

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN KOMPLIKASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI WEWENANG GUBERNUR DALAM MEMBERIKAN SANKSI KEPADA BUPATI/WALIKOTA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIED POWERS DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA - BANGSA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN DOKTRIN ULTRA VIRES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI AGREEMENT ON AGRICULTURE DALAM KERANGKA WTO TERHADAP KEBIJAKAN NEGARA BERKEMBANG KHUSUSNYA INDONESIA MENGENAI PENGENAAN TARIF DAN PEMBERIAN SUBSIDI TERHADAP PRODUK PERTANIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI AGREEMENT ON PRESHIPMENT INSPECTION DALAM KERANGKA WTO TERHADAP PRAKTIK PELAKSANAAN PRESHIPMENT INSPECTION DALAM SISTEM KEPABEAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI AMANDEMEN MIGRATION ACT 1958 AUSTRALIA BAGI PENERIMA SUAKA ASAL PAPUA YANG MENJALANI HUKUMAN PENJARA MENURUT PRINSIP NONREFOULEMENT DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA TERHADAP PERDAGANGAN INDONESIA DIKAITKAN DENGAN AGREEMENT ON IMPLEMENTATION OF ARTICLE VI OF THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI GLOBAL PENDAFTARAN INTERNASIONAL MEREK BERDASARKAN PROTOKOL MADRID 1989 TERHAAP UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah Terhadap Dana Bagi Hasil Penerimaan Negara Bersumber Dari Pajak Pasca Amandemen UUD 1945.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Hukum Memberi Keterangan Palsu dalam Proses Peradilan Pidana Kaitannya Dengan Kekuasaan Kehakiman

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN ASAS CABOTAGE DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN TERHADAP PERKEMBANGAN OPERASI DAN PENGANGKUTAN DI SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI HUKUM PERSAINGAN USAHA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN OPERATOR TELEKOMUNIKASI TERHADAP PENERAPAN TARIF SELULER DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI INPRES NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PAKET KEBIJAKAN PERBAIKAN IKLIM INVESTASI TERHADAP PENGATURANBIDANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL TAHUN 2007 TENTANG KONVERSI MINYAK TANAH KE LPG TERHADAP INDEPENDENSI BUMN DAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI KEGIATAN PENANAMAN MODAL DLM SEKTOR PERHOTELAN BERKAITAN DGN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DI BUKIT JIMBARAN, BALI SELATAN DLM RANGKA KEGIATAN PENANAMAN MODAL YG BERKELANJUTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI KEGIATAN USAHA PETERNAKAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM DAN KAITANNYA DENGAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI KEPEMILIKAN SILANG PENYIARAN TELEVISI TERHADAP PERSAINGAN USAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI KETENTUAN PERLINDUNGAN PATEN DALAM AGREEMENT ON TRADE ASPECT OF INTELECTUAL PROPERTY RIGHTS (TROPs) TERHADAP ALIH TEKNOLOGI BIDANG INDUSTRI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya Bagi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Asasi Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Kualifikasi Tindak Pidana Hak Cipta Terhadap Upaya Perlindungan Cipta Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi PBI No. 14/8/PBI/2012 Tentang Kepemilikan Saham Bank Umum Terhadap Pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance dan Ditinjau Dari Prinsip National Treatment Pada UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PEMBATALAN KEPAILITAN TERHADAP KEDUDUKAN BANK SEBAGAI KREDITOR SEPARATIS YANG MEMEGANG HAK TANGGUNGAN DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi pembuatan akta risalah rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan melalui media telekonferensi terhadap keotentikannya dalam perspektif UU jabatan Notaris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Pemilihan Gubernur Secara langsung oleh Rakyat Terhadap Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Pemilihan Gubernur Yang Demokrasi Terhadap Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung Terhadap Pertumbuhan Demokrasi dan Jalannya Pemerintahan Di Daerah.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PENETAPAN KAWASAN BANDUNG UTARA (KBU) SEBAGAI KAWASAN LINDUNG TERHADAP PERENCANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANDUNG BARAT (KBB)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Penetapan Sanksi Pidana Minimum Umum Dan Maksimim Khusus Terhadap Tujuan Pemidanaan Berdasrkan RUU KUHP 1999/2000

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PENETAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM UMUM DAN MAKSIMUM KHUSUS TERHADAP TUJUAN PEMIDANAAN BERDASARKAN RUU KUHP 1999/2000

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Pengaturan Tindak Pidana Siber Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dihubungkan Dengan Konsep Yurisdiksi Berdasarkan Konvensi Dewan Eropa 2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Pengawasan Kepabeanan Terhadap Perizinan Impor sebagai Upaya Penyelesaian Dwelling Time

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Pengkungkapan Rahasia Dagang pada Persidangan Terbuka di Pengadilan Dikaitkan Dengan Peran dan Fungsi Hakim Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PERATURAN MENTERI BUMN PER-09/MBU/2013 TENTANG KEBIJAKAN UMUM TRANSAKSI LINDUNG NILAI BADAN UASAHA MILIK NEGARA UNTUK MENCAPAI MAKSUD DAN TUJUAN DIDIRIKANNYA BUMN BERDASARKAN UU NO 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NO. 33/M-IND/PER/7/2013 TENTANG PENGEMBANGAN PRODUKSI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT YANG HEMAT ENERGI DAN HAGA TERJANGKAU TERHADAP RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Peraturan Pemerintah No. 24 Th 2012 tentang Melaksanakan Divestasi Saham Terhadap Penanaman Modal Asing dan Pengembangan Ekonomi Nasional Ditinjau Dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2012 tentang melaksanakan divestasi saham terhadap penanaman modal asing dan pengembangan ekonomi nasional ditinjau dari pasal 33 undang-undang dasar 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP KEWAJIBAN DIVESTASI SAHAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL D

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Perjanjian Asean China Free Trade Area Terhadap Kedaulatan Ekonomi Negara Melindungi Sektor Usaha Mikro Kecil Menegah Dan Koperasi Dalam Leberalisasi Perdagangan Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi perubahan anggaran dasar Yayasan berdasarkan UU no. 28 tahun 2004 ttg perubahan atas UU no. 16 tahun 2001 ttg yayasan terhadap harta kekayaan yayasan berupa tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PERUBAHAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA TERDAHAP KONTRAK KARYA MENURUT INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW (UNIDROIT) 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Putusan Hakim Bagi Terpidana Deviasi Karakter Dikaitkan Dengan Pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog