Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Hubungan Wakil Presiden Dengan Presiden Dalam Peyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan di Indonesia Dari Tahun 1945 Sampai Dengan Tahun 2004.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum DIbidang Penanaman Modal Sebagai Upaya Pencapaian Tujuan Negara Kesejahteraan Melalui Kegiatan Penanaman Modal Langsung di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUKUM HAK CIPTA DAN MEREK SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB INTERNET SERVICE PROVIDER (ISP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Kepariwisataan Nasional Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional Menuju Negara Kesejahteraan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUMAN SHIELD DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL : TINDAKAN TENTARA ISRAEL DALAM OPERATION DEFENSIVE SHIELD DAN OPERATION DETERMINED PATH DI WILAYAH PENDUDUKAN PALESTINA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IJIN PRESIDEN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DAERAH YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Impilikasi Pencabutan Keppres Nomor 42/1996 Dengan Keppres Nomor 20/1998 Terhadap Gugatan Jepang Atas Indonesia Melalui World Trade Organization

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Acara Pemeriksaan Singkat Dan Acara Pemeriksaan Cepat Dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasrkan Asas Peradilan Cepat ,Sederhana Dan Biaya Ringan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI AGREEMENT ESTABLISHING THE SLMAIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR DARI ORGANISASI ISLAMIC DEVELOPMENT BANK DLAAM SISTEM PERBANKAN ISLAM DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Ajaran Kausalitas (Hubungan Sebab Akibat) Dalam Konteks Pengakanan Hukum Yang Berkeadilan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Putusan Konstitusi RI.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI ASAS FAIR AND EQUITABLE TREATMENT DALAM PENERAPAN TOBACCO PLAIN PACKAGING ACT 2011 SEBAGAI TINDAKAN EKSPROPRIASI TIDAK LANGSUNG BERDASARKAN ASEAN AUSTRALIA NEW ZEALAND FREE TRADE AGREEMENT SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi salah satu sya

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI ASAS KERASIAAN DLM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE TERKAIT PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASEDIHUBUNGKAN DGN UU NO 30 THN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI ASAS SUBSIDIARITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI ASAS-ASAS LELANG DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 93.PMK.06/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG DILIHAT DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI BI RATE PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK JABAR BANTEN SYARIAH CABANG KOTA TASIKMALAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI BRANCHLESS BANKING DALAM PERBANKAN DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI CEDAW (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN) PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN SISTEM KEKERABATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI CONVENTATION ON THE INTERNASIONAL TRADE LAW ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES) 1973 DLM MENGENDALIKAN PERDAGANGAN IKLAN NAPOLEON WRASSE SEBAGAI SPECIES YG TERNCAM PUNAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI DAN KEDUDUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI DIVESTASI SAHAM PERUSAHAAN PENANAM MODAL ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BERDSARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM KAITANNYA TERHADAP KEPENTINGAN NEGARA INDONESIA (STUDI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI EKOLABEL DALAM PENATAAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI EKSEKUSI HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA MENURUT KETENTUAN PASAL 27 AYAT (1) HURUF b UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1991 DALAM WILAYAH PENGADILAN NEGERI TANGGERANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN INTERNET BANKING SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEHATAN BANK DIHUBUNGKAN DENGAN PBI NO. 8/4/PBI/2006 TENTANG PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI HAK MASYARAKAT UNTUK BERPERAN SERTA DALAM PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI CITARUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Hukum Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual Pasca Ratifikasi Protokol Opsional Tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak Dan Pornografi Anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM PADA MASYARAKAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Instrumen-Instrumen Hukum Internasional Yang Berkaitan Dengan Perlindungan Kaum Wanita, Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MORATORIUM IZIN BARU TENTANG PEMAMFAATAN HUTAN SERTA PENYEMPURNAAN TATA KELOLA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT DLM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM REDD DI INDONESIA UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI KESETARAAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA MENURUT KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi ketentuan ketentuan Konvensi New York 1958 tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam Undang Undang No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 103 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI KETENTUAN RESTITUSI KORBAN KEJAHATAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI KETENTUAN TENTANG PENYIDIK INDEPENDEN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda Tahun 2003 (Convention For Safeguarding Of The Intangible Cultural Hertage 2003) Dalam Hukum Nasional Berdasarkan Persetujuan Trips Sebagai Upaya Perlindungan Warisan Budaya Tradisional Ind

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KASUS LIMBAH PALUR RAYA ANTAR PT. PALUR RAYA DENGAN MASYARAKAT DESA NGRIGO KARANGANYAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI MELAWAN HUKUM MATERIIL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 003/PUU-IV/2006 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PASAL 122, 390 DAN 391 HIR TENTANG PEMANGGILAN SECARA SAH DAN PATUT DIHUBUNGKAN DENGAN ACARA ISTIMEWA DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PASAL 28 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 TENTANG KEMERDEKAAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL DALAM PEMBENTUKAN SERIKAT PEKERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN BAGI GOLONGAN PASIEN MISKIN ATAU TIDAK MAMPU DI RUMAH SAKITPEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Pemberian Restitusi Terhadap Korban Trafficking Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Ham

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN SECARA SEDERHANA DALAM PERKARA KEPAILITAN DALAM HAL DEBITOR PAILIT MENGAJUKAN EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP DEBITOR DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PERAWATAN ANAK YANG LAHIR DARI SEORANG NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UU NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Keimigrasian Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) Melalui Situs Jejaring Sosial Facebook Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENETAPAN PERPU NO. 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 4 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP KONSERVASI HUTAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENETAPAN UPAH SUNDULAN SECARA BIPARTIT ANTARA PEMBERI KERJA DAN PEKERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENGAJUAN KEBERATAN KEPADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DALAM PERAMPASAN BARANG MILIK PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENGATURAN KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH DIKAITKAN DENGAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DKI JAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog