Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU SINDIKAT TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI SISTEM PEMIDANAAN DAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN EKSPLOITASI ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT (CARDING) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENANAMAN MODAL ASING SEBAGAI BIAYA PEMBANGUNAN NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ITSBAT NIKAH DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN JASA PENYALURAN (MARGIN FEE) DALAM KEGIATAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK OLEH BADAN USAHA PEMEGANG IZIN USAHA NIAGA UMUM (BU-PIUNU) KEPADA PENYALUR DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG KEGIATAN PENYALURAN BA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK TERHADAP PEJABAT DIPLOMATIK PERWAKILAN TETAP REPUBLIK INDONESIA UNTUK PBB TERKAIT DENGAN DENDA PARKIR NEGARA PENERIMA MENURUT KONVENSI WINA 1975 TENTANG PERWAKILAN NEGARA DALAM HUBUNGANYA DENGAN ORGANISASI INTERNASIO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Ketentuan Tentang Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KETENTUAN FUNDAMENTAL BREACH BERDASARKAN CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG) 1980 DALAM KONTRAK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KETENTUAN PATEN DI BIDANG FARMASI MELALUI FREE TRADE AGREEMENT DITINJAU BERDASARKAN PERJANJIAN TRIPS DALAM PERSPEKTIF KESEHATAN MASYARAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Ketentuan Rahasia Bank Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Bank Berdasarkan Undang-Undang Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KETENTUAN TENTANG PARITAS CREDITORIUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA DALAM KASUS KEPAILITAN PT SINDOLL PRATAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KEWAJIBAN PELAKU UASAHA INDUSTRI MAINAN TERHADAP PRODUK MAINAN YANG BELUM BERSETIFIKAT SNI BERDASARKAN PERATURAN MENTRI PERINDUSTRIAN RI NO.24/M.IND/PER/4/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN SNI MAINAN SECARA WAJIB DIKAITKAN DENGAN PERKEMBANGAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL GUNA MENANGGULANGI KEJAHATAN DALAM BIDANG KEPAILITAN (BANKRUPCY FRAUD)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Guna Menanggulangi Kejahatan Dalam Bidang Kepailitan (Bankruptcy Fraud)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KLAUSUL ARBITRASE DALAM POLIS ASURANSI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM ASURANSI DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 30 TH 1999 TTG ARBISTRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KLAUSUL NON-KOMPETISI DALAM PERJANJIAN KERJA DITINJAU DARI HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KLAUSUL PENGEMBALIAN BIAYA (COST RECOVERY) DALAM KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACT) ANTARA PEMERINTAH DENGAN PT.CHEVRON PACIFIC INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Klausula Baku dalam Perjanjian kredit Perbankan Dihubungkan dengan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sistem Hukum Perjanjian Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Konsep Ajaran Penyertaan Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Sebagai Reorientasi Tujuan Penyidikan POLRI Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum Bagi Masyarakat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Lebaga Paksa Badan Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO PADA PENYELENGGARAAN TOKEN SEBAGAI UPAYA ANTISIPASI KEJAHATAN DALAM AKTIVITAS PELAYANAN JASA INTERNET BANKING DITINJAU DARI PBI NO. 09/15/PBI/2007 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan manajemen resiko perbankan dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana tabungan dikaitkan dengan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk BERDASARKAN SURAT EDARAN NOMOR SURAT EDARAN. S. 8-DIR/ADK/02/2008

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGADAAN UNDIAN BERHADIAH OLEH BANK SYARIAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DITINJAU DARI PBI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM DAN PBI TENTANG PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN OLEH BANK UMUM DAN BANTUAN TEKNIS DA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PELAKSANAAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9/15/PBI/2007 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH BANK UMUM SEBAGAI UPAYA ANTISIPASI INTERNET FRAUD PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Metode Task Shifting Dalam Pelayanan Kesehatan Sebagai Upaya Penanganan Pasien di Daerah Terpencil Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Metode Task Shifting" dalam Pelayanan Kesehatan sebagai Upaya Penanganan Pasien di Daerah Terpencil Dihubungkan dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan"enerapan Metode "Task Shifting" dalam Pelayanan Kesehatan sebagai Upaya Penan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN METODE TASK SHIFTING" DALAM PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENANGANAN PASIEN DI DAERAH TERPENCIL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN"ENERAPAN METODE "TASK SHIFTING" DALAM PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN MULTIPLE LICENSE BAGI SEKTOR PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN ASAS KESETARAAN DALAM UU NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN OFF HIRE DALAM PEMBAYARAN CHARTER KAPAL DIKAITKAN DENGAN CHARTER WAKTU DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Pajak Deposito Dalam Sistem Perbankan Yang Dihubungkan Dengan Rahasia Bank

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan pajak bumi dan bangunan sebagai sarana pengendalian dalam upaya optimalisasi pemanfaatan tanah di perkotaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MELALUI JUAL BELI DILIHAT DARI PERSPEKTIF KEADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PASAL 1 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG SENJATA API TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN SENJATA API REPLIKA (AIRSOFT GUN)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PASAL 101 AYAT (2) UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA ATAS PERAMPASAN BARANG BUKTI ALAT ANGKUT YANG DIMILIKI OLEH PIHAK KETIGA YANG BERITINDAK BAIK DALAM KERANGKA PENEGAKAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Pasal 38 Ayat 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Terhadap Penyitaan Barang Bukti Terhadap Penyitaan Barang Bukti Pada Proses Penyidikan Dihubungkan Dengan Pelanggaran Hak Azasi Manusia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH UNTUK PATEN OBAT BERDASARKAN PERJANJIAN TRIPs

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistensi Stasiun Relai dikaitkan dengan Pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI TANAH BENGKOK SETELAH BERUBAHNYA PEMERINTAHAN DESA MENJADI KELURAHAN CICINDE UTARA KECAMATAN BANYUSARI KOTA KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI TANAH JABATAN BAGI PEJABAT DESA MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN NUSAHERANG KABUPATEN KUNINGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI UNIT JEMBATAN TIMBANG SEBAGAI PELAKSANA KEBIJAKAN DI BIDANG ANGKUTAN BARANG DAN KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI JAWA BARAT BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistnsi dan Fungsi Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Pendapatan Asli Daerah Guna Membiayai Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ELEMEN-ELEMEN KEJAHATAN GENOSIDA DALAM KRISIS KEMANUSIAAN DI DARFUR BERDASARKAN INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ATAS NAMA KOMISARIS YANG TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PERSEROAN TERBATAS DENGAN BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog