Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PENERAPAN ASAS KETERTIBAN UMUM DAN PEMBATASANYA DALAM PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI NEW YORK 1958 DALAM KASUS PERTAMINA VS. KARAHA BODAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS NON DISKRIMINASI TERHADAP INVESTOR ASING MAUPUN INVESTOR DALAM NEGERI DALAM MENGEMBANGKAN USAHA PERTAMBANGAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN UNDANG-UNDANG NOM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM KONTRAK BAGI HASIL DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM KONTRAK KERJASAMA EKSPLOITASI DAN EKSPLORASI MIGAS ANTARA PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA DENGAN BPMIGAS (SKK MIGAS) DITINJAU DARI UU NO.22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PEMISAHAN HORISONTAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKO-POKOK AGRARIA DALAM PEMILIKAN RUMAH SUSUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN "EN"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PEMISAHAN HOROZONTAL DALAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN RUANG BAWAH TANAH (RBT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Jujur, Adil Dan Manusiawi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Praduga Tidak bersalah terhadap pelaku tindak pidana terorisme oleh detasemen khusus 88 anti teror kepolisian republik indonesia ditinjau dari sistem peradilan pidana indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN UNDANG รป UNDANG NO.8 TAHUN 1981 DAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO.POL.SKEP/1205/IX/2000 TENTANG REVISI HIMPUNAN JUKLAK DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME OLEH DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME PADA TAHAP PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN HAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PRUDENTIAL BANKING DALAM PEMBERIAN KREDIT MIKRO UTAMA MENURUT SK DIREKSI BANK BJB (PT. PEMBANGUNAN JAWA BARAT BANTEN, TBK) NOMOR 435/SK/DIR-PKD/2007 TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PENGEMBANGAN KREDIT MIKRO UTAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Rebus Sic Staintibus dalam Rangka Pengembangan Hukum Perjanjian Indonesia (kajian terhadap putusan pengadilan)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Rangka Pengembangan Hukum Perjanjian Indonesia (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS RETOAKTIF DALAM UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2003 JO. PERPU NO. 1 TAHUN 2002 DAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2003 JO. PERPU NO. 2 TAHUN 2002 TERHADAP PERADILAN KASUS PELEDAKAN BOM DI LEGIAN BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Retroaktif Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 JO.Perpu N0.1 Tahun 2002 Dan Undang-U ndang No. 16 Tahun 2003 Jo.Perpu No.2 Tahun 2002 Terhadap Peradilan Kasusu Peledakan BOM Di Legian Bali

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 4 TAHUN 2004 TENTANG POKOK-POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Ultimum Remedium terhadap Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Lingkungan BUMN Persero

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS YURISDIKSI TERITORIAL DALAM PERLINDUNGAN FAUNA LANGKA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ATURAN COMPETITIVE NEED LIMIT (CNL) DALAM KERANGKA SKEMA FASILITAS GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES (GSP) AMERIKA SERIKAT DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN GATT/WTO DAN IMPLIKASINYA BAGI PRODUK BAN DARI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN BANTI KERUGIAN SYARI'AH 9TAWIDH0 PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH DAN KEDUDUKANNYA DALAM HUKUMPERDATA INDONESIA SEBAGI BAGIAN DARI SISTEM HKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Hubungan Industrial (Berdasarkan International Labour Standard)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OLEH PERUSAHAAN TRANSNASIONAL DIKAITKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL, UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN CODE OF CONDUCT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN CREATIVE COMMONS LICENSES DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK EKLUSIF PENCIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DI INDONESIA DAN TRIPS-WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN DELIK ADUAN DALAM TINDAK PIDANA MEREK DIHUBUNGKAN DENGAN TRIPS AGREEMENT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN DELIK OMISI DALAM KETENTUAN MENGENAI PENYEERTAAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Diverso oleh Pihak Kepolisian Terhadap Penyalahguna Narkotika Menuju Penyelematan Generasi Penerus Bangsa Dihubungkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN DOKTRIN PRE-EMPTIVE AMERIKA SERIKAT DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP KEDAULATAN NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN DOKTRIN ULTRA VIRES TERHADAP DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN DUAL BANKING SYSTEM DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA INTERMEDIASI DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PERBANKAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM (ESOP) PADA PT. BANK NIAGA Tbk. DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA PERUSAHAAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BAPEPAM NOMOR IX.D.4

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN FASILITAS ELEKTRONIK BANKING YANG DIKELUARKAN OLEH PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, TERHADAP TINGKAT KESEHATAN BANK DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN FIKSI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN ORANGUTAN UNTUK DIJADIKAN MAKANAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Fiqih Muamalah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Para Pihak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN GADAI DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP SYARIAH DI PERUM PEGADAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN GANTI KERUGIAN BAGI MASYARAKAT KAMPUNG BEBEK KOTA TANJUNG PINANG AKIBAT PENCEMARAN LINGKUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN GANTI KERUGIAN DLM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PENCEMARAN MINYAK MENTAH (CRUDE OIL) PERAIRAN LAUT INDRAMAYU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK DIKAITKAN DENGAN PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HAK IMUNITAS ADVOKAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM MENJALANKAN PROFESINYA DIKAITKAN DENGAN KODE ETIK PROFESI ADVOKAT DAN DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HAK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DAN ORANG DEWASA DALAM PROSES PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HAK PISTOLE BAGI NARAPPIDANA YANG DIBINA DI RUTAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HAK SEWA ATAS KIOS BANDUNG TRADE CENTER (BTC) SEBAGAI JAMINAN DALAM KREDIT PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM JAMINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HASIL INVESTASI DALAM AKAD ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2008

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN TENTANG SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HUKUM PIDANA POSITIF DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG MENGGUNAKAN MEDIA INTERNET

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PRIMUM REMEDIUM TERHADAP RUMAH SAKIT YANG MENCEMARI LINGKUNGAN DENGAN LIMBAH MEDIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP RPODUSEN KOPI YANG MENCAMPUR KOPI DENGAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog