Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PEMBLOKIRAN SEJUMLAH SITUS RADIKAL OLEH KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN SITUS BERMUATAN NEGATIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBLOKIRAN SITUS INTERNET BERMUATAN PORNOGRAFI OLEH PEMERINTAH DIKAITKAN DGN UU NO 12 THN 2005 TENTANG RATIFIKASI ICCPR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBLOKIRAN SITUS ISLAM WWW.HIDAYATULLAH.COM SECARA SEPIHAK YANG DILAKUKAN MENKOMINFO BERDASARKAN PERMINTAAN BNPT TERKAIT DENGAN SITUS YANG DISINYALIR MENYEBARKAN AJARAN RADIKAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBONGKARAN (DECOMMISSIONING) ANJUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI TIDAK TERPAKAI DI LAUT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBONGKARAN BANGUNAN BERSEJARAH DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SETELAH DIKELUARKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46 PUU-VIII TAHUN 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUATAN KETERANGAN HAK WARIS BERKAITAN PERMOHONAN PARA AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUATAN PERJANJIAN BILATERAL TENTANG PENANGKAPAN IKAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DAN FILIPINA DALAM KERANGKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembukaan Rahasia Data Bank Nasabah Debitur Terhadap Pengecualian Kerahasiaan Bank Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Nasabah.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUKAAN RAHASIA KELUARGA DALAM ACARA REALITY SHOW DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1429/K/Pid/2010 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUKTIAN CYBER CRIME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembuktian Dalam Perkara Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUKTIAN PERJANJIAN ASURANSI DALAM HAL HILANGNYA POLIS AKIBAT BENCANA TSUNAMI DI ACEH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUKTIAN PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDAN BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL SERTA PENEGAKANYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembuktian Sengketa Kepemilikan Hak Cipta Dan Proses Penyidikan Hak Cipta Oleh Penyidik POLR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembuktian Tindak Pidana Pornografi Dengan Menggunakan Alat Bukti Elektronik Menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemenuhan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Pemeriksaan Sidang Pengadilan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMENUHAN HAK ANAK ATAS INFORMASI SELAMA MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PP NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemenuhan Hak Anak Atas Pemberian ASI Ekslusif Dihubungkan Dengan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto UU No I Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PEMBERIAN ASI EKSLUSIF DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMENUHAN HAK ANAK YANG DIPISAHKAN DARI SALAH SATU ORANG TUA AKIBAT ADANYA PERCERAIAN DIKAITKAN DENGAN KEWAJIBAN ORANG TUA DITINJAU DARI HUKUM KEKELUARGAAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT ADAT AMUNGME OLEH PT. FREEPORT INDONESIA DIKAITKAN DENGAN THE UNITED NATIONS DECLARATION ON THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMENUHAN STANDAR KESELAMATAN KERJA DAN KESELAMATAN UMUM DALAM PENGOPERASIAN CRANE PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PROYEK PEMBANGUNAN GRAND INDONESIA DALAM UPAYA MELINDUNGI PEKERJA DAN MASYARAKAT UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemeteraian kemudahan atas dokumen-dokumen yang memperoleh pembebasan obyektif berdasarkan UU No. 13 th 1985 tentang bea materai sebagai alat bukti dihadapan pengadilan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemidanaan Terhadap Bank Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemidanaan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Rangka Penegakan Hukum di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemilihan Umum Dengan Sistem Proporsional Terbuka : Pilihan Untuk Optimalisasi Perwujudan Demokrasi Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TANPA PERJANJIAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, DAN KITAB UNDANG-UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN OLEH ORANG ASING DI INDONESIA MENURUT PP NO 41 TAHUN 1996 JUNCTIS UU NO 16 TAHUN 1985 DAN UU NO 4 TAHUN 1996

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMILIKAN TANAH GUNTAI DI KECAMATAN KADUNGORA KABUPATEN GARUT DIHUBUNGKAN DENGAN TAP MPR NOMOR IX/MPR/2001 TENTANG PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH INSTANSI PEMERINTAH SECARA TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 350/KMK.03/1994 TENTANG TATA CARA TUKAR MENUKAR BARANG MILIK KEKAYAAN NEGARA JO SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMINDAHAN PENCARI SUAKA (TRANSFER OF ASYLUM SEEKERS) DALAM PENGATURAN PENCARI SUAKA REGIONAL DI UNI EROPA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NON-REFOULEMENT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMINDAHAN PENDUDUK SECARA PAKSA (FORCED DISPLACEMENT) SEBAGAI KEJAHATAN PERANG DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL DILIHAT DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMISAHAN KEPEMILIKAN BERSAMA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMISAHAN WILAYAH (SECESSION) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL : STUDI KASUS KATALONIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMOGOKAN KERJA AKIBAT PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PT KANEFUSA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMOTONGAN TUNJANGAN HARI RAYA DISEBABKAN KELUARNYA SURAT PERINGATAN OLEH DIREKSI DI PT.HPG TERHADAP TENAGA KERJA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PERLINDUNGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemulihan dan perlindungan hak atas tanah dan Bangunan sebagai salah satu aset negara yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMUNGUTAN CUKAI HASIL TEMBAKAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI DIKAITKAN DENGAN PENERIMAAN NEGARA SEKTOR PAJAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL UNTUK KEGIATAN EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN DIMUKA SEBELUM KEGIATAN PRODUKSI DALAM KAITANNYA DENGAN PAJAK GANDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMUTARAN LAGU YANG DISIARKAN MELALUI RADIO INTERNET OLEH SITUS YANG TIDAK RESMI DIKAITKAN DENGAN HAK EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK DI KABUPATEN PURWAKARTA DITINJAU DR UU NO 13 THN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia Diluar Negeri Dihubungkan Dengan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PT. ASIA PASIFIC FIBERS TERHADAP PEKERJA YANG MENGHIMPUN PEKERJA LAINNYA UNTUK MELAKUKAN PERTEMUAN DI DALAM JAM KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN LIMBAH PETERNAKAN SAPI DI SUNGAI CITARUM (HULU)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH B3 OLEH PT NEWMONT NUSA TENGGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1948

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Perubahan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog