Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PEMBATALAN PERKAWINAN SEMARGA PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN TENDER UNIVERSAL SERVICE OBLIGATION (USO) OLEH BALAI TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERDESAAN (BTIP) BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DITINJAU DARI KUHPERDATADAN UNIDROIT PRINCI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATASAN BIAYA GANTI RUGI ATAS KERUGIAN PIHAK PEMBELI SEBAGAI AKIBAT PELANGGARAN KONTRAK JUAL BELI BARANG OLEH PIHAK PENJUAL DITINJAU DARI UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALES OF GOODS 1980

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Keadaan Darurat di Indonesia Menurut Hukum Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembatasan Hak Reproduksi Pada Tenaga Kerja.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATASAN HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN BAGI MANTAN NARAPIDANA DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATASAN HAK UNTUK DUDUK DALAM PEMERINTAHAN BERDASARKAN GARIS KETURUNAN DAN/ATAU PERKAWINAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATASAN HAK VETO ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN PBB DALAM RANGKA REFORMASI PBB

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATASAN KEBEBASAN BERSETIFIKAT DLM UU NO 17 THN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN PSL 22 INTERNASIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHT DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembatasan Konstitusional kekuasaan Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembatasan Luas Kepemilikan Hak Atas Tanah Untuk Perumahan Diperkotaan Dihubungkan Dengan Asas Keadilan Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATASAN WARALABA TOKO MODERN OLEH PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 68/M-DAG/PER/10/2012 TENTANG WARALABA UNTUK JENIS USAHA TOKO MODERN DITINJAU DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAYARAN DANA HASIL PRODUKSI BATUBARA DALAM PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA ANTARA PT. ADARO INDONESIA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA INDONESIA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI LAYANAN SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDNAG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI MEDIA ATM PADA BANK SYARIAH MANDIRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembayaran zakat pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat mengurangi perhitungan besarnya pajak penghasilan yang terhutang berdasarkan UU Pajak Penghasilan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembebanan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pemisahan dan pembagian warisan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembebanan Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Guna Bangunan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Diubah Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DENGAN OBJEK JAMINAN BERUPA MOBIL ANGKUTAN UMUM PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT PT. KARYAJATNIKA SADAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG FIDUSIA DAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan di Bank Syariah Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-hatian Dalam Rangka Pengembangan Hukum Perbankan Syariah Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembebanan Jaminan Fidusia pada Pembiayaan Syariah Dikaitkan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBEBANAN UANG PENGGANTI DALAM HAL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH LEBIH DARI SATU ORANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA TERORISME DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP IMPOR BARANG MODAL UNTUK KEGIATAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA BERDASARJAN KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACT)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB (EXEMPTIONS OF LIABILITY) TERHADAP PENJUAL ATAS PELANGGARAN KONTRAK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL DIKARENAKAN ADANYA HALANGAN (IMPEDIMENT) BERDASARKAN KONVENSI MENGENAI JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL 1980 (UN CISG 1980)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembebasan Utang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sebagai Insentif Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Propinsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBELIAN AGUNAN MILIK NASABAH DEBITOR DALAM RANGKA PENYELESAIAN KREDIT MACET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembelian objek jaminan hak tanggungan oleh bank dalam rangka pelunasan kredit macet berdasarkan UU hak tanggungan dan UU Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBELIAN RUMAH SUSUN BERSUBSIDI OLEH MASYARAKAT YANG BERPENGHASILAN DI ATAS MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Tindak Pidana Mutilasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBENTUKAN KERJASAMA ASEAN TENTANG TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION PASCA INDONESIA MERATIFIKASI ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION 2002 (AATHP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Antara Indonesia Dan Timor Leste Dalam Perspektif Restorative Justice

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembentukan Lembaga Managemen Kolektif Sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Untuk Melindungi Hak Ekonomi Pencipta Dan Pemegang Hak Terkait Sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.Indonesia Untuk Penagaturan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Dalam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBENTUKAN SIPF SEBAGAI IMPLEMENTASI FUNGSI PENGATURAN OJK DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBENTUKAN SUPREME IRAQI CRIMINAL TRIBUNAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERANTASAN DRUG TRAFFICKING DI JALUR LAUT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERANTASAN KEJAHATAN ILLEGAL LOGGING MELALUI UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERANTASAN PEROMPAKAN DI LAUT TERITORIAL BERDASARKAN THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF MARITIME NAVIGATION 1988 DIKAITKAN DENGAN KASUS PEROMPAKAN DI WILAYAH PERAIRAN SOMALIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERDAYAAN EKONOMI NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN KEMARTIMAN MEURUT HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07/M-DAG/PER/2/2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEMITRAAN DALAM WARALABA UNTUK JENIS USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK (MUTUAL LEGAL ASSISTANCE) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN BONUS KEPADA PEKERJA DI PT. SANG HYANG SERI (PERSEO) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN BONUS PADA PEKERJA DI PERUSAHAAN PT BADAK NGL BONTANG KALIMANTAN TIMUR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN CORPORATE GUARANTEE DAN CASH COLLATERAL KEPADA UMKM UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS KREDIT DALAM RANGKA HUBUNGAN KEMITRAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROA TERBATAS DAN HUKUM JAMINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian dan pendaftaran hak atas tanah yang dibagikan kepada transmigran dalam kaitannya dengan pengalihan hak ditinjau dari peraturan Pemerintah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Blbi) Kepada Bank-Bank Bermasalah Dikaitkan dalam Upaya Pemerintah di Bidang Penyehatan Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN DANA TALANGAN DAN PEMBELIAN PROMISSORY NOTES OLEH PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO) SEBAGAI LEMBAGA PENJAMIN KREDIT KEPADA PT. TERANG KITA (TRANKA) DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN FASILITAS BAGI PEKERJA WANITA DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK ATAS ASI EKSKLUSIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK (FPJP) OLEH BANK INDONSIA TERKAIT RASIO KECUKUPAN MODAL (CAR) DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/30/PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/26/PBI/2008 TENTANG FA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog