Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PERBUATAN HUBUNGAN SEKSUAL ANTARA MANUSIA DENGAN HEWAN DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Dr. Lies Sulistiani, S.H.,M.Hum. - Dr. Nella Sumika Putri, S.H.,M.H. - HISKIA ROLAND LUMBANTOBING

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan Di Indonesia

Agus Takariawan, S,H., M.H. - DR ZAINAL MUTTAKIN SH MH - FARREL ALANDA FITRAH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Yuridis Perbuatan Penghinaan Terhadap Lembaga Peradilan (Contempt of Court) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Bella Karina Sidqi - Budi Arta Atmaja,S.H., M.H. - H. Agus Takariawan, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tindakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Ratna Sarumpaet Dalam Hal Dugaan Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dihubungkan Dengan Hukum Positif

H. Agus Takariawan, S.H., M.H. - MEGA PAUNDRIA NAGARI - Nella Sumika Putri, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perilaku Pencarian Informasi Penyidik Badan Narkotika Nasional Dalam Upaya Mengungkap Kasus Tindak Pidana Narkotika : Studi Kualitatif Deskriptif Perilaku Pencarian Informasi Penyidik BNN RI Tahap Penyidikan

Agung Budiono - ESTERLITA BR Barus - Neneng Komariah

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Konten Pornografi Sebagai Balas Dendam (REVENGE PORN) Dengan Pemerasan Dan Pengancaman Menurut Hukum Positif Indonesia

Dr. Hj. Rika Rata Permata, S.H., M.H. - Nurul Aisyah - Widati Wulandari, S.H., M.Crim

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PERCOBAAN TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAIMANA PASAL 7 JO PASAL 15 UNDANG UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR:174/PID.SUS/2015/PN.JKT . BRT

D himas Puspoyoga - Dr. Soma w i jaya, S.H. , M.H. - H. Agus Takariawan, S.H . ,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERAN AHLI FORENSIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI DENGAN MUTILASI DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

Bio Bagas Fixrian - Dr. Somawijaya , S.H., M.H - H. Agus Takariawan, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS MENGENAI PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA DALAM PASAL 33 AYAT 1 JO PASAL 58 HURUF B UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DALAM PERKARA PENYIARAN RADIO DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 829K/PID.SUS/2016

Dr. Hj . Rika Ratna Permata, S.H., M.H. - Dr. Somawijaya, S.H., M.H - Rega Sutisna

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penegakan Hukum Yang Dilakukan oleh komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Operasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Operasi Tangkap Tangan Yang Di hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Dikaitkan Dengan Azas Praduga Tidak Bersalah

H. Agus Takariawan , S.H., M.H. - Ijud Tajudin, S.H., M.H - Muhammad Ikhsan Masse

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kewenangan Eksekusi Pidana Denda Dalam Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pajak Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Aristie Andria Novera - Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. - Somawijaya,S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEGAL MEMORANDUM DALAM PERJANJIAN PENGADAAN HELIKOPTER PASCA PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel TERHADAP PENENTUAN KERUGIAN NEGARA DIKAITKAN DENGAN PASAL 1365 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

H. Agus Takariawan ,S.H.,M.H. - Kilkoda Agus Saleh ,S.H.,M.H. - RADIAN WIYARTO

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG TIDAK DISERTAI LAPORAN HASIL PENELITIAN DARI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK

Bima Patria Abadi - Wanodyo Sulistyani, S.H., M.H., LL.M - Yesmil Anwar, S.H., M.Si.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kebijakan Hukum Pidana terhadap penerapan pidana pada pelaku tindak pidana deseri tentara nasional indonesia angkatan darat dihubugkan dengan undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer

Erika Magdalen Chandra, S.H.,M.H. - Rizkia Amalia Salsabila - Somawidjadja, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan Perbankan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Polisi Yang Diperkerjakan Di OJK Dikaitkan Dengan KUHP Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Agus Takariawan, S,H., M.H. - DR ETTY MULYATI SH MH - Fandy Nurahmad

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERKAIT TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN O LEH KORPORASI DITINJAU DARI SKB NOMOR: KEP - 04/ MENLH/ 04/ 2004 TENTANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP TERPADU

Dr. H. Imamulhadi, S.H., M.H - H. Agus Takariawan , S.H., M.H - MUHAMMAD GHANI PUTRA

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) YANG BERLATAR BELAKANG ISU SARA DIHUBUNGKAN DENGAN UU ITE DAN HUKUM ISLAM

Dr. Djanuardi, S.H., M.H. - Dr. Somawijaya, S.H., M.H. - Fingky Ayu Andriyani

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS YURIDIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DISEKAP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Chloryne Trie isana dewi - Indra Rangganis - Yesmil Anwar

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP DUGAAN KASUS PUNGUTAN LIAR OLEH TERSANGKA DANDAN RIZA WARDHANA DIKAITKAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Agus Takariawan - Gandara Mukti - Rohaenah Padmadinata

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 687/PID.B/2012/PN.DPS TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERKARA PENCURIAN DATA MAGNETIC CARD (SKIMMING) ANTARA FIRDAUS THEODY DENGAN ANDRE ANDIK SUTAMA.

I. Tajudin - Muhamad Amirulloh - Ricky Rakhmat Aditya

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Erika M. Chandra - R.Ruth Fraulina - Yesmil Anwar

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP DIMAS KANJENG SEHUBUNGAN DENGAN DUGAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN, PENIPUAN, PENYALAHGUNAAN AGAMA, DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Djanuardi - Eka Dinur Fitrah - Rohaenah Padmadinata

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyalahgunaan Dana Yang Bersumber Dari Penerimaan Negara bukan Pajak Pada Puskesmas di Kabupaten X Ditinjau Dari Perspektif Tindak Pidana Korupsi

I. Tajudin - Sigid Suseno - Steven Wijaya

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NO. REG. 77 PK/PID.SUS/2015 MENGENAI PEMENUHAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS PERBUATAN PEMANFAATAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO OLEH PT. INDOSAT MEGA MEDIA (IM2) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Agus Takariawan - Ariyadi - Erika Magdalena Chandra

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEKEBALAN PENGACARA TRIBUNAL PIDANA INTERNASIONAL UNTUK RWANDA (INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA) DALAM HAL PENANGKAPAN PETER ERLINDER DI RWANDA DIKAITKAN DENGAN CONVENTION ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE UNITED NATIONS 1946

Davina Oktivana - Ietje K. Andries - Rian Satria Mulyawan

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1466 K/ PID.SUS/ 2013 TERKAIT PENJATUHAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DISERTAI DENGAN PIDANA DENDA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 67 KUHP

Agnes Monica - Agus Takariawan - Somawijaya

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggungjawab Huku Pidana Dokter Gigi

Etik Setyaningsih - Rachman Ardan - Wila Chandrawila Supriadi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penggunaan Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Peradilan Pidana

Noorman Herryadi - Rachman Ardan - Sri Yudiati Suprapto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PERBUATAN HUBUNGAN SEKSUAL ANTARA MANUSIA DENGAN HEWAN DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan Di Indonesia

Tinjauan Yuridis Perbuatan Penghinaan Terhadap Lembaga Peradilan (Contempt of Court) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Tindakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Ratna Sarumpaet Dalam Hal Dugaan Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dihubungkan Dengan Hukum Positif

Perilaku Pencarian Informasi Penyidik Badan Narkotika Nasional Dalam Upaya Mengungkap Kasus Tindak Pidana Narkotika : Studi Kualitatif Deskriptif Perilaku Pencarian Informasi Penyidik BNN RI Tahap Penyidikan

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Konten Pornografi Sebagai Balas Dendam (REVENGE PORN) Dengan Pemerasan Dan Pengancaman Menurut Hukum Positif Indonesia

STUDI KASUS TERHADAP PERCOBAAN TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAIMANA PASAL 7 JO PASAL 15 UNDANG UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR:174/PID.SUS/2015/PN.JKT . BRT

PERAN AHLI FORENSIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI DENGAN MUTILASI DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

STUDI KASUS MENGENAI PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA DALAM PASAL 33 AYAT 1 JO PASAL 58 HURUF B UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DALAM PERKARA PENYIARAN RADIO DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 829K/PID.SUS/2016

Kewenangan Eksekusi Pidana Denda Dalam Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pajak Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG TIDAK DISERTAI LAPORAN HASIL PENELITIAN DARI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK

Kebijakan Hukum Pidana terhadap penerapan pidana pada pelaku tindak pidana deseri tentara nasional indonesia angkatan darat dihubugkan dengan undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer

Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan Perbankan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Polisi Yang Diperkerjakan Di OJK Dikaitkan Dengan KUHP Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERKAIT TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN O LEH KORPORASI DITINJAU DARI SKB NOMOR: KEP - 04/ MENLH/ 04/ 2004 TENTANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP TERPADU

TINJAUAN YURIDIS PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) YANG BERLATAR BELAKANG ISU SARA DIHUBUNGKAN DENGAN UU ITE DAN HUKUM ISLAM

ANALISIS YURIDIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DISEKAP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP DUGAAN KASUS PUNGUTAN LIAR OLEH TERSANGKA DANDAN RIZA WARDHANA DIKAITKAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 687/PID.B/2012/PN.DPS TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERKARA PENCURIAN DATA MAGNETIC CARD (SKIMMING) ANTARA FIRDAUS THEODY DENGAN ANDRE ANDIK SUTAMA.

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP DIMAS KANJENG SEHUBUNGAN DENGAN DUGAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN, PENIPUAN, PENYALAHGUNAAN AGAMA, DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Penyalahgunaan Dana Yang Bersumber Dari Penerimaan Negara bukan Pajak Pada Puskesmas di Kabupaten X Ditinjau Dari Perspektif Tindak Pidana Korupsi

KEKEBALAN PENGACARA TRIBUNAL PIDANA INTERNASIONAL UNTUK RWANDA (INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA) DALAM HAL PENANGKAPAN PETER ERLINDER DI RWANDA DIKAITKAN DENGAN CONVENTION ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE UNITED NATIONS 1946

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1466 K/ PID.SUS/ 2013 TERKAIT PENJATUHAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DISERTAI DENGAN PIDANA DENDA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 67 KUHP

Tanggungjawab Huku Pidana Dokter Gigi

Penggunaan Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Peradilan Pidana

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi