Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

No Pict

PENGUASAAN TANAH OLEH WARGA DI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK REAKTIVASI JALUR KERETA API RANCAEKEK- TANJUNGSARI DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3591K/PDT/2018 TENTANG ALAT BUKTI AKTA OTENTIK DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Penguasaan Tanah Terindikasi Terlantar Atas Nama PT. Surya Nusa Nadicipta Oleh Masyarakat Di Kabupaten Sukabumi Ditinjau Dari UUPA dan PP Nomor 11 Tahun 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanah Wakaf yang Dialihkan Peruntukannya oleh Lembaga Adat Desa Sarak Opat di Kabupaten Aceh Tengah Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP PETANI PADI ATAS TANAH TERENDAM DAERAH ALIRAN SUNGAI CIMANUK UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR WADUK JATIGEDE DITINJAU DARI PERATURAN PERTANAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBANGUNAN RESTORAN AYAM GORENG DI ATAS TANAH YANG BERKEPEMILIKAN GANDA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
Komunikasi Pemerintahan Dalam Pembangunan : Studi Pada Pengadaan Tanah Proyek Pembangunan Jalan Tol Sumdawu Di Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2016

Komunikasi Pemerintahan Dalam Pembangunan : Studi Pada Pengadaan Tanah Proyek Pembangunan Jalan Tol Sumdawu Di Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2016

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN GADAI SAWAH OLEH PENERIMA GADAI (AR-RAHN) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Manajemen Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Air Tanah Kota Bandung

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PENJUALAN TANAH TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM HAL TERDAPAT SITUASI MAFQUD DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS PENJUALAN KAVELINGTANAH MATANG TANPA RUMAHOLEH DEVELOPERDIHUBUNGKAN DENGANUNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2763 K/PDT/2016 TENTANG SENGKETA TANAH ANTARA HAK ULAYAT MASYARAKAT MARGA BUAY BAHUGA DENGAN HAK GUNA USAHA MILIK PT PALM LAMPUNG PERSADA STUDI KASUS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL PALEMBANG-INDERALAYA (PALINDRA)

Detail CantumanXML DetailCite
Analisis Kapasitas Administratif Pemerintah Kota Bandung untuk Penerapan Bank Tanah di Kota Bandung

Analisis Kapasitas Administratif Pemerintah Kota Bandung untuk Penerapan Bank Tanah di Kota Bandung

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM ATAS PERJANJIAN GADAI TANAH PERTANIAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN UU NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UU NOMOR 56 PRP. TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN PADA MASYARAKAT DESA EMPLAK, PANGANDARAN, JAWA BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK GUNA USAHA YANG TERINDIKASI DITELANTARKAN OLEH PT. GOLDEN PRIVATE HAVEA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Terhadap Keabsahan Jual Beli Tanah Waris Secara Di Bawah Tangan Dalam Sengketa Antara Ibu Laila Dan Bapak Asrul Ditinjau Dari Hukum Adat Bengkulu Selatan Dan Hukum Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH TERHADAP HAK GUNA USAHA YANG TERKENA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA RUAS TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA TANAH WAKAF YANG TIDAK MEMILIKI AKTA IKRAR WAKAF ANTARA WAKIF DAN NAZHIR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kuningan (Studi pada Tahap Prabencana Tanah Longsor di Desa Cimenga Kecamatan Darma)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peran Pemerintah dalam Penyelesaian Masalah Tanah Terlantar Studi Kasus pada HGU PT Anam Koto Kabupaten Pasaman Barat yang Terbit Diatas Tanah Ulayat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGANTIAN KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PEMBANGUNAN PROYEK MASS RAPID TRANSIT (MRT) DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Studi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Tahun 2015

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Bundo Kanduang pada Masyarakat Minangkabau Masa Kini : studi kasus pada Bundo Kanduang di Nagari Koto Gadang Kab. Agam dan Nagari Pagaruyuang Kab. Tanah Datar

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE DAN JALAN TOL CISUMDAWU DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH TERLAPOR ACHMAD YOGIE DALAM HAL PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH YANG DIDUGA TELAH MENIMBULKAN SUATU TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH DAN BANGUNAN OLEH ORANG ASING MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 103 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA DAN PERKAWINAN CAMPURAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS NASIONALITAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pasca Bencana Tanah Longsor di Kampung Cibitung, Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung Tahun 2015 : studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kinerja Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang (Studi pada Penyelesaian Konflik Tanah di Desa Margamulya, Wanakerta dan Wanasari)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengawasan Penggunaan Air Tanah oleh Seksi Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peran Pemerintah Nagari dan Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa di Nagari Cingkariang : studi kasus tentang sengketa tanah ulayat kaum pada tahun 2013-2015

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kualitas Pelayanan Peralihan Hak Atas Tanah berdasarkan Jual Beli pada Kantor Pertanahan Kota Bandung

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PEMEGANG HAK ATAS TANAH DI ATAS HAK PENGELOLAAN LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI PT. KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE CILEGON

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERKAIT DENGAN PENGGANTIAN PPAT YANG MENINGGAL DUNIA DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN RUANG BAWAH TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI BUKTI HAK KEPEMILIKAN TANAH PEMAKAMANAN YANG DIKELUARKAN PENGELOLA PEMAKAMAN SAN DIEGO HILLS MEMORIAL PARK KARAWANG JAWA BARAT YANG DIPEROLEH DARI HASIL JUAL BELI ATAS TANAH PEMAKAMAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1987 JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 266 K/PDT/2015 MENGENAI BANTAHAN TEREKSEKUSI ATAS PENETAPAN SITA EKSEKUSI TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT CQ. DINAS PETERNAKAN MELAWAN AHLI WARIS RADEN ADIKOESOEMAH DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
Pengendalian Pengelolaan Air Tanah Oleh seksi Air tanah dinas Sumber Daya Air Dan Pertambangan dan Energi di Kabupaten Bandung

Pengendalian Pengelolaan Air Tanah Oleh seksi Air tanah dinas Sumber Daya Air Dan Pertambangan dan Energi di Kabupaten Bandung

Detail CantumanXML DetailCite
pengawasan Penggunaan air tanah kota bekasi oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi

pengawasan Penggunaan air tanah kota bekasi oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi

Detail CantumanXML DetailCite
Pengawasan Penyelenggaraan kegiatan sertifikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah oleh seksi pengendalian dan pemberdayaan BPN kabupaten Sumedang

Pengawasan Penyelenggaraan kegiatan sertifikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah oleh seksi pengendalian dan pemberdayaan BPN kabupaten Sumedang

Detail CantumanXML DetailCite
Premanfaatan limbah cetakan alginat kedokteran gigi sebagai pupuk pelengkap terhadap kualitas tanah dan hasil tanaman

Premanfaatan limbah cetakan alginat kedokteran gigi sebagai pupuk pelengkap terhadap kualitas tanah dan hasil tanaman

Detail CantumanXML DetailCite
Kadar Hg yang terkandung dalam air tanah daerah pemukiman sekitar kawasan indutri pulogadung tahun 2006

Kadar Hg yang terkandung dalam air tanah daerah pemukiman sekitar kawasan indutri pulogadung tahun 2006

Detail CantumanXML DetailCite

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog