Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT MELALUI FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP) YANG TIDAK LAYAK HUNI DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Agus Suwandono, S.H., LL.M. - Dr. Nia Kurniati, S.H., M.H. - Juanita Astrid

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pembangunan Perumahan dalam Penyediaan Hunian Berimbang ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dr. Hj. Yani Pujiwati, S.H., M.H. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG 2019 - Nabila Mazaya Putri

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI HUNIAN LAYAK BAGI PEKERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 4 TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

Firza Ai Tanama - Hj. Aam Suryamah S.H., M.H. - Nun Harrieti S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS TANAH TANPA ALAS HAK YANG SAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Betty Rubiati S.H., M.H. - Dr. Nia Kurniati S.H., M.H. - Edni Ibnutyas

Detail Cantuman XML Detail Cite

Fungsi Pemerintahan dalam Memenuhi Perumahan Rakyat melalui Program Satu Juta Rumah di Kabupaten Bandung Tahun 2016 : studi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung

Herry Suharyadi - Neneng Yani Yuningsih - Tri Darmawan 170410120126

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisa Desain Produk pada Perumahan Real Estate PT. Andalan Putra

Clarissa Pangestu 170610120124 - Pratami Wulan Tresna - Ria Arifianti

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN RUMAH DENY AKUNG DI JALAN CAKRA NEGARA YANG DITUTUP AKSES JALANNYA OLEH WARGA PEDULI PERUMAHAN BUKIT MAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Galih Maulidin Nugraha - Mulyani Djakaria - Yani Pujiwati

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengawasan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi : studi pada kepenghunian rusunawa Cibeureum Kota Cimahi

Candradewini - Nina Karlina - Reni Widianingsih 170110100113

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DAN PEMILIK TANAH TERHADAP KASUS WANPRESTASI OLEH PENGEMBANG DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGEMBANGAN PERUMAHAN BAMBU PETUNG RESIDENCES DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Mulyani Djakaria - Nadira Taufiqa - Yani Pujiwati

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DAN PEMILIK TANAH TERHADAP KASUS WANPRESTASI OLEH PENGEMBANG DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGEMBANGAN PERUMAHAN BAMBU PETUNG RESIDENCES DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Mulyani Djakaria - Nadira Taufiqa - Yani Pujiwati

Detail Cantuman XML Detail Cite

JAMINAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH(KPR) DENGAN MENGGUNAKAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN(SKMHT) DALAM PROGRAM FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN(FLPP) DI PT. BTN CABANG SURABAYA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/PRT/M/2014

Adhari Kasih Sekaringati - Betty Rubiati - Etty Mulyati

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengendalian pemamfaatan ruang perumahan perkotaan di kawasan bandung Utara

NURUNNISA ALAWIYAH ( 170110100108 )

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT MELALUI FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP) YANG TIDAK LAYAK HUNI DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pembangunan Perumahan dalam Penyediaan Hunian Berimbang ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI HUNIAN LAYAK BAGI PEKERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 4 TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS TANAH TANPA ALAS HAK YANG SAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Fungsi Pemerintahan dalam Memenuhi Perumahan Rakyat melalui Program Satu Juta Rumah di Kabupaten Bandung Tahun 2016 : studi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung

Analisa Desain Produk pada Perumahan Real Estate PT. Andalan Putra

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN RUMAH DENY AKUNG DI JALAN CAKRA NEGARA YANG DITUTUP AKSES JALANNYA OLEH WARGA PEDULI PERUMAHAN BUKIT MAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pengawasan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi : studi pada kepenghunian rusunawa Cibeureum Kota Cimahi

JAMINAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH(KPR) DENGAN MENGGUNAKAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN(SKMHT) DALAM PROGRAM FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN(FLPP) DI PT. BTN CABANG SURABAYA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/PRT/M/2014

Pengendalian pemamfaatan ruang perumahan perkotaan di kawasan bandung Utara

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi