Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

No Pict

[SKRIPSI] GAMBARAN DIRI RELIGIUS PADA INDIVIDU DENGAN ORANG TUA BEDA AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PERKAWINAN BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN TANPA DISPENSASI KAWIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PERKAWINAN PERIPARAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARMONISASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP PERKAWINAN DI KAMPUNG URUG KABUPATEN BOGOR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS PERKAWINAN KEDUA DAN SELANJUTNYA YANG DIDASARKAN PADA AKTA PERCERAIAN PALSU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP KONFLIK PEREBUTAN WARISAN ANTARA ANAK DARI PERNIKAHAN PERTAMA DENGAN SUAMI PERNIKAHAN KEDUA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PEWARISAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN SIRRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP KONFLIK PEREBUTAN WARISAN ANTARA ANAK DARI PERNIKAHAN PERTAMA DENGAN SUAMI PERNIKAHAN KEDUA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PEWARISAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Beserta Anaknya Yang Dicerai Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PERKAWINAN ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHU

Detail CantumanXML DetailCite
Konstruksi Makna Perkawinan Campuran Antar Negara

Konstruksi Makna Perkawinan Campuran Antar Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUSTERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO. 526/G2012/PN.Jkt.Sel TERKAIT PEMBATALAN PRENUPTIAL AGREEMENT (PERJANJIAN PRANIKAH) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peran Dalihan Na Tolu Dalam Adat Perkawinan Batak Toba (studi kasus pada adat perkawinan batak toba marga Naibaho Di Kota Bandug)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perkawinan Dini Pada Perempuan Di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Sumedang Jawa Barat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG STATUS ANAK DARI PERKAWINAN NGEBALAU (GANTI TIKAR) DI REJANG LEBONG BENGKULU DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS DAN KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN MENURUT PENGHAYAT KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PERKAWINAN SEBAGAI AKIBAT PERZINAAN DIHUBUNGKAN DE NGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM, DAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA AKIBAT ADANYA PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SELAMA PERKAWINAN BERLANGSUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 653 K/AG/2015 TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DIAJUKAN OLEH ISTERI PERTAMA TERHADAP PERKAWINAN ISTERI KEDUA YANG DILAKSANAKAN TANPA IZIN ISTERI PERTAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengasuhan Anak Prasekolah oleh Ibu Usia Dini di Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kawin Sedarah Masyarakat Adat Suku Polahi Di Gorontalo Dihubungkan dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA NOMOR 2350/Pdt.G/2013/PA.Tgrs TENTANG PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DIPUTUS VERSTEK DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ASUH ANAK YANG JATUH KEPADA BAPAK BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974, DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM .

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN KELAS 1A KHUSUS NOMOR 1394/PDT.G/2012/PA.JS TENTANG PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT YANG DIAJUKAN OLEH ISTERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENETAPAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA TERHADAP PERNIKAHAN SIRI YANG DILAKUKAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HARTA PERKAWINAN SETELAH PERCERAIAN DI DAERAH BOJONEGORO JAWA TIMUR MENURUT HUKUM ADAT BOJONEGORO JAWA TIMUR DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS PERKAWINAN DAN PERCERAIAN SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN KALANGKAH DI DESA PANYINGKIRAN KECAMATAN JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN ANAK HASIL PERKAWINAN POLIGAMI LEBIH DARI EMPAT (4) ISTERI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN MEMPELAI WANITA TELAH HAMIL DI LUAR NIKAH DENGAN PIHAK KETIGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM, DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA CIANJUR NO. 0408/PDT.P/2015/PA.CJR TENTANG PERBAIKAN AKTA NIKAH MELALUI ISBAT NIKAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI STATUS PERKAWINAN YANG SALAH SATU PASANGAN BERPINDAH AGAMA DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PASURUAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WARIS ANAK YANG LAHIR PADA PERKAWINAN SEDARAH YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DANUU PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO NO.1679/PDT.G/2012/ PA.BJN TENTANG PERMOHONAN IZIN PENJATUHAN TALAK DENGAN ALASAN KAWIN PAKSA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog