Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

HAK ANAK ANGKAT LAKI-LAKI ATAS BAGIAN WARISANNYA YANG DITAHAN OLEH ANAK KANDUNG PEWARIS DITINJAU BERDASARKAN SISTEM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA

Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H., M.H - Ginora Roma Ida Sinaga - Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN PERKAWINAN PERIPARAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Dr. Djanuardi, S.H., M.H. - Hazar Kusmayanti, S.H., M.H. - MEGA MUTIARA PUTRI

Detail Cantuman XML Detail Cite

HARMONISASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP PERKAWINAN DI KAMPUNG URUG KABUPATEN BOGOR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

AGNIA RAHMAH - Dr. Djanuardi, S.H., M.H. - Hazar Kusmayanti, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hubungan antara Informasi Difteri yang Diperoleh Ibu dengan Sikap Pencegahan melalui Imunisasi Outbreak Response Immunization : Studi Korelasional Hubungan Antara Informasi Difteri Yang Diperoleh Ibu dengan Sikap Pencegahan Melalui Imunisasi Outbreak Response Immunization di Wilayah Kerja Puskesmas Tarogong Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut

Andriyanto - Pawit M Yusuf - WINDI Widia Waty

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanah Wakaf yang Dialihkan Peruntukannya oleh Lembaga Adat Desa Sarak Opat di Kabupaten Aceh Tengah Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat

Divya Pratiwi - Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H., M.H. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG 2019 - Dr. Hj Renny Supriyatni, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Sinergitas lembaga adat dan lembaga pemerintahan dalam tata kelola pemerintahan nagari : studi pada Wali Nagari, Badan Musyawarah Nagari, dan Karapatan Adat Nagari di Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 - 2018

Jajang Sutisna - Muhamad Farid 170410150012 - SAMUGYO IBNU REDJO

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peran Dalihan Na Tolu Dalam Adat Perkawinan Batak Toba (studi kasus pada adat perkawinan batak toba marga Naibaho Di Kota Bandug)

Asep Rachlan - Budi Rajab - Marcius Sarumaha 170510110043

Detail Cantuman XML Detail Cite

Sistem Pemeilihan Wali Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Sumatra barat Tahun 2013

H. Utang Suwaryo - Iyep Saefulrahman - Miki Yolatrysna 170410110021

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN SURAT WASIAT BAGI ANAK PEREMPUAN ATAS HARTA PENINGGALAN ORANGTUANYA SUKU BATAK BERDASARKAN HUKUM ADAT

Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H., M.Hum. - Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. - Ramadhan Satriya Wicaksana

Detail Cantuman XML Detail Cite

Strategi Pemerintah Kabupaten Agam dalam Penerapan Nilai-Nilai Adat Minangkabau pada Masyarakat di Tahun 2016 : studi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam

Fajar Ferdian Pratama 170410140016 - Nasrullah Nazsir - UTANG SUWARYO

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN TENTANG PELANGGARAN KEPALA ADAT DALAM PENGELOLAAN HARTA PUSAKA DI DESA BATUSANGKAR DITINJAU DARI HUKUM ADAT MINANGKABAU

Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H., M.H. - Linda Rachmainy, S.H., M.H. - Mayo Mikhael Immanuel

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS YANG MENJADI MUALAF DALAM KELUARGA MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA DI KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DITINJAU DARI HUKUM ADAT TIONGHOA DAN HUKUM ISLAM

Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H., M. H. - Hazar Kusmayanti, S.H., M.H. - Melati Nur Fajri

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peran Pemerintah Nagari dan Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa di Nagari Cingkariang : studi kasus tentang sengketa tanah ulayat kaum pada tahun 2013-2015

Nasrullah Nazsir - Rudiana - Senmei Wardhatul Nur 170410120114

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN UPACARA LABUH SAJI BAGI MASYARAKAT ADAT PALABUHAN RATU KABUPATEN SUKABUMI DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Deasy Novianti - Fatmi Utarie Nasution - Renny Supriyatni

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERKAWINAN YANG DIDASARKAN PADA IKATAN PERJODOHAN DALAM KANDUNGAN DI DESA NONGGUNONG KABUPATEN SUMENEP JAWA TIMUR BERDASARKAN HUKUM ADAT MADURA DAN HUKUM ISLAM

Djanuardi - Fatmi Utarie Nasution - GINA ARIELA

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS PERALIHAN STATUS TANAH PUSAKO TINGGI MENJADI TANAH HAK MILIK OLEH MAMAK KEPALA WARIS DITINJAU DARI HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Ade Frig Gustin - Nia Kurniati - Sonny Dewi Judiasih

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEDUDUKAN UANG BELANJA (UANG PANAI’) PADA PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT MAKASSAR DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

An’nisaa Khalida - Bambang Daru Nugroho, - Djanuardi

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM KEABSAHAN PERNIKAHAN KALANGKAH DI DESA HARJASARI KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Della Ardelina - Djanuardi - Fatmi Utarie Nasution

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HARTA WARISAN WANITA MINANGKABAU YANG MENIKAH BEDA AGAMA DENGAN PRIA WNA DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT MINANGKABAU

Djanuardi - Eidy Sandra - Julia Jasmine

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PRINSIP ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH DALAM SISTEM KEWARISAN MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU SUMATERA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Adola Leonardi - Eidy Sandra, - Eman Suparman

Detail Cantuman XML Detail Cite

HAK WARIS SUAMI TERHADAP HARTA ISTRI BERADAT MINANGKABAU YANG TELAH MENINGGAL YANG TIDAK MEMILIKI ANAK DITINJAU DARI HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN HUKUM ISLAM

Hazar Kusmayanti - Mohamad Aditya - Sonny Dewi Judiasih

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

HAK ANAK ANGKAT LAKI-LAKI ATAS BAGIAN WARISANNYA YANG DITAHAN OLEH ANAK KANDUNG PEWARIS DITINJAU BERDASARKAN SISTEM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA

TINJAUAN PERKAWINAN PERIPARAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

HARMONISASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP PERKAWINAN DI KAMPUNG URUG KABUPATEN BOGOR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Tanah Wakaf yang Dialihkan Peruntukannya oleh Lembaga Adat Desa Sarak Opat di Kabupaten Aceh Tengah Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat

Sinergitas lembaga adat dan lembaga pemerintahan dalam tata kelola pemerintahan nagari : studi pada Wali Nagari, Badan Musyawarah Nagari, dan Karapatan Adat Nagari di Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 - 2018

Peran Dalihan Na Tolu Dalam Adat Perkawinan Batak Toba (studi kasus pada adat perkawinan batak toba marga Naibaho Di Kota Bandug)

Sistem Pemeilihan Wali Nagari Minangkabau Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Sumatra barat Tahun 2013

KEDUDUKAN SURAT WASIAT BAGI ANAK PEREMPUAN ATAS HARTA PENINGGALAN ORANGTUANYA SUKU BATAK BERDASARKAN HUKUM ADAT

Strategi Pemerintah Kabupaten Agam dalam Penerapan Nilai-Nilai Adat Minangkabau pada Masyarakat di Tahun 2016 : studi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam

TINJAUAN TENTANG PELANGGARAN KEPALA ADAT DALAM PENGELOLAAN HARTA PUSAKA DI DESA BATUSANGKAR DITINJAU DARI HUKUM ADAT MINANGKABAU

KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS YANG MENJADI MUALAF DALAM KELUARGA MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA DI KECAMATAN SUNGAILIAT KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DITINJAU DARI HUKUM ADAT TIONGHOA DAN HUKUM ISLAM

Peran Pemerintah Nagari dan Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa di Nagari Cingkariang : studi kasus tentang sengketa tanah ulayat kaum pada tahun 2013-2015

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN UPACARA LABUH SAJI BAGI MASYARAKAT ADAT PALABUHAN RATU KABUPATEN SUKABUMI DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERKAWINAN YANG DIDASARKAN PADA IKATAN PERJODOHAN DALAM KANDUNGAN DI DESA NONGGUNONG KABUPATEN SUMENEP JAWA TIMUR BERDASARKAN HUKUM ADAT MADURA DAN HUKUM ISLAM

ANALISIS PERALIHAN STATUS TANAH PUSAKO TINGGI MENJADI TANAH HAK MILIK OLEH MAMAK KEPALA WARIS DITINJAU DARI HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEDUDUKAN UANG BELANJA (UANG PANAI’) PADA PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT MAKASSAR DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

TINJAUAN HUKUM KEABSAHAN PERNIKAHAN KALANGKAH DI DESA HARJASARI KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HARTA WARISAN WANITA MINANGKABAU YANG MENIKAH BEDA AGAMA DENGAN PRIA WNA DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT MINANGKABAU

PENERAPAN PRINSIP ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH DALAM SISTEM KEWARISAN MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU SUMATERA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM

HAK WARIS SUAMI TERHADAP HARTA ISTRI BERADAT MINANGKABAU YANG TELAH MENINGGAL YANG TIDAK MEMILIKI ANAK DITINJAU DARI HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN HUKUM ISLAM

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi