Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Terminologi Hukum Inggris - Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DAMPAK HUKUM PERBEDAAN STANDAR LINGKUNGAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL KEDUA NEGARA DALAM RANGKA ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIA NATIONS FREE-TRADE AREA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP MUSIK TRADISIONAL YANG TELAH DIMODIFIKASI MENJADI ELECTRONIC DANCE MUSIC OLEH DISJOKI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELINDUNGAN KARYA CIPTA SENI INSTALASI MILIK SENIMAN ASING ATAS TINDAKAN PENIRUAN YANG DILAKUKAN OLEH RABBIT TOWN INDONESIA, BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PADA MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia ditinjau dari Asas Jujur dan Adil

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kamus Perbankan Inggris-Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI DATA PRIBADI TERKAIT PENJUALAN DATABASE MNOMOR TELEPON GENGGAM MELALUI INTERNET DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
Ilmu Negara

Ilmu Negara

Detail CantumanXML DetailCite
Ilmu Negara

Ilmu Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS JASA PENANGANAN KARGO DAN POS OLEH PT ANGKASA PURA LOGISTIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Good strategy Bad Strategy, strategi baik dan buruk dalam bisnis

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Mencari Supremasi Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FUNGSI KOPERASI SEBAGAI PENYALUR KREDIT USAHA RAKYAT TERHADAP UMKM DIKAITKAN DENGAN PERMENKEU NOMOR 20/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pedoman Hubungan Industrial

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH TERSANGKA EP DALAM HAL DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERUPA PEMAKAIAN DAN PENGUSAHAAN MATA AIR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 94 AYAT 3 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LARANGAN BAGI SISWI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YANG HAMIL UNTUK MELANJUTKAN SEKOLAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGANANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Paradigma Baru Bentuk Dan Sistem Pertanggung Jawaban Keuangan Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN OPERATION SOVEREGN BORDER OLEH KAPAL ACV OCEAN PROTECTOR AUSTRALIA DI PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Antara Indonesia Dan Timor Leste Dalam Perspektif Restorative Justice

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH BAGI INVESTASI SWASTA DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2010 JUNCTO PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DIKAITKAN DENGAN P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBLOKIRAN SITUS INTERNET BERMUATAN PORNOGRAFI OLEH PEMERINTAH DIKAITKAN DGN UU NO 12 THN 2005 TENTANG RATIFIKASI ICCPR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM POLIS ASURANSI JIWA GUNA KEPENTINGAN TERTANGGUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pendapat Hukum Mengenai Kedudukan Judiono Tosin dan Yannes Naibaho Selaku Personal Guarantor Dalam Hal Pernyataan Pailit Yang Diajukan Oleh PT ASTRIA RAYA BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI PENGGUNAAN SENJATA TAJAM UNTUK MENUNJANG PEKERJAAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG SENJATA TAJAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIKSAAN LUMBA-LUMBA DALAM PERAGAAN ATRAKSI SATWA OLEH KORPORASI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO.: 69/PID/2010/PT.SBY DALAM HAL PERMOHONAN RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 36 PK/PID/2003 TENTANG MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMALSUKAN SURAT DAN MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA AUTENTIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NO 03/PRA-PID/2013/PT-MDN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 65/PUU-IX/2011 YANG MENCABUT PASAL 83 AYAT 2 UU NO 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DI ASEAN DAN UNI EROPA UNTUK MENCARI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA YANG IDEAL DI ASEAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TARMAC DELAY DIKAJI BERDASARKAN HKM NASIONAL INDONESIA TERHADAP KASUS LION AIR TUJUAN MANADO JAKARTA DGN NO PENERBANGAN JT755

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN MENGUBAH TAMPILAN LAMAN SITUS (DEFACING) MILIK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PENERAPAN PERJANJIAN GADAI PRO" DENGAN OBJEK EMAS SEBAGAI PRODUK SYARIAH DI PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) TBK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI EKSPLOITASI SECARA EKONOMI KOMERSIAL MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NO. 23 TAHUN 2002

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Pemberian Izin Praktek dan Pembinaan Profesi Akuntan Publik Dalam Hubungannya Dengan Independensi Profesi Akuntan Publik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN PENERAPAN SISTEM PEMASYARAKATN DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 572 TAHUN 2010 TENTANG PENGUJIAN AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR DALAM UPAYA MENGURANGI PENCEMARAN UDARA DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN SEWA-GUNA-USAHA(LEASING) YANG DILAKUKAN OLEH MASKAPAI PENERBANGAN GARUDA INDONESIA DENGAN DUBAI AEROSPACES ENTERPRISES DITINJAU DARI SK MENTERI KEUANGAN RI NO 1169/KMK.01/1991 TENTANG KEGIATAN SEWA-GUNA-USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN TINDAKAN HUKUM DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG TERLAMBAT MENGAJUKAN TAGIHAN UTANG PAJAK KEPADA KURATOR DALAM KASUS PAILIT PT METRO BATAVIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK SERTA YURISDIKSI SUATU NEGARA TERHADAP ORANG-ORANG YANG MENDAPAT PERLINDUNGAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT KASEPUHAN CIPTA GELAR DLM SENGKETA PENGELOLAAN HUTAN ADAT DI KAWASAN GUNUNG HALIMUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL DALAM PENGIRIMAN BARANG MELALUI PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG DITINJAU DARI BUKU III KUH PERDATA DAN KLAUSULA BAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Hak Cipta Dihubungkan Dengan Fungsi Polri Dalam Penegakan Hukum.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERKAIT DATA PRIBADI DLM PERJANJIAN BAKU PERMOHONAN KARTU KREDIT BANK DIHUBUNGKAN DGN PERATURAN PERBANKAN DAN KITAB UU HKM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BORDEAUX WINE SEBAGAI SALAH SATU INDIKASI GEOGRAFIS DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN TRADE RELATED ASPECT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPs)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH HIBAH YANNG BELUM DIDAFTRAKAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERMINTAAN PEMBUKAAN RAHASIA BANK OLEH BADAN PENGAWAS PASAR MODAL KEPADA BANK INDONESIA UNTUK MENGETAHUI ALIRAN DANA DAN PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM PT BANK UNIBANK Tbk. DI BURSA EFEK JAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Kekayaan BUMN Persero Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Pengelolaan Kekayaan BUMN Persero Dihubungkan Dengan Sistem Keuangan Negara Dalam Membangun Perekonomian Mencapai Negara Kesejahteraan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP KERUGIAN NEGARA DIBIDANG PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA YANG DISEBABKAN OLEH PENANAMAN MODAL ASING DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DIKAITKAN DENGAN UNITED NATI

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog