Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   11   12   13   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

MEMORANDUM TERHADAP PERKARA NO. 2368/PDT.G/2012/P.A. BANDUNG TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN ISTERI TERHADAP ANAK SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN DITINJAU DARI UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENETAPAN UPAH MINIMUM DI KOTA BANDUNG DALAM KAITANNYA DENGAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UU NO. 32 TAHUN 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATASAN HAK UNTUK DUDUK DALAM PEMERINTAHAN BERDASARKAN GARIS KETURUNAN DAN/ATAU PERKAWINAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penataan Pola Hubungan Kewenangan KPK Dengan POLRI dan Kejaksaan Dalam Penegakkan Hukum Pemberantasan Korupsi Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP KESELAMATAN PASIEN SYIK ANAFILAKTIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Keselamatan Pasien Syok Anafilaktik Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Keselamatan Pasien Syok Anafilaktik dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGAMBILALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA BERDASARKAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965 (ICED 1965) DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMBERIAN REPARASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PBB TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN OLEH PEJABAT SIPIL INTERNASIONAL (INTERNATIONAL CIVIL SERVANTS) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG DALAM MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI KEBIJAKAN PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK BERDASARKAN PERDA K3 KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab pemerintahan daerah kota Bandung dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kebijakan penetapan kawasan tanpa rokok berdasarkan perda K3 Kota Bandung

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH BAWASLU TERHADAP PENOLAKAN LAPORAN BAWASLU ATAS PELANGGARAN PIDANA PEMILU LEGISLATIF 2009 OLEH POLRI BERKAITAN DENGAN DIKELUARKAN SURAT EDARAN NO. 676/KPU/IV/2009 DAN NO. 684/KPU/IV/2009 OLEH KPU (LEGAL MEMORA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG DILAKUKAN OLEH ISTERI TERHADAP SUAMI YANG MELAKUKAN PERKAWINAN LEBIH DARI SATU ORANG (POLIGAMI) MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SERTA KOMPILA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP WARGA NEGARA YANG BERADA DI LUAR NEGERI KHUSUSNYA TERHADAP KASUS TENAGA KERJA INDONESIA YANG MENJALANI PROSES HUKUM DI MALAYSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN TENAGA KEPERAWATAN DALAM PENANGANAN PASIEN PENYAKIT MENULAR DI RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kesehatan Dan Keselamatan Tenaga Keperawatan Dalam Penanganan Tenaga Penyakit Menular Di Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Mengamankan Harta Pailit Dalam Praktik Berdasarkan Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NSABAH ATAS TIDAK DIBERITAHUKANNYA HAK NASABAH PADA PENERAPAN KONTRAK BAKU DALAM PELAKSANAAN AKAD QARDH BERAGUN EMAS DARI POJK NO 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN DAN KOMPILASI HUKUM EKONOM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS BEREDARNYA OBAT TRADISIONAL ASING YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL BERBAHASA INDONESIA PADA KEMASANNYA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 19

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pemberi Kuasa Dan Pemilik Kuasa Pertambangan Yang Tidak Sah Yang Terjadi Dalam Sengketa Izin Usaha Pertambangan Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Sistem H

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PT. PLN (PERSERO) TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PEMADAMAN LISTRIK SECARA BERGILIR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Acara Mahkamah Konstitusi Terkait Sengketa Pilkada.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 Mengenai Pengujian Pasal 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 25 tentang Penanaman Modal terhadap Penanaman Modal (Asing) Bidang Agribisnis di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP NIRLABA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PESERTA JAMSOSTEK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PERATURAN BANK INDONESIA NO. 14/17/PBI/2012 TENTANG KEGIATAN USAHA BANK BERUPA PENITIPAN DENGAN PENGELOLAAN (TRUST) TERHADAP PERKEMBANGAN PERJANJIAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 184 K/Pdt.Sus-HKI(M)/2013 MENGENAI PEMBATALAN MEREK (CHRISTIAN DIOR COUTURE vs KIMSAN PURWO DAN KIMAN PURWO) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PELAKSAAN KEWENANGAN MK MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 28 UUD 194

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Peran PT Perusahan Listrik Negara (Persero) Sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenalistrikan (PKUK) Dan Kaitannya Dengan Peran swasta serta Koperasi Dalam Perkembangan Bisnis Ketenagalistrikan Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Pidana Tentang Hak Asasi Pelapor Untuk Mendapatkan Informasi Publik Melalui Surat Pemeberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

BENTUK PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL BERDASARKAN UNDANG UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Dekonsentrasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Luas Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DEMOCRATIC CONSTITUTION-MAKING" DALAM PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945: Perbandingan Dengan Afrika Selatan"DEMOCRATIC CONSTITUTION-MAKING" DALAM PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945: Perbandingan Dengan Afrika Selatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HAK TANAH ULAYAT TERHADAP HAK PENGUSAHA HUTAN DIHUBUNGKAN DENGAN HAK PENGUASAAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Dari Peranan United Nations Protecting Force Dalam Konflik Bersenjata di Bekas Negara Yugoslavia Dihubungkan Dengan Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perlindungan Warga Sipil di Waktu Perang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Kepemilikan Saham Oleh KUD Sinar Jaya Pada PT. Bakrie Finance Coorporation Dan PT Hero Mini Supermarket Dalam Rangka Proses Demokrasi Ekonomi Dihubungkan Dengan UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN TERHADAP BANK YANG MELAKUKAN AKTIVITAS SEBAGAI AGEN PENJUAL REKSA DANA DITINJAU DARI SURAT EDARAN BI NO.7/`9/DPNP TAHUN 2005 MENGENAI MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN PADA BANK YANG MELAKUKAN AKTIVITAS REKSA DANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG JUAL BELI SKRIPSI DUNIA MAYA DIKAITKAN DENGAN UU RI NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN PESERTA MAGANG DILINGKUNGAN P.T. JASA MARGA KOTA BANDUNG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MAS KAWIN (MAHAR) YANG BELUM DI BAYAR PADA SAAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KEKEBALAN HUKUM YANG DIBERIKAN SUATU NEGARA DIKAITKAN DENGAN PENEGAKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Handing-Over Dalm Penanggulangan Kejahatan Lintas Batas Teritorial Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TUJUAN YAYASAN YANG BERSIFAT (CHARITABLE PURPOSE) KEGIATAN USAHA MENCARI LABA (COMMERCIAL PURPOSES) DENGAN CARA MENDIDIRKAN BADAN USAHA DAN/ATAU IKUT SERTA DALAM SUATU BADAN USAHA DIHUBUNGKAN DENGAN UU No. 16 TAHUN 2001 TENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN UPAYA HUKUM PENUNJAUAN KEMBALI DALAM HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengambilan Keputusan secara Kolektif Oleh Pimpinan KPK Dalam Hal Penetapan Tersangka Berdaarkan Pasal 21 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengaruh Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Terhadap Penguatan Negara Hukum Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN INVESTASI ATAS PENGELOLAAN RESORT PULAU OLEH ORANG ASING DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   11   12   13   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog