Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

SOUTH EAST ASIA JOURNAL CONTEMPORARY BUSINESS, ECONOMICS AND LAW

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TRANSPARANSI INDEPENDENSI DAN PENGAWASAN KEJAHATAN PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASU S PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Good Corporate Governance; mengesampingkan hak-hak istimewa demi kelangsungan usaha

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLITIK HUKUM PERKOPERASIAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KUALIFIKASI KURIR NARKOTIKA DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DISEKAP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN MEREK DAGANG TERHADAP PENGGUNAAN BRAND IMAGE OLEH PRODUSEN TEMBAKAU YANG MENSPONSORI SUATU KEGIATAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN PP NOMOR 109 ...

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Lingkungan Hidup dihubungkan dengan pengelolaan di sektor hulu migas berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang migas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERIAN GRASI KEPADA TERPIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pidana di Indonesia Dalam Memberi Kewenangan Kepada Jaksa Agung Untuk Melakukan Upaya Hukum Luar Biasa Terhadap Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP PENENTUAN NASIB SENDIRI DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT ASLI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR REGISTER 1454K/PID.SUS/2011 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 7/PUU-XI/2013 PERIHAL PENGUJIAN UU NO 8 THN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 24 THN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI (KAJIAN LEGAL STANDING / KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 058-059-060-063/PUU-III/2005 MENGENAI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI NOMOR 6/PUU-VII/2009 MENGENAI FRASA MEMPERAGAKAN WUJUD ROKOK DALAM PASAL 46 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PERDAMAIAN PENGADILAN NEGERI KLAS I BANDUNG NO. 29.PdT/G/2007/PN.BDG MENGENAI STATUS HARTA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TELAH BERCERAI TETAPI MASIH BERTEMPAT TINGGAL DALAM SATU RUMAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 38.K/AG/1997/PTA.JAK TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN SUAMI YANG MEMILIKI DUA ISTRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 013 PK/Pdt.Sus/2007 ANTARA TJIPTO SISWOJO SELAKU SEKUTU AKTIF CV. TJAHJA SARI MELAWAN SIAM CORPORATE FINANCE INC MENGENAI TANGGUNG JAWAB RENTENG SEKUTU AKTIF DALAM PROSES KEPAILITAN P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 027 K/N/HAKI/2003, TANGGAL 12 DESEMBER 2003 TENTANG PERKARA MEREK TERKENAL SUNSWEET & DEVICE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 570.K/PID/1993 TANGGAL 14 SEPTEMBER 1993 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI LISTRIK PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) YANG DILAKUKAN OLEH ANTON RUSTANDI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1990.K/Pdt/2000 TENTANG EKSEKUSI GROSSE AKTA HIPOTIK DALAM PERKARA ANTARA OGAN GUNAWAN DAN NY. ERNAWATY MELAWAN P.T. BANK ARTHA GRAHA CABANG BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 138/PUU-VII/2009 TENTANG UJI MATERI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK TERHADAP UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-X/2012 TENTANG UJI MATERI PASAL 50 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 1982/Pid.B/2006 TENTANG KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN KASUS ADRIAN HERLING WAWORUNTU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONSEKUANSI YURIDIS DALAM HAL BANK GAGAL MENCAPAI MODAL INTI MINIMUM SEBAGAI IMPLEMENTASI ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Penyelesaian Sengketa Perbatasan Antar Daerah Dikaitkan Dengan Pemekaran Daerah di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Penyelesaian Sengketa Perbatasan Antar Daerah Dikaitkan Dengan Pemekaran Daerah Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Pertanggung Jawaban Pidana Di Bidang Pers Dalam Menyampaikan Informasi Kepada Publik Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANGUNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM TERHADAP PERKARA NO. 2368/PDT.G/2012/P.A. BANDUNG TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN ISTERI TERHADAP ANAK SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN DITINJAU DARI UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENETAPAN UPAH MINIMUM DI KOTA BANDUNG DALAM KAITANNYA DENGAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UU NO. 32 TAHUN 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATASAN HAK UNTUK DUDUK DALAM PEMERINTAHAN BERDASARKAN GARIS KETURUNAN DAN/ATAU PERKAWINAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penataan Pola Hubungan Kewenangan KPK Dengan POLRI dan Kejaksaan Dalam Penegakkan Hukum Pemberantasan Korupsi Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP KESELAMATAN PASIEN SYIK ANAFILAKTIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Keselamatan Pasien Syok Anafilaktik Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Keselamatan Pasien Syok Anafilaktik dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGAMBILALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA BERDASARKAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965 (ICED 1965) DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMBERIAN REPARASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PBB TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN OLEH PEJABAT SIPIL INTERNASIONAL (INTERNATIONAL CIVIL SERVANTS) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG DALAM MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI KEBIJAKAN PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK BERDASARKAN PERDA K3 KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab pemerintahan daerah kota Bandung dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kebijakan penetapan kawasan tanpa rokok berdasarkan perda K3 Kota Bandung

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH BAWASLU TERHADAP PENOLAKAN LAPORAN BAWASLU ATAS PELANGGARAN PIDANA PEMILU LEGISLATIF 2009 OLEH POLRI BERKAITAN DENGAN DIKELUARKAN SURAT EDARAN NO. 676/KPU/IV/2009 DAN NO. 684/KPU/IV/2009 OLEH KPU (LEGAL MEMORA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG DILAKUKAN OLEH ISTERI TERHADAP SUAMI YANG MELAKUKAN PERKAWINAN LEBIH DARI SATU ORANG (POLIGAMI) MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SERTA KOMPILA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistensi Stasiun Relai dikaitkan dengan Pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog