Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

STATUS PENGAKUAN (RECOGNITION) TERHADAP PEMERINTAHAN BARU HASIL KUDETA MILITER MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS KUDETA MILITER MESIR)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS DRAGAN NIKOLIC v. THE PROSECUTOR (APPEAL CHAMBER OF ICTY, IT-94-2-AR73, DECISION ON INTERLOCUTORY APPEAL CONCERNING LEGALITY OF ARREST, 2003) DIKAITKAN DENGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA (HAM) INTERNATIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DI RWANDA OLEH OMAR SERUSHAGO BERDASARKAN PUTUSAAN INTERNASIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA ICTR NO. ICTR-98-39-S

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN NEGARA PESERTA DAN BUKAN NEGARA PESERTA STATUTA ROMA : STUDI KASUS LIBYA 2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN THE NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO) DALAM MELAKUKAN TINDAKAN INTERVENSI KEMANUSIAAN BERDASARKAN THE NORTH ATLANTIC TREATY 1949

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Komiisi Kebenaran Sebagai Alternatif Solusi Keadilan Bagi Korban Kejahatan HAM Dalam Kerangka Rekonsiliasi Nasional Suatu Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONSEP PARTISIPASI LANGSUNG DALAM PERTEMPURAN DALAM SENGKETA BERSENJATA NON-INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TENTANG UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN COSTA RICA TERHADAP AKTIVITAS YANG DILAKUKAN NICARAGUA DI WILAYAH PERBATASAN KEDUA NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGALITAS KETENTUAN WAIVER CLAUSE DI DALAM SAN FRANCISCO PEACE TREATY 1951 YANG BERTENTANGAN DENGAN NORMA DASAR HUKUM INTERNASIONAL (JUS COGENS NORM) BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGALITAS PENAHANAN PREVENTIF (PREVENTIVE DETENTION) BERDASARKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL: STUDI KASUS PENAHANAN TAREK RESSAN HASSAN OLEH INGGRIS DI IRAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGALITAS PENGALIHAN KEDAULATAN PAPUA BARAT BERDASARKAN RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB 2504 (XXIV) TENTANG PENERIMAAN HASIL-HASIL PEPERA 1969

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGALITAS RESERVASI AMERIKA SERIKAT TERHADAP PASAL 6 DAN PASAL 7 INTERNATIONAL GOVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS 1966 BERDASARKAN VIENNA CONVENTION ON THE LAW TREATIES 1969

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM TERHADAP GUGATAN GEORGIA KEPADA RUSIA DI MAHKAMAH INTERNASIONAL TENTANG PELANGGARAN KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL (12 AGUSTUS 2008)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM TERHADAP TARMAC DELAY YANG DILAKUKAN OLEH ETIHAD AIRWAYS NOMOR 183 DIHUBUNGKAN DENGAN CONVENTION FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES FOR INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Nilai Praktikularisme Hak Asasi Manusia DalamDekralasi Hak Asasi Manusia Asean ditinjau Dari Hukum Hak Asasi manusia Intenasional dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Hak Asasi Manusia Internasional dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Hak Asasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Privatisasi BUMN Dalam Kerangka Perekonomian Nasional Berdasarkan Demokrasi Ekonomi Sebagai Implementasi Pasal 33 Ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELANGGARAN PRINSIP IKTIKAD BAIK TERHADAP NEGOSIASI TREATY ON CERTAIN MARITIME ARRANGEMENTS IN THE TIMOR SEA OLEH AUSTRALIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELARANGAN AHMADIYAH DAN KEWAJIBAN AHMADIYAH DALAM PENERAPAN PASAL 18 INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENANGGULANGAN ORANG - ORANG TANPA KEWARGANEGARAAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DALAM TEORI DAN PRAKTIK : STUDI KASUS SUKU ROHINGYA DI MYANMAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENANGKAPAN ABU ANAS AL-LIBI OLEH AMERIKA SERIKAT DI NEGARA LIBYA DIHUBUNGKAN DENGAN PENERAPAN PRINSIP NECESSITY TERHADAP PEMBERANTASAN KEJAHATAN TERORISME MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCULIKAN DAN PERDAGANGAN PERMEPUAN DALAM KONFLIK BERSENJATA NON û INTERNASIONAL : STUDI KASUS BOKO HARAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KRITIS TERHADAP MEKANISME PENEGAKAN KONVENSI CEDAW DI AFGHANISTAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB ATASAN DALAM PELANGGARAN BERAT HAM BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DEWAN KEAMANAN BANGSA-BANGSA TERHADAP NEGARA YANG MENDAPAT STATUS FAILED STATE BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA BUKAN PESERTA KONVENSI (NON-STATE PARTIES) PADA KECELAKAAN REAKTOR NUKLIR AKIBAT BENCANA ALAM (STUDI KASUS RADIASI NUKLIR AKIBAT GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI JEPANG)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSON WITH DISABILITIES (CRPD) 2011 DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA PELUNCUR TERHADAP BENDA ANGKASA YANG DIALIHKAN KEPEMILIKANNYA KEPADA MULTINATIONAL CORPORATION MENURUT HUKUM RUANG ANGKASA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENERBANGAN INTERNASIONAL YANG BERDAMPAK BAGI PERUBAHAN IKLIM MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP SAMPAH RUANG ANGKASA (SPACE DEBRIS) YANG BERDAMPAK BAGI LINGKUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN SPACE TREATIES DAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TRANSIT KEPAD KAUM ETNIS MINORITAS ROHINGYA YANG TIDAK MEMILIKI STATUS KEWARGANEGARAAN (STATELESS PERSON) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HAK KEWARGANEGARAAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KORBAN KECELAKAAN PESAWAT TERBANG YANG DIAKIBATKAN OLEH PENGGUNAAN PERALATAN ELEKTRONIK DALAM PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA BANDAR UDARA TERKAIT RUNWAY END SAFETY AREA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN DAN KONVENSI CHICAGO 1944 TENTANG PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PRODUSEN (PRODUCT LIABILTY) DI BIDANG INDUSTRI PESAWAT UDARA, SUATU TINJAUAN PERBANDINGAN BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN HUKUM AMERIKA SERIKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN DEKLARASI KEMERDEKAAN SEPIHAK NEGARA DAN PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL TENTANG THE RIGHTS OF SELF-DETERMINATION ATAS KOSOVO DALAM PERMOHONAN ADVISORY OPINION KEPADA ICJ OLEH NEGARA SERBIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI U.N. CONVENTION ON THE RIGHTS OF CHILD DALAM SISTEM KEIMIGRASIAN INDONESIA, KHUSUSNYA TERKAIT PERLINDUNGAN HAK PENGUNGSI DAN PESUAKA ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN JASA AKSES INTERNET GRATIS DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN RUANG UDARA TERBUKA (OPEN SKY POLICY) DI ASEAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDUSTRI PENERBANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan dan Status Jus Cogens (Peremptory Norms) Dalam Hukum Internasional Serta Peranannya Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Universal.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL YANG DITAFSIRKAN BERBEDA OLEH PARA PIHAK DALAM SENGKETA KUILPREAH VIHEAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KETENTUAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN LARANGAN TERBANG TERHADAP MASKAPAI INDONESIA OLEH UNI EROPA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK UNTUK HIDUP SEBAGAI NORMA JUS COGENS DALAM PENEMBAKAN PESAWAT UDARA SIPIL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Terhadap Pangan Olahan Tidak Halal Yang Berlabel Halal Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI WARTAWAN DALAM WILAYAH SENGKETA BERSENJATA DI INDONESIA SEBAGAI KONSEKUENSI ADANYA JAMINAN KEBEBASAN PERS DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TAWANAN TERORISME INTERNASIONAL DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL: STUDI KASUS PENAHANAN ANGGOTA TALIBAN DAN AL-QAEDA OLEH AMERIKA SERIKAT DI AFGHANISTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP AGAMA MINORITAS DAN KEPERCAYAAN MINORITAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSYARATAN KEANGGOTAAN PBB MENURUT PIAGAM PBB ( STUDI KASUS PALESTINA )

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNG JAWABAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ISRAEL-PALESTINA DI JALUR GAZA DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI MELALUI POWERLINE COMMUNICATION SYSTEM (PLC) BERDASARKAN PENGATURAN TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Antisipasi Yuridis Menghadapi Era Komersialisasi Satelit Telekomunikasi Bagi Pembentukan Undang - Undang Kedirgantaraan Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK-ASPEK HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI PENAMBANGAN MINERAL DAN BAHAN TAMBANG LAINNYA DI RUANG ANGKASA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog