Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA KONSEP SMART CITY PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Pajak

Hukum Pajak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Potensi Pengenaan Pajak Restoran Kepada Pedagang Kaki Lima Kuliner Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Adhitama Putra Avianto

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN TUNGGAKAN PAJAK DAERAH MELALUI KEJAKSAAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI DKI JAKARTA OLEH GUBERNUR DKI JAKARTA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN ONLINE RETAIL MELALUI PLATFORM MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Dirugikan Akibat Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Apartemen oleh Pemerintah Kota Bandung Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindu

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Menteri Dalam Negeri Dalam Melakukan Pencabutan Layanan Izin Gangguan di Daerah Dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGENAAN PAJAKPENGHASILAN TERHADAP PERUSAHAAN PENYEDIA LAYANAN OVER THE TOP ASING SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN IZIN PABRIK BUNGA API PT. PANCA BUANA CAHAYA SUKSES DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 40/M-IND/PER/6/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011-2031

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN MESIN PARKIR ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR RETRIBUSI PARKIR DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGENAAN PAJAK REKLAME OLEH PEMERINTAH KOTA MEDAN TERHADAP PENYELENGGARAAN REKLAME DI ZONA LARANGAN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGENAAN UANG TEBUSAN DALAM PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP HUTANG YANG TELAH DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Reklame Tidak Berizin Di Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN KEUANGAN ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PERKARA GUGATAN PT. MARVELZON INDONESIA TERHADAP BUPATI CIAMIS ATAS DITOLAKNYA PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLOITASI PASIR BESI DI LAUT LEPAS PESISIR PANTAI SELATAN KABUPATEN CIAMIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK PERUSAHAAN BERFUNGSI SPECIAL PURPOSE VEHICLE YANG DIDIRIKAN PADA NEGARA TAX HAVEN UNTUK MELAKUKAN PENGGELAPAN PAJAK DALAM PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLA PENATAAN RUANG BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT KAMPUNG NAGA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA BERDASARKAN KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SINKRONISASI SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN BASIS DATA PERTANAHAN GUNA MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dikaitkan Dengan Kewenangan Daerah Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PRAPERADILAN NO. 04/PID.PRAP/2010/PN.JKT.SEL TANGGAL 9 FEBRUARI 2010 MENGENAI KESEWENANG-WENANGAN PENYIDIK YANG MELAKUKAN PENYIDIKAN ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA PAJAK OLEH KALTIM PRIMA COAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Camat Dalam Pemberian Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Garut Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Good governance Dan Pelayanan Publik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DALAM LEGISLASI PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT UMUM SWASTA BERDASARKAN OTONOMI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH MENGATUR PENGGUNAANDANA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGUPAYAKAN PENERIMAAN DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONSISTENSI PENGATURAN KEWAJIBAN MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONTRIBUSI PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM TENTANG PRAKTIK TRANSFER PRICING DIHUBUNGKAN DENGAN PENGGELAPAN PAJAK DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pajak Penghasilan Terhadap Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KEWENANGAN WALIKOTA DALAM MENENTUKAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU SEBAGAI DASAR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 15 TAHUN 2008 DAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 361 TAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembebasan Utang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sebagai Insentif Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Propinsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Menurut Undang-Undang No 40 Th 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN MELALUI UPAYA PENERAPAN HUKUM PIDANA (PENAL) DAN UPAYA DI LUAR HUKUM PIDANA (NON PENAL)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN MELALUI PENYANDERAAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN UTANG PAJAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Keadilan Pada Kebijakan Ketenagakerjaan Terhadap Hubungan Kerja Dalam Upaya Mengembangkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENANAMAN MODAL ASING SEBAGAI BIAYA PEMBANGUNAN NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PT. ASIAN AGRI GROUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Gangguan Jiwa Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tenta

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB RENTENG DALAM PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIHUBUNGKAN DENGAN PERIKATAN TANGGUNG MENANGGUNG BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI MODUS OPERANDI RESTITUSI PAJAK FIKTIF YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA KEUANGAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERHADAP PT TIMOR PUTERA NASIONAL DALAM HAL PENAGIHAN UTANG PAJAK ATAS PRODUK KENDARAAN BERMOTOR TIMOR"INDAK"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI UNIT JEMBATAN TIMBANG SEBAGAI PELAKSANA KEBIJAKAN DI BIDANG ANGKUTAN BARANG DAN KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI JAWA BARAT BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK BAGI HASIL PEMERINTAH DAERAH ATAS SUMBER DAYA PANAS BUMI DALAM ERA OTONOMI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Pengawasan Kepabeanan Terhadap Perizinan Impor sebagai Upaya Penyelesaian Dwelling Time

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP KETENTUAN KONSESI YANG DIBERIKAN OLEH OTORITAS PELABUHAN SELAKU REGULATOR KEPADA PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) SELAKU OPERATOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF DASAR LISTRIK OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 9PLN) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG STAF KHUSUS PRESIDEN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog