Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. NOMOR. 2724 K/Pdt/2001 TENTANG SURAT IJIN VB. NOMOR. 064841 MENGENAI ALAS HAK PENEMPATAN DAN PENGHUNIAN RUMAH DINAS PT. POS (PERSERO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN PENDIRIAN LEMBAGA KEARSIPAN DI PERGURUAN TINGGI NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Camat Dalam Pemberian Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Garut Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Good governance Dan Pelayanan Publik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DALAM LEGISLASI PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT UMUM SWASTA BERDASARKAN OTONOMI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN MENTRI KEUANGAN TERKAIT PENGHAPUSAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH UNTUK KELOMPOK BARANG YANG TERBUAT DARI KULIT DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PROV DKI JAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH MENGATUR PENGGUNAANDANA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGUPAYAKAN PENERIMAAN DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN (UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONSISTENSI PENGATURAN KEWAJIBAN MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kontrak Kerjasama Kegiatan Usaha Hulu Migas Duhubungkan Dengan UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Suatu Perspektif Pembaruan Kerjasama Bidang Hulu Migas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONTRIBUSI PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM TENTANG PRAKTIK TRANSFER PRICING DIHUBUNGKAN DENGAN PENGGELAPAN PAJAK DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pajak Penghasilan Terhadap Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pajak Penghasilan Terhadap Bunga Obligasi Yang Diperoleh Dana Pensiun Dalam Penjualan Obligasi Di Bursa Efek

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KEWENANGAN WALIKOTA DALAM MENENTUKAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU SEBAGAI DASAR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 15 TAHUN 2008 DAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 361 TAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembebasan Utang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sebagai Insentif Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Propinsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB) SEBAGAI DOKUMEN YANG KEDUDUKANNYA DAPAT PERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK DITINJAU DARI UU NO 42 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Menurut Undang-Undang No 40 Th 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN MELALUI UPAYA PENERAPAN HUKUM PIDANA (PENAL) DAN UPAYA DI LUAR HUKUM PIDANA (NON PENAL)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN MELALUI PENYANDERAAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN UTANG PAJAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Keadilan Pada Kebijakan Ketenagakerjaan Terhadap Hubungan Kerja Dalam Upaya Mengembangkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENANAMAN MODAL ASING SEBAGAI BIAYA PEMBANGUNAN NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI UNIT JEMBATAN TIMBANG SEBAGAI PELAKSANA KEBIJAKAN DI BIDANG ANGKUTAN BARANG DAN KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI JAWA BARAT BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK BAGI HASIL PEMERINTAH DAERAH ATAS SUMBER DAYA PANAS BUMI DALAM ERA OTONOMI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Pengawasan Kepabeanan Terhadap Perizinan Impor sebagai Upaya Penyelesaian Dwelling Time

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Atas Kontrak Kerjasama Kegiatan Hulu Migas Dihubungkan Dengan Hak Menguasai Oleh Negara Atas Sumber Daya Alam Migas.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP KETENTUAN KONSESI YANG DIBERIKAN OLEH OTORITAS PELABUHAN SELAKU REGULATOR KEPADA PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) SELAKU OPERATOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF DASAR LISTRIK OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 9PLN) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG STAF KHUSUS PRESIDEN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KENAIKAN TARIF BIAYA PARKIR OLEH PELAKU USAHA PENYELENGGARAAN JASA PARKIR SWASTA SEBAGAI AKIBAT PEMBEBANAN PAJAK PARKIR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KENAIKAN TARIF JALAN TOL YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH TERHADAP PENGGUNA JALAN TOL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN FINAL BERDASARKAN KONSEP PAJAK PENGHASILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PENYEDIAAN PINTU LINTASAN KERETA API TERKAIT PELAYANAN DAN KESELAMATAN KERETA API DAN PENGGUNA JALAN RAYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ASPEK PAJAK PENGHASILAN DALAM PENANAMAN MODAL ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGENAAN PAJAK TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN LIÆAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG N0. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA BERDASARKAN PERSEPSI HUKUM PERSAINGAN USAHA DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN DAERAH DALAM PENGATURAN PERIZINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH (JUAL-BELI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA PAJAK BERGANDA TENAGA KERJA ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN DAERAH DALAM PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Alokasi Kewenangan Pemerintah Dan Lembaga Independen Dalam Rangka Pembentukan Peraturan Kebijaksanaan Untuk Penyelenggaraan Pemerintah.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Huikum Dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISA TERHADAP SP3 YANG DITERBITKAN JAKSA AGUNG DALAM KASUS PENGGELAPAN PAJAK OLEH PAULUS TUMEWU DIMANA PERKARANYA SUDAH DINYATAKAN P-21 (BERKAS SUDAH LENGKAP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA BERIZIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEMANFAAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KEGIATAN USAHA BANK UMUM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG LARANGAN KEGIATAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI JAWA BARAT DITINJAU DARI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 39/C/PK/PJK/2007 TTG PENOLAKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PT PANASONIC GOBEL ELECTRONIC COMPONENT DIKARENAKAN LEWATNYA BATAS WAKTU PENGAJUAN BANDING

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog