Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3

Kekuatan eksekutorial surat paksa dalam praktek penagihan pajak dihubungkan dengan Undang Undang No.19 Tahun 2000

Dr.Not.Hj. Wiratni Ahmadi - Yusuf A. Suganda - Zaenal Muttaqin, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak berdasarkan undang-undang perpajakan

Dr.Not. Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Titin Umari - Zaenal Muttaqin, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan yuridis mengenai pengenaan pajak terhadap Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PTN BHMN)

Dr.Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Widia Susanti - Zaenal Muttaqin, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan yuridis pembayaran zakat maal sebagai pengurangan penghasilan kena pajak

Ela Yulia - Prof.Dr.HR. Otje Salman S., SH - Zaenal Muttaqin, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

EFEKTIVITAS EKOLABEL DENGAN PENERAPAN SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT PRINCIPLES DALAM PENGATURAN SISTEM PENGUSAHAAN HUTAN PRODUKSI DI INDONESIA

H. Amiruddin Ahmad Dajaan Imami, SH., MH. - Prof. Dr. M. Daud Silalahi, SH. - Zaenal Muttaqin

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Prinsip Self Assessment Dalam Sistem Kepabeanan Indonesia Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Deni Indrayana - Tarsisius Murwadji, SH.,MH - Zaenal Muttaqin, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengangkatan dan pengwasan notaris dan perspektif otonomi daerah

Dr.Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Rudi Edward R. - Zaenal Muttaqin, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah dalam perspektif otonomi daerah

Dr.Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Nuke Heryanto - Zaenal Muttaqin, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengawasan dan pembinaan notaris dalam praktik berdasarkan kode etik notaris dan UU No. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris

Dr. Hj.Not. Wiratni Ahmadi, SH - Sigit Prihartono - Zaenal Muttaqin, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengenaan pajak daerah terhadap perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara PT. Kaltim Prima Coal

Belly Febrilianto - Dr.Not. Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Zaenal Muttaqin, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian baku tentang sewa beli rumah dinas yang dimiliki oleh BUMN

Dr.Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Siti Maria - Zaenal Muttaqin, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian bangun guna serah Build operate and transfer (BOT) sebagai alternative sumber pembiayaan Pemerintah Daerah dalam kaitan dengan otonomi Daerah

H.U. Burdah Atori - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH - Zaenal Muttaqin, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

ZAKAT PENGHASILAN SEBAGAI PENGURANG PENDAPATAN KENA PAJAK BAGI UMMAT ISLAM DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 38 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2000

Djanuardi, S.H - Gilang Pramudia - Zaenal Muttaqin, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3

Koleksi

Kekuatan eksekutorial surat paksa dalam praktek penagihan pajak dihubungkan dengan Undang Undang No.19 Tahun 2000

Perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak berdasarkan undang-undang perpajakan

Tinjauan yuridis mengenai pengenaan pajak terhadap Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PTN BHMN)

Tinjauan yuridis pembayaran zakat maal sebagai pengurangan penghasilan kena pajak

EFEKTIVITAS EKOLABEL DENGAN PENERAPAN SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT PRINCIPLES DALAM PENGATURAN SISTEM PENGUSAHAAN HUTAN PRODUKSI DI INDONESIA

Penerapan Prinsip Self Assessment Dalam Sistem Kepabeanan Indonesia Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Pengangkatan dan pengwasan notaris dan perspektif otonomi daerah

Pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah dalam perspektif otonomi daerah

Pengawasan dan pembinaan notaris dalam praktik berdasarkan kode etik notaris dan UU No. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris

Pengenaan pajak daerah terhadap perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara PT. Kaltim Prima Coal

Perjanjian baku tentang sewa beli rumah dinas yang dimiliki oleh BUMN

Perjanjian bangun guna serah Build operate and transfer (BOT) sebagai alternative sumber pembiayaan Pemerintah Daerah dalam kaitan dengan otonomi Daerah

ZAKAT PENGHASILAN SEBAGAI PENGURANG PENDAPATAN KENA PAJAK BAGI UMMAT ISLAM DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 38 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2000

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi