Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

No Pict

AKIBAT HUKUM KLAUSULA PEMUTUSAN SECARA SEPIHAK DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) PENGALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Eks. Tanah Eigendom Verponding Nomor 3740, 3741 dan 3742 Antara Ahli Waris dengan Pemerintah Kota Bandung dan Masyarakat Dago Elos di Kota Bandung Ditinjau Menu

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Hak Pengabdian Pekarangan Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK DALAM SENGKETA LAHAN ATAS PENERBITAN HAK GUNA USAHA KEPADA PT. REZEKI KENCANA DI KABUPATEN KUBU RAYA KALIMANTAN BARAT DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1996 TENTANG HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL PALEMBANG-INDERALAYA (PALINDRA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INSTRUKSI GUBERNUR NOMOR K. 898/1/A/1975 TENTANG PENYERAGAMAN KEBIJAKAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH KEPADA WNI NON-PRIBUMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK MENGUASAI NEGARA TERKAIT PRAKTIK PRIVATISASI SUMBER MATA AIR OLEH SWASTA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN DAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM TERHADAP AKTA PERJANJIAN SEWA MENYEWA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DIDASARKAN PADA TRANSAKSI YANG DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIK DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGANTIAN KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PEMBANGUNAN PROYEK MASS RAPID TRANSIT (MRT) DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM DALAM JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN OLEH PENGEMBANG SECARA PRE PROJECT SELLING DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH DAN BANGUNAN OLEH ORANG ASING MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 103 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA DAN PERKAWINAN CAMPURAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS NASIONALITAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PROSES PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOREANG-PASIRKOJA (SOROJA) MENURUT PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2005 jo. PERPRES NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

RUMAH DINAS TANPA SURAT IZIN PENGHUNIAN (SIP) YANG PENGUASAANNYA DIPEGANG OLEH PEJABAT YANG TELAH HABIS MASA JABATANNYA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM TANAH SEKOLAH MASTER DEPOK DALAM PENGADAAN TANAH SECARA LANGSUNG UNTUK PEMBANGUNAN TERMINAL DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN TERKAIT LAINNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS TANAH GARAPAN EKS TANAH PARTIKELIR YANG DIKUASAI MASYARAKAT DI KECAMATAN MUARAGEMBONG KABUPATEN BEKASI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIASTATUS TANAH GARAPAN EKS TANAH PARTIKELIR YANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS TANAH MILIK MASYARAKAT BEKAS RAMPASAN PEMERINTAHAN PENDUDUKAN JEPANG YANG DI KLAIM OLEH TNI-AU SEBAGAI TANAH NEGARA YANG DIKUASAI TNI-AU DI NAGARI GADUT KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM SUMATRA BARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 280 K/Pdt.2006 TENTANG TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS PATRA JASA UNTUK MENGEMBALIKAN UANG PANJER DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANGGAL 18 AGUSTUS 1990 DIHUBUNGKAN DENGAN UUPT DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2919K/PDT/2009 TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT. PELINDO DAN PT. PERTAMINA SEBAGAI PEMEGANG HAK PENGELOLAAN LAHAN BERHADAPAN DENGAN INDIVIDU SEBAGAI PEMEGANG GIRIK (SIMMANA BUTTAYA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMANFAATAN DAN PENGGARAPAN ATAS TANAH OLEH PETANI DI DESA KARANG MUKTI KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN SUBANG DIATAS TANAH YANG DIKUASAI OLEH PT. TEXMACO GROUP DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GANTI RUGI TERHADAP MASYARAKAT ATAS PEMBANGUNAN JALAN TOL CISUMDAWU DIKAITKAN DENGAN PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2005 JO PERPRES NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DIHUBUNGKAN DENGAN PEMBERLAKUAN E-KTP SEBAGAI IDENTITAS TUNGGAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM HAK MILIK MASYARAKAT HUKUM ADAT TERKAIT DENGAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN BANDARA EL-TARI DI KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DITINJAU DARI PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ADAT DI KECAMATAN MEMBALONG BELITUNG ATAS TANAH HUTAN YANG DIKUASAI OLEH PARA PENGUSAHA PERKEBUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGûUNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG MEMPEROLEH HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH MELALUI LELANG EKSEKUSI DALAM HAL TERJADI GUGATAN DARI PIHAK KETIGA DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 93/PMK.06/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERMOHONAN PENDAFTARAN TANAH YANG DILAKUKAN OLEH BUKAN PEMILIK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 574 K/PDT/2012 TENTANG SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH EKS EIGENDOM VERPONDING NO. 1493 TERKAIT KEABSAHAN HIBAH DAN PENGALIHAN TANAH SENGKETA MELALUI AKTA PENGIKATAN JUAL BELI DITINJAU DARI PERATURAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA PAKANSARI DI KABUPATEN BOGOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR TERHADAP LAHAN BERSTATUS HAK GUNA BANGUNAN DI KOTA BANDUNG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAWASAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI JAWA BARAT TERHADAP PELAKSANAAN PENGUKURAN TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERPRES NO. 10 TAHUN 2006 TENTANG BPN JO PERATURAN KEPALA BPN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI KABUPATEN NUNUKAN KALIMANTAN TIMUR ANTARA MASYARAKAT DENGAN PERUSAHAAN PERKEBUNANDIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN ROYA DALAM HAL SURAT KETERANGAN LUNAS DARI BANK YANG DILIKUIDASI HILANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA PENGUASAAN TANAH ANTARA WARGA YANG MENGUASAI TANAH DI JALAN SALENDRO DENGAN PT. KERETA API INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM PASUKUAN TANJUNG BUKITTINGGI DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAN DAN FUNGSI PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (P3SRS) DALAM PERUNTUKAN DAN PEMANFAATAN TANAH BERSAMA, BAGIAN BERSAMA, DAN BENDA BERSAMA PADA RUMAH SUSUN DALAM PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM RUMAH SUSUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG DALAM PENINGKATAN FUNGSI PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENYELENGGARAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DI DAERAH KABUPATEN SERANG DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 75 TAHUN 2014 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN BAGI HASIL ATAS TANAH PERTANIAN DI DESA CITALEM KECAMATAN CIPONGKOR KABUPATEN BANDUNG BARAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK TAMBANG BATUBARA DI KENAGARIAN KOTO LAMO KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT DITINJAU DARI PERDA SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA JO PERGUB SUMATE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NO.463/MENHUT-II/2013 TERKAIT ALIH FUNGSI KAWASAN INDUSTRI MENJADI KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KOTA BATAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBATASAN HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH SEBAGAI AKIBAT DARI PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog