Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   11   12   13   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TANGGUNG JAWAB DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM INVASI AMERIKA SERIKAT KE IRAK DAN IMPLIKASINYA BAGI PIAGAM PBB

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER ATAS KERUGIAN PASIEN AKIBAT KESALAHAN DIANOGSIS DLM PELAYANAN KESEHATAN DIDASARKAN UU NO 29 THN 2004 TENTANG PRAKTEK KEDOKTERAN DAN UU NO 36 THN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA PELUNCUR TERHADAP BENDA ANGKASA YANG DIALIHKAN KEPEMILIKANNYA KEPADA MULTINATIONAL CORPORATION MENURUT HUKUM RUANG ANGKASA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PT SUMATRA JAYA AGRO LESTARI BERDASARKAN PERKARA PERDATA NO. 146/PDT.G/2012/PN.PDG TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PT TIDAR KERINCI AGUNG ATAS PENUTUPAN LAHAN HAK GUNA USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PT. BANK SUMATERA SELATAN TERKAIT DENGAN MASIH TERDAFTARNYA MEREK TASBIH" ATAS NAMA H. ELON DAHLAN DALAM DAFTAR UMUM MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK"INDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH TERSANGKA HERMIEN SUKARSIH SELAKU KOMISARIS PT. PERSADA NUSANTARA SAKTI DALAM HAL DIDUGA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN TERHADAP CALON TKI DITINJAU DARI KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN JAMINAN TANAH DAN RUMAH MILIK ORANG LAIN YANG TIDAK ATAS IZIN DARI PEMILIK TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bagi Nasabah Pemegang Polis Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ATAS NAMA KOMISARIS YANG TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PERSEROAN TERBATAS DENGAN BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GANTI RUGI TERHADAP MASYARAKAT ATAS PEMBANGUNAN JALAN TOL CISUMDAWU DIKAITKAN DENGAN PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2005 JO PERPRES NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DIHUBUNGKAN DENGAN PEMBERLAKUAN E-KTP SEBAGAI IDENTITAS TUNGGAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN SEGEL SURAT JUAL BELI TANAH AHLI WARIS OEHE SOEHE YG TERLETAK DI JALAN ELANG BANDUNG DIHUBUNGKAN DGN UU NO 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PP NO 24 THN 1997 TENTANG PENDAFTRANA TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Hukum Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan eksekutorial surat paksa dalam praktek penagihan pajak dihubungkan dengan Undang Undang No.19 Tahun 2000

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN PEMBUKTIAN ANATARA SERTIFIKAT TANAH MILIK DEVELOPER BATUNUNGGAL DGN KIKITIR MILIK AHLI WARIS DITINJAU DR UU NO 5 THN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK2 AGRARIA JO PP NO 24 THN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Berbatasan Dengan Pantai Bagi Kepentingan Investasi Kepariwisataan Suatu Kajian Atas Hukum Pertanahan Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HKM ATAS HAK MILIK HKM ADAT TERKAIT DGN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN TAMAN HUTAN RAYA DI KAB.PESAWARAN PROV.LAMPUNGH DITINJAU DR PERATURAN PP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA TERHADAP PERLAKUAN DISKRIMINATIF DLM PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN OLEH PEMERINTAH DLM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUAKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PEMILIK TANAH YG DIRUGIKAN DGN ADANYA SERTIFAT GANDA SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DIKELURAHAN BEDAHAN KECAMATAN SAWANGAN KAB.BOGOR DIHUBUNGKAN DGN UU NO 5 THN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK2 AGRARIA DAN P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM HAK MILIK MASYARAKAT HUKUM ADAT TERKAIT DENGAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN BANDARA EL-TARI DI KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DITINJAU DARI PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Atas Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ADAT DI KECAMATAN MEMBALONG BELITUNG ATAS TANAH HUTAN YANG DIKUASAI OLEH PARA PENGUSAHA PERKEBUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGûUNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG MEMPEROLEH HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH MELALUI LELANG EKSEKUSI DALAM HAL TERJADI GUGATAN DARI PIHAK KETIGA DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 93/PMK.06/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KARAKTER KOMIK TERHADAP TINDAKAN ADAPTASI DAN KKOMERSIALISASI DLM BENTUK PAPERCRAFT BERDASARKAN UU NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UU NO 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERMOHONAN PENDAFTARAN TANAH YANG DILAKUKAN OLEH BUKAN PEMILIK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PELAIHARI NO 31/Pdt.G/2012/PN.pLH MENGENAI PENJUALAN TANAH YANG DI LAKUKAN OLEH BUKAN PEMILIK DIKAITKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NO.463/MENHUT-II/2013 TERKAIT ALIH FUNGSI KAWASAN INDUSTRI MENJADI KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KOTA BATAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS HAK ATAS TANAH TANAMAN MODAL ASING DITINJAU DARI UU NO 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK AGRARIA DAN UU NO 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL (KASUS PENJUALAN TANAH PT.KRAKATAU STEEL KEPADA HONAM PETROCHEMICAL CORPORATION

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBATASAN HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH SEBAGAI AKIBAT DARI PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DANA ZAKAT YANG DIGUNAKAN SEBAGAI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Debitur dan Bank Selaku Kreditur Setelah Terjadi Penghapusbukuan Dihubungkan Dengan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH AFRIYANI SUSANTI DAN MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DAN LUKA BERAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENGUASAAN TANAH DESA OLEH INDIVIDU YANG MENDIRIKAN BANGUNAN PERMANEN DI KABUPATEN CIREBON DI TINJAU DARI UU NO 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA DAN PERATURAN BUPATI CIREBON NO 44 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGELOL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MA NO 160PK/PDT/2011 TENTANG SENGKETA LAHAN ANATARA MASYARAKAT DESA MARGAMULYA DESA WANASARI DAN DESA WANAKERTA KEC.TELUK JAMBE KAB.KARAWANG DGN PT SUMBER AIR PANAS PRATAMA DITINJAU DR PP NO 224 THN 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBANGIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 574 K/PDT/2012 TENTANG SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH EKS EIGENDOM VERPONDING NO. 1493 TERKAIT KEABSAHAN HIBAH DAN PENGALIHAN TANAH SENGKETA MELALUI AKTA PENGIKATAN JUAL BELI DITINJAU DARI PERATURAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA PAKANSARI DI KABUPATEN BOGOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS PENYALURAN DANA PERBANKAN DALAM PRODUK INVESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN FUNGSI PENYALURAN KREDIT BAGI SEKTOR USAHA KECIL MENENGAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN UNCLOS 1982 MENGENAI LANDAS KONTINEN TERKAIT DENGAN PERJANJIAN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA TAHUN 1969 TENTANG BATAS LANDAS KONTINEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR TERHADAP LAHAN BERSTATUS HAK GUNA BANGUNAN DI KOTA BANDUNG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN PEMUNGUTAN DAN PENGAWASAN PAJAK PADA TRANSAKSI MELALUI ELEKTRONIK COMMERCE (E-COMMERCE) GUNA MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAWASAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI JAWA BARAT TERHADAP PELAKSANAAN PENGUKURAN TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERPRES NO. 10 TAHUN 2006 TENTANG BPN JO PERATURAN KEPALA BPN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENINGKATAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN KADALUWARSA MENJADI SERTIFIKAT HAK MILIK RUMAH TINGGAL DI KECAMATAN CIPONDOH, TANGERANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA A

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI KABUPATEN NUNUKAN KALIMANTAN TIMUR ANTARA MASYARAKAT DENGAN PERUSAHAAN PERKEBUNANDIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN ROYA DALAM HAL SURAT KETERANGAN LUNAS DARI BANK YANG DILIKUIDASI HILANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA PENGUASAAN TANAH ANTARA WARGA YANG MENGUASAI TANAH DI JALAN SALENDRO DENGAN PT. KERETA API INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM PASUKUAN TANJUNG BUKITTINGGI DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAN DAN FUNGSI PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (P3SRS) DALAM PERUNTUKAN DAN PEMANFAATAN TANAH BERSAMA, BAGIAN BERSAMA, DAN BENDA BERSAMA PADA RUMAH SUSUN DALAM PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM RUMAH SUSUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG DALAM PENINGKATAN FUNGSI PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENYELENGGARAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DI DAERAH KABUPATEN SERANG DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 75 TAHUN 2014 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN BAGI HASIL ATAS TANAH PERTANIAN DI DESA CITALEM KECAMATAN CIPONGKOR KABUPATEN BANDUNG BARAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   11   12   13   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog